Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pada tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming (Pragib) mulai menunjukkan dampak nyata tidak hanya pada aspek pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga pada penguatan ekosistem ekonomi mikro di berbagai daerah.

Program ini terbukti menjadi katalis bagi perputaran ekonomi lokal, terutama di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terlibat dalam rantai pasok logistik pangan.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa MBG bukan sekadar program bantuan, tetapi bentuk investasi strategis jangka panjang.

“Program Makan Bergizi Gratis adalah investasi untuk masa depan bangsa. Jika anak-anak kita sehat dan kuat, kualitas sumber daya manusia akan meningkat dan ekonomi nasional akan bergerak lebih cepat,” ujar Presiden.

Presiden juga menyebut bahwa program ini diproyeksikan mampu menciptakan 1,5 juta lapangan kerja baru dari hulu ke hilir, mulai dari petani, nelayan, hingga pelaku UMKM yang terlibat dalam produksi bahan pangan.

Dampak ekonomi program ini juga ditekankan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang menyebut bahwa MBG berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“MBG, bersama Kopdes Merah Putih dan program pemberdayaan desa lainnya, adalah mesin untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen. Ekonomi mikro bergerak, desa menjadi pusat aktivitas usaha, dan daya beli meningkat,” ungkap Airlangga.

Tak hanya sektor makro, program ini juga menjadi peluang emas bagi UMKM lokal. Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, mengakui bahwa pelaksanaan MBG masih dalam tahap penyempurnaan, namun manfaat langsung bagi pelaku usaha kecil sudah mulai terlihat.

“Saya akui program MBG belum sempurna, tetapi sudah membuka akses pasar baru bagi UMKM penyedia bahan pangan lokal. Tugas kami memastikan pelaku usaha kecil ini naik kelas dan terhubung dalam rantai pasok nasional,” jelas Maman.

Sejalan dengan itu, laporan terkini dari sejumlah daerah menunjukkan adanya peningkatan permintaan bahan pangan lokal seperti telur, sayuran, ikan, dan produk olahan dari pelaku UMKM setempat. Pemerintah daerah di Jawa Barat, Sumatera, Sulawesi, hingga Nusa Tenggara mulai mengintegrasikan data UMKM dengan sistem distribusi MBG untuk memastikan produk lokal terserap optimal. Beberapa koperasi desa bahkan melaporkan kenaikan omzet hingga 30 persen sejak MBG berjalan secara bertahap.

Para pelaku usaha kecil di sektor pangan mengaku kini memiliki kepastian permintaan rutin, yang sebelumnya hanya bergantung pada pasar harian. Dengan keterlibatan pemerintah dalam memastikan rantai distribusi berjalan lancar, UMKM mendapatkan ruang lebih luas untuk berkembang dan meningkatkan kualitas produk mereka agar sesuai standar yang ditetapkan program nasional.

Momentum ini menunjukkan bahwa MBG bukan hanya program sosial, tetapi menjadi instrumen strategis dalam merangsang ekonomi rakyat dari akar rumput. Dengan pengawasan dan penyempurnaan berkelanjutan, program ini berpotensi menjadi fondasi baru untuk ekonomi inklusif yang berkeadilan.

Di tahun pertama pemerintahannya, komitmen Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran dalam memperkuat ekonomi mikro melalui pendekatan keberpihakan pada rakyat kecil mulai membuahkan hasil. Semangat kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat menjadi modal besar menuju Indonesia yang lebih mandiri dan sejahtera. Pemerintah menunjukkan bahwa kebijakan yang dirancang dengan visi jangka panjang dapat menghadirkan manfaat nyata bagi rakyat.***