Oleh: Dini Asmirandah )*

Swasembada pangan 2025 menjadi tonggak penting dalam sejarah pertanian Indonesia, sekaligus bukti nyata keberhasilan kebijakan pemerintah dalam memperkuat kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, kedaulatan pangan dijadikan poros utama pembangunan nasional, karena tanpa kemampuan menghasilkan pangan sendiri, sebuah bangsa tidak dapat dikatakan merdeka secara sesungguhnya.

Capaian swasembada pangan ini bukan sekadar target produksi, melainkan hasil kerja keras lintas sektor. Produksi beras nasional tahun 2025 diproyeksikan mencapai 34,71 juta ton, melampaui kebutuhan domestik. Surplus ini menjadi fondasi stabilitas pasokan pangan dan memperkuat cadangan beras pemerintah yang sempat mencapai rekor 4,2 juta ton pada pertengahan tahun. Penyaluran beras untuk bencana dan pengendalian stok menunjukkan kehadiran negara dalam tata kelola pangan, sekaligus memastikan harga hasil pertanian tetap menguntungkan petani. Kepastian serapan dari Perum BULOG mendorong motivasi petani untuk meningkatkan produktivitas, menandai keberhasilan kebijakan pro-petani yang diterapkan pemerintah.

Dampak ekonomi dari pencapaian ini terlihat nyata. Pertanian kembali menjadi motor penggerak ekonomi nasional dengan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian mencapai 10,52 persen pada triwulan pertama 2025, tertinggi dalam 15 tahun terakhir. Kinerja ini tidak hanya menegaskan kontribusi sektor pertanian terhadap ekonomi domestik, tetapi juga memperluas ekspor pertanian yang mencapai USD 38,33 miliar sepanjang Januari hingga Oktober 2025, dengan surplus perdagangan sebesar USD 18,79 miliar. Hasil tersebut menegaskan bahwa penguatan sektor pertanian berperan langsung dalam stabilitas ekonomi dan ketahanan nasional.

Keberhasilan ini juga tercermin dari kesejahteraan petani. Nilai Tukar Petani (NTP) pada Desember 2025 mencapai 125,35 persen, tertinggi sepanjang sejarah. Angka ini menunjukkan meningkatnya daya beli petani, seiring membaiknya harga hasil pertanian dan terkendalinya biaya produksi. Langkah pemerintah menaikkan harga gabah, menurunkan harga pupuk bersubsidi, serta mempercepat distribusi pupuk menjadi faktor penting yang mendorong produktivitas dan memastikan keberpihakan nyata kepada petani. Kebijakan-kebijakan ini membuktikan bahwa swasembada pangan bukan sekadar jargon politik, melainkan sarana untuk meningkatkan kesejahteraan petani secara konkret.

Swasembada pangan 2025 merupakan kerja kolektif, bukan hasil usaha satu pihak. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menekankan bahwa keberhasilan ini melibatkan seluruh elemen bangsa, mulai dari kementerian terkait, BUMN, Perum BULOG, TNI, Polri, penyuluh lapangan, hingga para petani sendiri. Sinergi antara kepemimpinan politik, dukungan birokrasi, dan komitmen masyarakat menjadi kunci tercapainya kedaulatan pangan yang berkelanjutan.

Di sisi lain, pencapaian ini juga membuka peluang memperluas swasembada ke komoditas strategis lain, seperti jagung, gula, daging, dan susu. Indonesia memiliki sumber daya alam yang kaya dan tenaga kerja pertanian yang besar, sehingga dengan kebijakan yang tepat, kemandirian pangan nasional dapat ditingkatkan lebih luas. Fokus pemerintah tidak hanya pada produksi beras, tetapi juga memperkuat fondasi ketahanan pangan nasional secara menyeluruh.

Namun, keberhasilan swasembada pangan tidak boleh berhenti pada angka produksi dan cadangan. Ketua Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan PP KAMMI, Aulia Furqon, menekankan pentingnya keberlanjutan dan dampak langsung bagi masyarakat. Ia mengingatkan bahwa harga pangan di tingkat konsumen harus terjangkau, distribusi harus efisien, dan kebijakan tidak boleh mengorbankan lingkungan maupun keadilan agraria. Swasembada yang berkelanjutan harus berjalan beriringan dengan perlindungan petani, keberlanjutan ekologis, dan keadilan sosial, sehingga kedaulatan pangan benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pencapaian ini juga menegaskan posisi pertanian sebagai sektor utama penyerap tenaga kerja. Pada Agustus 2025, tercatat 38,2 juta orang bekerja di sektor pertanian, dengan peningkatan tenaga kerja sebanyak 0,38 juta orang dibandingkan periode sebelumnya. Dengan kontribusi sebesar 26,07 persen terhadap penyerapan tenaga kerja nasional, pertanian kembali membuktikan perannya sebagai pilar ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Swasembada pangan 2025 adalah simbol Era Kebangkitan Pertanian Indonesia. Program ini menunjukkan bahwa kombinasi kepemimpinan politik yang tegas, kebijakan yang progresif, dan kerja kolektif lintas sektor mampu menciptakan kedaulatan pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, dan memperkuat ekonomi nasional. Ke depan, tantangan utama adalah menjaga momentum ini agar pertanian tidak hanya menjadi sumber produksi, tetapi juga pendorong pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat luas.

Dengan keberhasilan ini, swasembada pangan bukan lagi sekadar angka atau statistik, melainkan cerminan strategi pembangunan pertanian yang berpihak pada petani, memperkuat cadangan pangan, dan menegaskan posisi Indonesia sebagai bangsa yang mampu mengelola sumber daya pangan secara mandiri. Pencapaian ini adalah bukti bahwa kedaulatan pangan bukan hanya slogan, melainkan kenyataan yang membawa manfaat langsung bagi masyarakat dan negara.

)* Peneliti Lembaga Studi Indonesia Sentris