January 2025 – Page 14

Terkini

Kontributor Indonesia, news, update 0 Comments

Pemerintah Komitmen Perkuat Kapasitas UMKM di Tengah Arus Digital

Jakarta - Dukungan pemerintah untuk memajukan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terus diperkuat seiring…

Terkini

Kontributor Indonesia, news, update 0 Comments

Hadirkan Senyum Sehat, Pemerintah Prabowo-Gibran Tingkatkan Akses Kesehatan Gratis

JAKARTA — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meluncurkan program Pemeriksaan…

Jakarta Anggota Komisi I DPR RI, Okta Kumala Dewi berharap pelantikan pejabat baru di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menjadi momentum penting dalam memastikan keamanan ruang digital dari ancaman siber termasuk judi online.

"Pelantikan ini harus menjadi semangat baru untuk menciptakan ruang digital yang aman, bersih, dan bebas dari kejahatan siber yang mengancam stabilitas nasional dan regional," kata anggota Komisi I DPR RI, Okta Kumala Dewi.

Menurut Okta, judi online menjadi pintu masuk kejahatan transnasional yang diduga melibatkan sindikat besar di Asia Tenggara, termasuk Kamboja. Data dari Kantor Hak Asasi Manusia PBB (OHCHR) menyebutkan bahwa lebih dari 100.000 orang di Kamboja terjebak dalam sindikat yang memaksa mereka bekerja di sektor judi online dan penipuan siber. Okta Kumala Dewi menjelaskan bahwa sindikat ini kerap menggunakan taktik penipuan melalui lowongan pekerjaan palsu yang menjanjikan gaji tinggi.

"Ini adalah contoh nyata bagaimana sindikat transnasional beroperasi dengan modus penipuan yang terstruktur. Mereka tidak hanya mengincar masyarakat ekonomi rendah, tetapi juga kaum muda yang rentan terhadap penipuan digital," ujarnya.

Okta juga mengungkapkan bahwa kejahatan ini melibatkan jaringan lintas negara yang terorganisir dengan baik, mulai dari perekrut lokal di Indonesia hingga operasi di negara tujuan seperti Kamboja, Myanmar, dan Laos.

Judi online adalah ancaman lintas batas yang tidak hanya merugikan korban secara individu, tetapi juga membahayakan keamanan negara melalui praktik pencucian uang, eksploitasi tenaga kerja, dan aktivitas ilegal lainnya, tegas Okta.

Pelantikan pejabat baru Komdigi oleh Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid memberikan harapan baru dalam upaya memberantas judi online.

Komdigi harus memperkuat teknologi pengawasan dan pemblokiran situs judi online. Dengan pejabat baru yang kompeten, kita berharap ada akselerasi dalam upaya menciptakan ekosistem digital yang aman bagi masyarakat, ujar Okta.

Upaya memberantas judi online juga sejalan dengan upaya lintas kementerian dan lembaga yang dikoordinasikan melalui Desk Pemberantasan Perjudian Daring, yang melibatkan Komdigi, BSSN, PPATK, Polri, dan Bank Indonesia.

Okta menegaskan pemberantasan judi online memerlukan kolaborasi berjamaah dari berbagai pihak. Tidak hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat harus ikut aktif dalam meningkatkan literasi digital dan melaporkan aktivitas mencurigakan.

Melalui kerja sama yang solid, kita bisa menghentikan sindikat internasional yang memanfaatkan kelemahan sistem kita. Pemerintah harus memperkuat diplomasi digital dan kerja sama keamanan internasional untuk mengatasi ancaman ini, tutupnya. []

Opini

Kontributor Indonesia, Nasional, news, update 0 Comments

Kemenkomdigi Lantik Pejabat Baru, Momentum Penting Perkuat Keamanan Ruang Digital dari Judi Online

Jakarta Anggota Komisi I DPR RI, Okta Kumala Dewi berharap pelantikan pejabat baru di…

Jakarta - Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, memberikan apresiasi tinggi kepada aparat penegak hukum (APH) atas upaya mereka dalam memberantas judi online sepanjang tahun 2024. Menurut Adies, upaya tersebut berhasil membongkar sindikat judi online internasional yang beroperasi di Medan dan Batam.

