MBG, Bukti Nyata Semangat Sumpah Pemuda dalam Membangun Bangsa
Oleh: Puteri Anggani*
Peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun 2025 menjadi momentum reflektif bagi bangsa Indonesia untuk meneguhkan kembali cita-cita persatuan dan kemajuan generasi muda. Di tengah semangatkebangsaan itu, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menjadikanProgram Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu fondasi strategis dalam membangungenerasi emas 2045—generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing tinggi. Program ini bukansekadar kebijakan sosial, melainkan investasi besar untuk masa depan bangsa.
Melalui MBG, pemerintah berupaya memastikan setiap anak Indonesia memperoleh hak dasaratas asupan gizi yang seimbang, aman, dan higienis. Di berbagai daerah, dapur-dapur SatuanPelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi garda terdepan dalam menyediakan makanan sehatbagi peserta didik dari tingkat PAUD hingga SMA, serta bagi kelompok rentan seperti ibu hamildan balita. Program ini membawa misi besar: menekan angka stunting, memperbaiki kualitaskesehatan masyarakat, serta menumbuhkan ekonomi rakyat melalui pemberdayaan pelaku usahalokal.
Di balik semangat besar tersebut, pemerintah terus memastikan mutu dan keamanan pangan. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, menegaskan pentingnyapeningkatan standar higienitas dalam proses pengolahan makanan MBG. Ia menjelaskan bahwaseluruh SPPG yang belum memiliki sumber air layak kini diwajibkan menggunakan air mineral galon sebagai langkah antisipatif sementara.
Kebijakan ini muncul setelah evaluasi menunjukkan sebagian kasus keracunan makananbersumber dari kualitas air yang buruk. Langkah cepat BGN memperlihatkan keseriusanpemerintah dalam melindungi anak-anak penerima manfaat dari potensi bahaya pangan. Selainitu, Nanik menambahkan bahwa tata kelola program akan diatur secara ketat melalui PeraturanPresiden tentang Tata Kelola MBG yang akan segera disahkan. Salah satu regulasi penting dalamPerpres itu adalah larangan memasak sebelum pukul 12 malam demi menjamin kesegaranmakanan yang dikirim ke sekolah-sekolah.
Tidak berhenti di sana, BGN juga menerapkan sanksi tegas bagi dapur penyedia yang melanggarprosedur. Hingga Oktober 2025, sebanyak 112 dapur MBG telah ditutup karena tidak memenuhistandar operasional. Hanya 13 di antaranya yang dinyatakan layak dibuka kembali setelah lulus evaluasi ketat dan memenuhi syarat seperti sertifikat higienis, sertifikasi halal, dan sertifikasi air bersih. Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan bahwa pendekatan tegas namun edukatif inipenting untuk memastikan keberlanjutan program MBG tanpa mengorbankan keselamatanmasyarakat.
Meski menghadapi berbagai penyesuaian, MBG terus mendapat dukungan luas dari berbagaikalangan. Dalam sosialisasi MBG di Kabupaten Sidoarjo, Anggota Komisi IX DPR RI Lucy Kurniasari menyebut program ini sebagai wujud nyata komitmen pemerintah dalam membangunsumber daya manusia unggul. Ia menilai MBG tidak hanya menjamin gizi anak-anak, tetapi jugamenghidupkan ekonomi daerah melalui pemberdayaan peternak, pembudidaya ikan, dan pelakuUMKM pangan.
Sementara itu, Kolonel Inf. Erin Andriyanto, perwakilan Direktorat Penyaluran Wilayah III BGN, memaparkan bahwa MBG dirancang sebagai bagian dari visi besar pemerintah dalammencetak generasi unggul. Menurutnya, pelibatan masyarakat sebagai relawan dapur danpemasok bahan pangan lokal merupakan strategi efektif untuk memperkuat rasa gotong royongsekaligus menggerakkan ekonomi akar rumput. Dengan demikian, program ini tidak hanyamenjadi intervensi gizi, tetapi juga menjadi instrumen pembangunan sosial-ekonomi.
Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo Mochamad Agil Effendi menambahkan, pelaksanaan MBG adalah langkah strategis menuju Generasi Emas 2045. Ia menilai perputaran ekonomi yang tercipta dari pengadaan bahan pangan untuk MBG memberi dampak langsung padakesejahteraan masyarakat lokal. Dengan melibatkan petani, nelayan, hingga pedagang kecil, program ini membuka rantai pasok baru yang memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligusmemperluas lapangan kerja.
Dari sisi kebijakan anggaran, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan bahwadukungan pemerintah daerah terhadap MBG bersifat komplementer, bukan beban utama. KepalaPusat Penerangan Kemendagri Benni Irwan menjelaskan bahwa pendanaan utama program tetapbersumber dari APBN melalui BGN, sedangkan APBD 2026 hanya digunakan untuk kegiatanpendukung seperti rapat koordinasi dan operasional teknis. Pendekatan ini menunjukkankomitmen pemerintah pusat untuk menjaga keberlanjutan MBG tanpa mengganggu prioritasfiskal daerah.
Dalam konteks semangat Sumpah Pemuda, program MBG mencerminkan wujud nyata gotongroyong lintas sektor. Pemerintah pusat menetapkan arah kebijakan dan standar mutu, sementaradaerah, masyarakat, dan pelaku usaha lokal menjadi pelaksana aktif di lapangan. Sinergi inilahyang menjadikan MBG lebih dari sekadar program sosial—ia menjadi gerakan kebangsaan yang menumbuhkan solidaritas, kesadaran gizi, dan kemandirian ekonomi masyarakat.
Menjelang peringatan 28 Oktober, program MBG hadir sebagai simbol konkret dari tekadbangsa untuk membangun generasi yang sehat jasmani dan rohani. Gizi yang cukup bukan hanyaurusan dapur, tetapi bagian dari strategi nasional dalam mencetak manusia unggul yang siapbersaing di era global. Dengan pengawasan ketat, transparansi pelaksanaan, serta partisipasimasyarakat, MBG diharapkan menjadi tonggak lahirnya generasi muda Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya—mewujudkan cita-cita luhur para pemuda 1928 dalam bentuk nyata di abadke-21.
*Penulis merupakan Jurnalis bidang gizi dan kesehatan masyarakat
Post Comment