Oleh: Yudhistira Wijaya

Selama satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjadi salah satu inisiatif unggulan. MBG merupakan langkah nyata pemerintah dalam memperkuat ketahanan gizi nasional, membangun kualitas sumber daya manusia sejak dini, serta menjadi strategi efektif dalam menekan angka stunting dan kemiskinan ekstrem di Indonesia.

Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani, melihat program MBG sebagai program populis yang memiliki nilai strategis besar dalam membentuk generasi Indonesia yang sehat, kuat, dan cerdas. Kelemahan dalam pelaksanaan di tahun pertama adalah hal wajar, mengingat Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga pelaksana juga merupakan entitas baru. Sehingga perlu kualitas sumber daya manusia yang mengelola program ini, dengan seleksi ketat baik untuk tim verifikator maupun penyedia jasa makanan.

Sebagai bagian dari delapan Program Hasil Terbaik Cepat (PHCT), MBG telah dirancang dengan visi besar menghadirkan akses makanan bergizi dan susu gratis bagi anak-anak sekolah dan santri pesantren di seluruh Indonesia. Dalam perjalanannya, program ini menghadapi berbagai tantangan, namun capaian selama satu tahun terakhir tetap menunjukkan keberhasilan yang patut diapresiasi.

Hingga pertengahan Oktober 2025, Badan Gizi Nasional (BGN) melaporkan telah menyalurkan lebih dari 1 miliar porsi makanan bergizi kepada 34,6 juta penerima manfaat. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi ujung tombak distribusi makanan bergizi juga tumbuh signifikan.

Tercatat 11.504 unit SPPG telah beroperasi di seluruh Indonesia. Bahkan, pemerintah menunjukkan keberpihakan nyata pada wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dengan menghadirkan 25.400 SPPG di kawasan tersebut serta 6.000 unit lainnya di daerah terpencil.

Namun, seperti program besar lainnya, MBG tidak lepas dari dinamika di lapangan. Beberapa permasalahan dan tantangan yang terjadi menjadi pelajaran penting bagi seluruh pemangku kepentingan.

Presiden Prabowo Subianto sendiri menanggapi dengan penuh tanggung jawab. Pemerintah tidak akan memaksakan percepatan program apabila berpotensi menimbulkan penyimpangan dan masalah yang lebih besar. Fokus utama tetap pada kualitas pelaksanaan, bukan sekadar pencapaian angka. Sikap bijak tersebut menunjukkan bahwa pemerintah sangat serius dalam menjaga keberlanjutan dan kualitas program MBG.

Evaluasi menyeluruh telah dilakukan dengan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga seperti Kemenkes, BPOM, dan BKKBN, serta mendapat pengawasan ketat dari DPR RI melalui Komisi IX. Langkah ini menjadi fondasi penting agar SPPG ke depan hanya dikelola oleh pihak yang profesional dan memiliki pengalaman di bidang katering dan pengelolaan makanan massal.

Pembina sekaligus inisiator Aliansi Mahasiswa Nusantara (AMAN), Muhammad Fadli, menyatakan bahwa MBG menjadi salah satu bukti nyata komitmen pemerintah dalam menghadirkan program pro-rakyat. AMAN, yang dikenal sebagai kelompok mahasiswa lintas kampus dan organisasi yang non-partisan, memandang bahwa MBG memiliki daya sentuh langsung terhadap masyarakat, terutama kalangan miskin dan rentan. Mereka menganggap program ini sebagai bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin kebutuhan dasar rakyat.

Dukungan ini juga dirasakan langsung oleh para legislator di daerah pemilihan. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengungkap bahwa mayoritas konstituennya di Jakarta Timur meminta agar program MBG dilanjutkan. Aspirasi masyarakat tersebut adalah suara otentik dari rakyat yang merasakan langsung manfaat dari program ini. Maka dari itu, menurutnya, pemerintah dan DPR harus terus mendukung keberlanjutan program MBG, tentu dengan perbaikan dan penguatan tata kelola yang berkelanjutan.

Secara politis dan visi kebijakan, keputusan Presiden Prabowo untuk mengimplementasikan MBG adalah langkah visioner. Namun perlu evaluasi terkait pengawasan, efektivitas koordinasi, dan pemilihan mitra pelaksana. Selain itu, perlu juga penyempurnaan sasaran program agar lebih tepat guna dan lebih fokus pada wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi.

Sementara itu, pengamat dari Universitas Gadjah Mada, Wahyudi, menyampaikan bahwa MBG merupakan program dengan anggaran besar dan tujuan jangka panjang yang strategis. Pemerintah perlu mengevaluasi SPPG yang tidak profesional dan mengedepankan kualitas penyelenggaraan agar tujuan program benar-benar tercapai, seperti peningkatan status gizi anak, prestasi belajar, serta pengurangan stunting dan kemiskinan.

Dampak nyata MBG telah terlihat di lapangan dan masyarakat. Di berbagai daerah seperti Jakarta Barat hingga Sleman, program ini tidak hanya mengurangi beban ekonomi keluarga, tetapi juga membantu anak-anak mendapatkan asupan nutrisi yang selama ini sulit dipenuhi. Bahkan bagi sebagian keluarga, MBG menjadi tumpuan utama kebutuhan makan siang anak. Kesehatan siswa membaik, semangat belajar meningkat, dan pengetahuan tentang gizi pun ikut berkembang.

Melalui keberhasilan satu tahun pertama ini, pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan komitmennya dalam membangun masa depan bangsa dari pondasi paling dasar, yakni gizi anak-anak Indonesia. Evaluasi telah dijalankan, kritik dijadikan bahan perbaikan, dan target jangka panjang terus disesuaikan agar realistis namun tetap berdampak luas.

Pemerintah menegaskan bahwa program MBG tidak akan berhenti di sini. Dengan pendekatan bertahap, terukur, dan berfokus pada kualitas, MBG akan terus diperkuat. Dengan sinergi antara pusat dan daerah, serta pelibatan masyarakat sipil dan lembaga pengawas, program ini akan menjadi salah satu pilar dalam menciptakan generasi unggul, sehat, dan berdaya saing global.

)*Penulis Merupakan Pengamat Gizi dan Kebijakan Pangan