Sindikat ini tercatat memiliki lebih dari 200.000 pengguna aktif dengan omzet harian mencapai miliaran rupiah, serta memanfaatkan teknologi canggih seperti server luar negeri dan transaksi kripto untuk menghindari deteksi.

"Peningkatan signifikan dalam penegakan hukum ini patut diapresiasi," ujar Adies.

Ia juga menambahkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), dalam memblokir ribuan situs judi online juga sangat penting.

"Upaya ini sangat penting dalam mencegah kerusakan ekonomi dan moral masyarakat," tambahnya.

Di sisi lain, Plt. Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kemkomdigi, Molly Prabawaty, mengungkapkan bahwa pada periode 1 hingga 6 Januari 2025, kementeriannya telah berhasil memblokir sekitar 43 ribu konten judi online. Konten-konten yang diblokir termasuk akun dan postingan di platform media sosial, file sharing, serta situs-situs di Google.

Pihaknya juga telah menghapus akun-akun influencer yang memiliki jumlah pengikut besar, seperti akun IG @becandayo, @putridelvasyakira, dan @hitzmedsos,

Akun-akun tersebut terafiliasi dengan situs dan promosi judi online, terang Molly.

Kemkomdigi tidak bekerja sendiri dalam upaya ini. Mereka menjalin kerjasama dengan berbagai pihak lintas sektor, termasuk aduan masyarakat, laporan instansi, serta patroli siber.

Sejak 20 Oktober 2024 hingga 6 Januari 2025, Kemkomdigi mengklaim telah menghapus lebih dari 711.522 konten, termasuk 652.147 situs web dan IP yang terkait dengan judi online.

Molly menegaskan bahwa pengawasan di dunia maya menjadi prioritas, terutama untuk melindungi anak-anak dari paparan judi online.

"Kami tidak bosan mengingatkan masyarakat untuk selalu waspada dan berhati-hati dalam aktivitas digital," katanya.

***

Opini

Kontributor Indonesia, judol, Nasional, news, update 0 Comments

Jelang 100 Hari, Legislatif Apresiasi Komitmen Pemerintah Berantas Judi Online

Jakarta - Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, memberikan apresiasi tinggi kepada aparat penegak hukum…

Opini

Kontributor Indonesia, judol, Nasional, news, update 0 Comments

Waspadai Bahaya Adiksi Judi Online Picu Aksi Kriminalitas di Masyarakat

Oleh: Rendy Putra Wijaya )* Fenomena judi online atau judol di Indonesia telah mencapai titik…

Opini

Kontributor Indonesia, judol, Nasional, news, update 0 Comments

Apresiasi Upaya Pemerintah Berantas Judi Online di Era Digital

Oleh: Hana Widya Saraswati Judi online atau yang sering disebut judol, menjadi salah satu tantangan…

Berita

Kontributor Indonesia, Nasional, news, update 0 Comments

Pemerintah Pastikan Tidak Ada Toleransi terhadap Bandar Narkoba

Jakarta - Pemerintah Indonesia kembali menegaskan komitmen kuatnya untuk memberantas narkoba hingga ke akar-akarnya. Dalam…

*) Oleh : Bayu Perdana

Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat dalam memberantas peredaran narkoba yang masih menjadi ancaman serius bagi generasi muda dan masa depan bangsa. Upaya ini menjadi bagian dari implementasi Asta Cita delapan tujuan strategis pemerintah yang mencakup aspek ketahanan sosial dan keamanan nasional. Program pemberantasan narkoba yang digencarkan tersebut bertujuan memperkuat fondasi Indonesia sebagai bangsa yang sehat dan berdaya saing tinggi.

Melalui berbagai lembaga terkait, seperti Badan Narkotika Nasional (BNN), TNI, Polri, serta kementerian lainnya, pemerintah mengintensifkan pengawasan dan penindakan terhadap jaringan sindikat narkoba nasional maupun internasional. Penegakan hukum yang tegas tidak hanya menyasar bandar besar, tetapi juga peredaran narkoba dalam skala kecil di berbagai wilayah.

