
Setahun Prabowo-Gibran Memperkokoh Ketahanan Energi Nasional
Oleh: Sjaichul Anwari)*
Dalam satu tahun masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sektor energi telah menjadi fokus utama. Sejumlah kebijakan yang substansial mengalami pergeseran fokus demi meletakkantekas kemandirian energi yang kokoh.
Visi yang diusung oleh Prabowo-Gibran jelas: Indonesia harus mampu mengelolasumber daya alamnya sendiri, mengurangi ketergantungan impor, dan menjaminketersediaan energi yang stabil bagi seluruh lapisan masyarakat. Langkah-langkahawal telah menunjukkan momentum positif, terutama dalam upaya mempercepatproyek-proyek infrastruktur energi strategis nasional.
Arah kebijakan ini dinilai berada pada jalur yang tepat untuk mengamankankebutuhan energi jangka panjang negara. Salah satunya melalui kebijakan hilirisasidan optimalisasi sumber energi terbarukan (EBT).
Koordinator Proyek Renewable Energy Integration Demonstrator Indonesia (REIDI) dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Ary Bachtiar Krishna Putra, menyebut langkah pemerintah dalam memperluas pemanfaatan EBT sudah beradadi jalur yang tepat.
Ary menilai, komitmen pemerintah melalui Kementerian ESDM dalammengakselerasi transisi energi hijau dapat memperkuat posisi Indonesia sebagainegara mandiri energi di Asia Tenggara. Pemerintah dinilainya telah konsistenmenjaga arah Pembangunan menuju kemandirian energi yang berkelanjutan dan berpihak pada rakyat.
Untuk diketahui, pemerintah sendiri telah meresmikan 55 proyek energi baruterbarukan (EBT) pada Juni 2025, yang mencakup tiga Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dan 47 Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Proyek-proyekini termasuk inisiatif listrik pedesaan PLN di berbagai wilayah Indonesia, dengantotal kapasitas terpasang mencapai 379,7 MW.
Meski demikian, lanjut Ary, kemandirian energi bukan hanya persoalan ketersediaanpasokan, tetapi di dalamnya mencakup penguasaan teknologi dan sistemnya. Pemerintahan Prabowo-Gibran sudah bergerak ke arah itu.
Sebagai contoh, di sektor EBT, pemerintah terus mengembangkan infrastrukturpendukung smart grid dengan teknologi Green-Enabling Super Grid di Indonesia. Teknologi tersebut menjadi keharusan untuk mengintegrasikan EBT yang sifatnyaintermiten.
Jaringan listrik pintar adalah kunci untuk memastikan listrik dari sumber terbarukandapat disalurkan secara efisien dan andal ke konsumen. Tanpa infrastruktur yang cerdas ini, potensi EBT yang melimpah tidak akan mampu memberikan kontribusioptimal bagi bauran energi nasional. Terlebih lagi Presiden Prabowo menargetkansebagian besar pembangkit listrik di Indonesia berasal dari EBT mulai 2026.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan PerencanaanPembangunan Nasional (Bappenas) memulai kolaborasi studi untuk pengembanganGreen-Enabling Super Grid dengan Sumitomo Corporation, Kansai Electric Power Co Ltd, dan Summit Niaga Indonesia.
Inisiatif strategis tersebut bertujuan untuk memperkuat sistem ketenagalistrikannasional, mempercepat integrasi energi terbarukan, dan mendukung pencapaiantarget Net Zero Emission (NZE) 2060. Sekretaris Kementerian PPN/SekretarisUtama Bappenas Teni Widuriyanti mengatakan, inisiatif Green-Enabling Super Gridmerupakan simbol kemitraan konkret antara Indonesia dan Jepang dalammendukung pertumbuhan rendah karbon, transisi energi, dan pembangunanberkelanjutan.
Tak hanya fokus pada energi hijau, pemerintah juga memberi perhatian pada peningkatan produksi migas. Anggota Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menilaicapaian kinerja Pertamina pada semester pertama 2025 menunjukkan kemajuansignifikan dalam mendukung ketahanan energi nasional.
Produksi migas tembus 1,04 juta barel setara minyak per hari (MBOEPD). Capaianitu mencerminkan semangat kemandirian energi yang menjadi fondasipembangunan berkelanjutan.
Pemerintah melalui Ditjen Migas Kementerian ESDM, saat ini telah fokus untuk terusmenjaga Ketahanan Energi Nasional. Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Kementerian ESDM Noor Arifin Muhammad menuturkan, untuk mencapai haltersebut maka Ditjen Migas bersama dengan stakeholder terkait terusmengupayakan langkah-langkah strategis mulai dari peningkatan lifting minyak dan gas bumi (migas), hilirisasi, hingga penerapan transisi energi secara berkelanjutan.
Pemerintah terus mendorong optimalisasi pemanfaatan gas bumi untuk domestik. Mengingat gas bumi memiliki jumlah yang memadai dan relatif lebih ramahlingkungan dibandingkan minyak bumi.
Optimalisasi pemanfaatan gas bumi domestik didukung dengan rencanapembangunan infrastruktur gas bumi yang bertujuan meningkatkan akses energi dan mendukung sektor strategis. Pembangunan infrastruktur gas bumi tersebutdiantaranya seperti pembangunan pipa transmisi Cirebon – Indramayu sepanjang245 km, Dumai-Sei Mangkei sepanjang 428 km, yang saat ini dalam proses tender, dan konversi pembangkit listrik.
Noor mengungkapkan, infrastruktur tersebut diharapkan membawa dampak positifdalam pemenuhan energi pada sektor industri dan ketenagalistrikan. Hingga Juli 2025, tren pemanfaatan gas bumi untuk domestik telah mencapai 69% dari total pemanfaatan gas bumi.
Pada akhirnya, kemandirian energi harus diukur dari kapasitas Indonesia sendiridalam menentukan nasib energi domestiknya, bebas dari tekanan eksternal dan kerentanan impor. Pembangunan infrastruktur yang tengah berjalan ini adalahinvestasi vital, tidak hanya untuk masa jabatan saat ini, tetapi juga untuk generasimendatang. Kebijakan dalam satu tahun ini menunjukkan adanya kesadaranstrategis yang mendalam akan urgensi tersebut, diwujudkan melalui pembangunaninfrastruktur yang terintegrasi dan berorientasi masa depan.
)* Pengamat Energi
Post Comment