Jakarta — Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus menunjukkan komitmen kuat dalam memberantas praktik judi daring (judol) yang marak di tengah masyarakat. Upaya ini dilakukan bukan semata untuk menegakkan hukum, tetapi juga sebagai langkah nyata melindungi generasi muda dari dampak destruktif permainan ilegal tersebut terhadap moral, ekonomi, dan masa depan mereka.

Melalui pendekatan kolaboratif lintas lembaga, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan nasional, aparat penegak hukum, serta sejumlah platform digital. Tujuannya adalah menutup ruang gerak jaringan judi daring, baik di dunia siber maupun dalam sistem keuangan nasional. Model kerja terintegrasi ini memastikan bahwa setiap elemen penegakan hukum saling memperkuat, sehingga pemberantasan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa pemberantasan judi daring tidak bisa dilakukan secara parsial. Ia menjelaskan, Kemkomdigi tidak hanya melakukan pemblokiran situs, tetapi juga menelusuri aliran dana yang terindikasi digunakan untuk aktivitas perjudian. “Setiap bulan kami menyerahkan ribuan nomor rekening ke OJK untuk ditutup karena terbukti digunakan dalam transaksi judi daring. Ini kerja bersama lintas lembaga, karena persoalan ini tidak bisa ditangani sendiri,” ujar Meutya di Jakarta.

Menurutnya, pengawasan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari penindakan konten hingga penutupan akun media sosial dan situs yang mempromosikan perjudian. Meutya menambahkan, koordinasi dengan lembaga lain, seperti OJK dan aparat penegak hukum, terus diperkuat agar proses pemblokiran dan penindakan hukum bisa lebih cepat dan masif. “Kejahatan terorganisasi seperti judi daring memang harus dilawan secara terorganisasi juga,” tegasnya.

Pakar keamanan siber dari Universitas Indonesia, Dr. Pratama Persadha, menilai langkah pemerintah sudah tepat dan perlu terus ditingkatkan. Ia menekankan bahwa judi daring bukan sekadar masalah hukum, tetapi juga ancaman serius bagi ketahanan sosial dan moral generasi muda. “Anak muda sangat rentan karena akses internet mereka tinggi dan literasi digitalnya belum matang. Jika tidak dikendalikan, judi daring bisa merusak produktivitas dan menjerumuskan mereka dalam jeratan hutang serta kecanduan,” ujarnya.

Pratama juga mendorong pemerintah memperluas edukasi publik melalui kampanye literasi digital dan pelibatan masyarakat, agar pemberantasan tidak hanya berhenti pada penindakan teknis. “Pendekatan preventif sama pentingnya dengan represif. Edukasi dan pengawasan keluarga harus berjalan beriringan dengan kebijakan pemblokiran,” tambahnya.

Langkah terpadu ini menjadi bagian dari agenda besar pemerintahan Prabowo–Gibran dalam menciptakan ruang digital yang aman, produktif, dan beretika. Dengan sinergi yang semakin solid antarinstansi, pemerintah optimistis dapat menekan laju judi daring hingga ke akar permasalahan dan menciptakan ruang digital yang lebih sehat demi melindungi masa depan generasi muda Indonesia.