Selain penindakan tegas, pemerintah juga memprioritaskan upaya preventif dengan meningkatkan program edukasi di sekolah, kampus, dan masyarakat umum. Program ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari guru, mahasiswa, tokoh agama, hingga komunitas sosial. Edukasi dini dianggap sebagai salah satu langkah paling efektif untuk mencegah generasi muda terjerumus dalam jeratan narkoba.

Direktur Reserse Narkoba (Dirresnarkoba) Polda NTB, Kombes Pol. Deddy Supriadi, menegaskan bahwa perang melawan narkoba bukan hanya tugas aparat penegak hukum, tetapi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Pihaknya berharap masyarakat semakin aktif melaporkan aktivitas mencurigakan yang berpotensi berkaitan dengan peredaran narkoba di lingkungan sekitar mereka.

Pemerintah juga berkomitmen memperketat pengawasan di pintu masuk perbatasan negara, termasuk pelabuhan laut dan bandara internasional, yang kerap dijadikan jalur penyelundupan narkoba. Penambahan perangkat teknologi modern serta peningkatan jumlah personel di wilayah perbatasan telah membuahkan hasil dengan beberapa kasus penyelundupan besar berhasil digagalkan dalam beberapa tahun terakhir.

Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas), Brigjen Pol Drs. Mashudi mengatakan pihaknya mengajak seluruh generasi muda untuk aktif dalam upaya pencegahan peredaran dan pemberantasan narkoba. Pihaknya menambahkan, dalam upaya pemberantasan narkoba, seluruh lapisan masyarakat harus terlibat. Tidak hanya penegak hukum, tetapi juga masyarakat dan generasi muda yang rentan terhadap pengaruh penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, Kementerian Imigrasi terus berkomitmen terus memperketat akses keluar masuk seseorang dari dan ke Indonesia guna meminimalisir penyelundupan narkoba.

Sebagai bagian dari strategi menyeluruh, pemerintah juga memperkuat layanan rehabilitasi bagi para pecandu narkoba agar mereka dapat kembali ke masyarakat dan menjalani hidup sehat. Program rehabilitasi ini dilakukan secara terpadu, mulai dari layanan medis, konseling psikologis, hingga pelatihan keterampilan untuk mendukung proses reintegrasi sosial.

Langkah ini merupakan bentuk pendekatan yang lebih humanis dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba. Pemerintah menyadari bahwa korban penyalahgunaan narkoba tidak hanya membutuhkan penanganan hukum, tetapi juga dukungan agar mereka bisa bangkit dan meninggalkan masa kelamnya.

Kapolda NTB, Irjen Pol. Hadi Gunawan mengatakan pihaknya terus berupaya mendukung upaya pemerintah memberantas narkoba. Upaya pemberantasan narkoba tidak akan efektif tanpa dukungan penuh dari masyarakat, terutama keluarga. Polri mengajak masyarakat untuk memperkuat pengawasan di lingkungan keluarga dan meningkatkan komunikasi agar anggota keluarga, khususnya anak-anak dan remaja, terhindar dari risiko terpapar narkoba.

Orang tua diharapkan lebih aktif memantau aktivitas anak-anak mereka, baik di dunia nyata maupun dunia digital. Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap modus baru yang digunakan sindikat narkoba, termasuk peredaran narkoba yang dikemas dalam bentuk permen atau makanan ringan agar lebih mudah mengelabui targetnya.

Sejalan dengan kemajuan teknologi, pemerintah memanfaatkan berbagai perangkat digital untuk mendukung operasi pemberantasan narkoba. Sistem pengawasan berbasis data dan aplikasi pelaporan masyarakat telah diimplementasikan untuk mempermudah pelacakan dan penindakan kasus narkoba secara cepat dan tepat.

