WAMENA – Pemerintah terus mempercepat pembangunan berkelanjutan di wilayah Papua Pegunungan melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) sektor pangan. Program ini diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan produksi beras, tetapi juga membangun fondasi ekonomi daerah yang lebih kuat, inklusif, dan berdaya saing. Di tengah tantangan geografis dan keterbatasan akses, PSN hadir sebagai instrumen kebijakan yang menjawab kebutuhan dasar masyarakat secara nyata.

Salah satu fokus utama pengembangan PSN berada di kawasan Tulem, Distrik Witawaya, Kabupaten Jayawijaya. Di wilayah ini, pembukaan lahan persawahan seluas 800 hektare tengah berjalan dan diproyeksikan menjadi pusat produksi pangan baru di Papua Pegunungan. Lokasinya yang berada di sekitar pusat aktivitas masyarakat menjadikan Tulem strategis dalam menopang distribusi dan penguatan ekonomi lokal.

Wakil Gubernur Papua Pegunungan, Ones Pahabol pada 9 Januari 2026, menegaskan bahwa pengembangan kawasan persawahan tersebut telah dirancang dalam skema jangka menengah dan panjang yang terintegrasi dengan agenda nasional. Target keseluruhan persawahan di Kabupaten Jayawijaya dipatok mencapai sekitar 2.000 hektare yang tersebar di sejumlah distrik.

“Kami melihat langsung kesiapan pembukaan lahan di Tulem dan beberapa wilayah lain. Secara keseluruhan, Kabupaten Jayawijaya ditargetkan memiliki sekitar 2.000 hektare persawahan yang tersebar di sejumlah distrik dan seluruhnya dirancang sebagai bagian dari PSN,” ujar Ones.

Lebih jauh, PSN pangan di Papua Pegunungan juga dimaknai sebagai upaya menghidupkan kembali potensi historis Wamena sebagai sentra produksi beras di wilayah pegunungan. Nilai historis ini menjadi pijakan penting untuk membangun optimisme sekaligus kesinambungan pembangunan berbasis potensi lokal.

“Sekitar enam puluh tahun lalu, Wamena adalah lumbung padi. Semangat itu sekarang dihidupkan kembali supaya Papua Pegunungan memiliki stok beras yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan,” imbuh Ones.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah memastikan pendekatan PSN tetap menghormati hak masyarakat adat. Skema yang digunakan bersifat pinjam pakai, dengan kepemilikan lahan tetap berada di tangan warga.

“Ini murni untuk kepentingan rakyat, tidak ada kepentingan politik. Pemerintah hanya meminjam pakai lahan untuk kepentingan bersama,” tegas Ones.

Dari sisi teknis, Kepala Dinas Pertanian Papua Pegunungan, Petrus Wenda, menilai PSN memberikan kepastian arah pembangunan sektor pangan. Dukungan anggaran, pendampingan, serta kesinambungan program menjadi keunggulan utama yang membedakan PSN dari proyek konvensional.

“PSN memberikan kepastian anggaran, pendampingan teknis, dan keberlanjutan program. Ini bukan proyek sesaat, melainkan investasi jangka panjang untuk kesejahteraan masyarakat Papua Pegunungan,” ujarnya.

Selain meningkatkan produksi pangan, PSN juga menciptakan efek ekonomi berganda melalui penyerapan tenaga kerja lokal, termasuk generasi muda. Keterlibatan tersebut sekaligus menjadi sarana peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

“Anak-anak muda dilibatkan sebagai operator alat berat dan tenaga lapangan. Ke depan, mereka dapat menjadi tenaga terampil yang mendukung pembangunan di daerah lain,” tambah Petrus.

Ke depan, pemerintah daerah menargetkan percepatan proses tanam agar hasil PSN segera dirasakan masyarakat. Dengan pendekatan terukur dan kolaboratif, PSN pangan di Papua Pegunungan dipandang sebagai langkah strategis membangun kemandirian daerah sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional secara berkeadilan.