Oleh: Bara Winatha*)

Menjelang satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, arah kebijakan ekonomi nasional menunjukkan langkah proaktif dalam menekan angka pengangguran dan memperluas kesempatan kerja. Pemerintah terus menegaskan komitmennya terhadap pembangunan ekonomi yang inklusif dengan memperkuat daya serap tenaga kerja, memperluas akses pendidikan vokasi, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mampu bersaing di pasar global. Berbagai capaian yang telah diraih dalam tahun pertama kepemimpinan ini menjadi cerminan nyata dari strategi pemerintah untuk membangun pondasi ekonomi yang kokoh dan berpihak pada rakyat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa berbagai indikator ekonomi menunjukkan tren positif selama satu tahun terakhir. Salah satu pencapaian penting yang menonjol adalah penurunan angka kemiskinan nasional hingga menyentuh 8,47 persen, level terendah dalam beberapa periode pemerintahan terakhir. Penurunan ini menandakan keberhasilan kebijakan ekonomi yang berpihak pada masyarakat kecil, terutama melalui penguatan daya beli dan peningkatan akses terhadap lapangan kerja. Airlangga juga menyebut jumlah penduduk miskin kini berada di angka 23,85 juta jiwa, turun signifikan dibandingkan Maret tahun sebelumnya yang mencapai 25,22 juta jiwa.

Lebih lanjut, penurunan angka kemiskinan tersebut tidak bisa dilepaskan dari peningkatan serapan tenaga kerja nasional. Berdasarkan data per Februari 2025, jumlah penduduk yang bekerja mencapai 145,77 juta orang, meningkat sekitar 3,59 juta dibandingkan tahun sebelumnya. Ia menegaskan bahwa peningkatan ini merupakan hasil dari kebijakan pemerintah yang konsisten dalam memperkuat sektor produktif melalui pembangunan infrastruktur padat karya, dukungan terhadap UMKM, serta peningkatan investasi domestik dan asing di sektor-sektor strategis. 

Capaian lain yang turut menjadi sorotan adalah menurunnya tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,76 persen, yang merupakan level terendah sejak krisis ekonomi Asia pada 1998. Airlangga memandang hal ini sebagai bukti nyata dari keberhasilan koordinasi lintas sektor dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Pemerintah juga mencatat bahwa Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2025 meningkat hingga 6,5 persen, sejalan dengan peningkatan produktivitas dan kinerja ekonomi nasional. Kenaikan ini dinilai dapat menjaga kesejahteraan pekerja sekaligus memperkuat daya beli masyarakat di tengah tekananekonomi global.

Di sisi lain, pemerintah juga menaruh perhatian besar pada penguatan sektor ketenagakerjaan bagi generasi muda. Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan,Febrio Kacaribu mengatakan bahwa salah satu langkah strategis yang sedang dipersiapkan adalah penambahan kuota Program Magang Nasional Bergaji hingga mencapai 100 ribu peserta. Ia menjelaskan bahwa program ini dirancang untuk mempercepat transisi lulusan baru perguruan tinggi menuju dunia kerja, dengan memberikan pengalaman profesional sekaligus dukungan ekonomi yang layak.

Tahap pertama program magang telah dibuka bagi 20 ribu peserta, dan evaluasi atas pelaksanaannya akan menjadi dasar dalam menentukan perluasan program. Keberhasilan tahap awal akan mempercepat penambahan target hingga 100 ribu peserta dalam tahun depan. Pemerintah berupaya agar setiap peserta magang memperoleh upah minimal setara dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) di daerah masing-masing, dengan peluang bagi perusahaan untuk memberikan kompensasi lebih tinggi jika memungkinkan. Kebijakan inimenjadi bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap tenaga kerja muda agar mereka tidak hanya memperoleh pengalaman kerja, tetapi juga penghidupan yang layak selama masa magang.

Selain berfokus pada sektor formal, pemerintah juga membuka peluang bagi sektor informal seperti gig economy yang dinilai semakin potensial di era digital. Pekerjaan di sektor ini memberikan fleksibilitas tinggi sekaligus peluang penghasilan yang menjanjikan, terutama bagi generasi muda yang adaptif terhadap teknologi. Oleh karena itu, pemerintah berupaya memastikan agar kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang bekerja secara nonkonvensional.

Sementara itu, dari perspektif kebijakan makroekonomi, Juru Bicara Kantor Kepresidenan untuk Urusan Ekonomi, Fithra Faisal Hastiadi mengatakan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran berupaya menghadirkan inclusive economic institution atau lembaga ekonomi inklusif yang berkesinambungan. Ia menjelaskan bahwa lembaga ekonomi inklusif menjadi kunci utama untuk menekan ketimpangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata. Menurutnya, model ekonomi yang bersifat ekstraktif hanya akan menguntungkan segelintir elite dan pada akhirnya merugikan pembangunan nasional secara jangka panjang.

Fithra menilai bahwa untuk membangun ekonomi inklusif yang berkelanjutan, pemerintah menempatkan industrialisasi sebagai salah satu prioritas utama. Namun, ia menekankan bahwa industrialisasi juga harus diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia yang memadai. Ia menyebut bahwa absorptive capacity atau kemampuan masyarakat untuk menyerap dan memanfaatkan investasi menjadi faktor krusial dalam menentukan keberhasilan pembangunan. Tanpa kemampuan ini, investasi yang masuk tidak akan berdampak luas pada kesejahteraan rakyat dan hanya berputar di kalangan terbatas.

Konsistensi pemerintah dalam memperluas kesempatan kerja, menekan angka pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil mencerminkan arah kebijakan yang terintegrasi dan progresif. Program-program strategis yang dijalankan selama satu tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan hasil yang konkret, baik dalam penguatan daya saing ekonomi nasional maupun dalam peningkatan kesejahteraan sosial.

Dengan penurunan angka kemiskinan, peningkatan serapan tenaga kerja, serta terbukanya akses pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat luas, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pembangunan yang merata dan berkeadilan. Tahun pertama kepemimpinan Prabowo-Gibran bukan hanya menjadi ajang konsolidasi kebijakan, tetapi juga momentum penting dalam menapaki jalan menuju transformasi ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah optimistis bahwa dengan kolaborasi lintas sektor, Indonesia akan mampu menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang kuat, produktif, dan mampu bersaing di tingkat global—sebuah fondasi penting bagi terwujudnya Indonesia Emas 2045.

*)Penulis merupakan Pengamat Sosial dan Kemasyarakatan