Teknologi juga digunakan dalam proses penegakan hukum untuk mengumpulkan bukti digital yang akurat, sehingga proses hukum dapat berjalan dengan transparan dan adil. Pemerintah berharap pemanfaatan teknologi dapat mempersempit ruang gerak sindikat narkoba yang kerap beradaptasi dengan metode baru.

Dalam implementasi Asta Cita, pemerintah terus mendorong alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung semua program pemberantasan narkoba, termasuk pengadaan alat pendukung, pelatihan petugas, dan sosialisasi di berbagai daerah.

Komitmen ini diperkuat dengan kebijakan strategis yang mengedepankan sinergi lintas sektor. Pengawasan rutin dilakukan untuk memastikan setiap kebijakan berjalan sesuai target dan memberi dampak signifikan bagi masyarakat.

Pemberantasan narkoba adalah perjuangan jangka panjang yang membutuhkan sinergi dari semua elemen bangsa. Dengan komitmen kuat pemerintah melalui implementasi Asta Cita dan partisipasi aktif masyarakat, Indonesia diharapkan mampu mewujudkan cita-cita sebagai negara yang bebas dari ancaman narkoba.

Melalui kombinasi langkah tegas dan pendekatan humanis, pemerintah optimis bahwa Indonesia akan semakin kuat dalam menjaga generasi muda dari bahaya narkoba dan memperkokoh ketahanan nasional di era modern ini.

*) Penulis merupakan pengamat dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS)

Opini

Kontributor Indonesia, Nasional, news, update 0 Comments

Implementasikan Asta Cita, Pemerintah Gencarkan Pemberantasan Narkoba

*) Oleh : Bayu Perdana Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat dalam memberantas peredaran narkoba yang…

Jakarta Dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis, pemerintah telah menyediakan anggaran sebesar Rp 71 triliun hingga akhir tahun 2025 dengan target penerima manfaat mencapai 19,47 juta orang. Pasokan bahan baku akan dipenuhi oleh koperasi yang tersebar di seluruh Indonesia.

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa tidak ada bahan baku impor yang digunakan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebagai gantinya, ribuan koperasi dan UMKM menjadi pemasok bahan kebutuhannya.

"Koperasi-koperasi sektor produksi di seluruh Indonesia siap untuk men-supply kebutuhan dapur MBG dengan berbagai komoditas seperti beras, ikan, telur, ayam, sayur, susu, daging dan buah-buahan," kata Menkop Budi Arie.

Saat ini terdapat 1.336 unit koperasi di Indonesia yang diarahkan untuk terlibat dalam program MBG ini. Beberapa dari koperasi tersebut telah diusulkan untuk menjadi mitra unit pelayanan untuk program MBG. Termasuk dengan pendampingan yang ketat untuk melakukan standarisasi dapurnya dengan BPOM agar siap sebagai pengelola SPPG sesuai dengan standar.

"Peran koperasi di dalam MBG antara lain mendukung petani, nelayan, dan peternak lokal sebagai penyedia bahan pangan bergizi, mengelola Satuan Pelayanan Penyediaan Gizi (SPPG) dan distribusi logistik," ujar Menkop Budi Arie.

Menkop Budi Arie juga memastikan untuk pengadaan baku semuanya merupakan produk dalam negeri atau tidak ada impor. Hal ini dimaksudkan agar perputaran ekonomi masyarakat bisa berputar dan memberikan multiplier effect yang besar bagi perekonomian wilayah.

"Ini akan memberikan dampak yang besar bagi masyarakat karena ini yang bergerak adalah ekonomi bawah, jadi misalnya petani akan bersemangat karena ada offtakernya yaitu Badan Gizi Nasional (BGN)," kata Menkop Budi Arie.

Selain itu, biaya untuk setiap porsi makanan pada program Makan Bergizi Gratis tidak dibatasi hanya pada Rp 10.000. Hal ini seperti yang dijelaskan Deputi II Kantor Komunikasi Kepresidenan, Noudhy Valdrino.

"Jadi kita tidak fokus pada satu porsi harganya berapa, tapi yang paling penting efisiensi dari anggaran tersebut. Kalau memang Rp10.000 bisa dilakukan dan di beberapa titik bisa dilakukan Rp10.000," ujar Noudhy.

Noudhy menambahkan bahwa anggaran untuk setiap porsi makanan tidak terikat pada angka Rp 10.000. Jika diperlukan jumlah yang lebih besar, hal tersebut masih dapat diakomodasi.

"Jadi saya rasa memang dari semua kepala, termasuk Kepala BGN, petinggi BGN, semua menyampaikan bahwa anggaran itu yang difokuskan adalah seberapa efisiennya. Kalau misalnya bisa dari jangka mungkin Rp 10.000, ada yang Rp 12.000, Rp 15.000," kata Noudhy.

***

Berita Ekonomi

Kontributor Indonesia, Nasional, news, update 0 Comments

Libatkan Koperasi Lokal, Program Makan Bergizi Gratis Tumbuhkan Perekonomian Rakyat

Jakarta Dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis, pemerintah telah menyediakan anggaran sebesar Rp 71…

Highlight

Larangan Pengibaran Bendera One Piece Untuk Jaga Persatuan dan Kesatuan

Bendera One Piece Dikibarkan Jelang HUT RI, Pakar dan Pejabat Negara Imbau Hormati Simbol Negara

Stop Tren Bendera Bajak Laut, Tokoh Masyarakat Ajak Hormati Merah Putih Jelang HUT RI ke-80

Jaga marwah Bendera Merah Putih, Provokasi Bendera One Piece Harus Ditolak

Jangan Terprovokasi! Masyarakat Bisa Kena Pidana Pengibaran Bendera One Piece, Ini Kata Pengamat

Hormati Merah Putih, Tolak Provokasi Bendera Bajak Laut

Maraknya Bendera One Piece, Siber Ansor NU Tegaskan Jaga Martabat Bendera Merah Putih!

Kibarkan Bendera One Piece di Momen Sakral, Menko Polkam: Pemerintah Akan Ambil Langkah Tegas

Larangan Pengibaran Bendera One Piece Untuk Jaga Persatuan dan Kesatuan

Bendera One Piece Dikibarkan Jelang HUT RI, Pakar dan Pejabat Negara Imbau Hormati Simbol Negara

Stop Tren Bendera Bajak Laut, Tokoh Masyarakat Ajak Hormati Merah Putih Jelang HUT RI ke-80

Jaga marwah Bendera Merah Putih, Provokasi Bendera One Piece Harus Ditolak

Jangan Terprovokasi! Masyarakat Bisa Kena Pidana Pengibaran Bendera One Piece, Ini Kata Pengamat

Hormati Merah Putih, Tolak Provokasi Bendera Bajak Laut

Maraknya Bendera One Piece, Siber Ansor NU Tegaskan Jaga Martabat Bendera Merah Putih!

Kibarkan Bendera One Piece di Momen Sakral, Menko Polkam: Pemerintah Akan Ambil Langkah Tegas

Pembangunan IKN Stimulus Pertumbuhan Ekonomi di Kalimantan

Pemerintah Komitmen Perkuat Kapasitas UMKM di Tengah Arus Digital

Hadirkan Senyum Sehat, Pemerintah Prabowo-Gibran Tingkatkan Akses Kesehatan Gratis

Kemenkomdigi Lantik Pejabat Baru, Momentum Penting Perkuat Keamanan Ruang Digital dari Judi Online

Jelang 100 Hari, Legislatif Apresiasi Komitmen Pemerintah Berantas Judi Online

Waspadai Bahaya Adiksi Judi Online Picu Aksi Kriminalitas di Masyarakat

Apresiasi Upaya Pemerintah Berantas Judi Online di Era Digital

Pemerintah Pastikan Tidak Ada Toleransi terhadap Bandar Narkoba

Implementasikan Asta Cita, Pemerintah Gencarkan Pemberantasan Narkoba

Libatkan Koperasi Lokal, Program Makan Bergizi Gratis Tumbuhkan Perekonomian Rakyat