Oleh : Jaka Prawira )*

Upaya pemerintah memberantas korupsi bukan sekadar menegakkan hukum, tetapi juga menyelamatkan kesejahteraan rakyat, terutama masyarakat bawah. Dampak praktik korupsi terasa paling berat bagi mereka yang hidup pas-pasan, karena setiap sumber daya yang diselewengkan menjadi hak rakyat yang hilang.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa negara tidak akan ragu membongkar kasus-kasus korupsi besar. Dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR 2025, ia menegaskan bahwa kekayaan alam Indonesia, mulai dari bumi hingga air, harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir pihak. Bersama TNI dan Polri, pemerintah memastikan bahwa pengelolaan sumber daya negara dikembalikan kepada rakyat dan dipergunakan untuk kesejahteraan publik.

Presiden menyoroti praktik ilegal di sektor perkebunan kelapa sawit, di mana banyak lahan berada di hutan lindung tanpa dilaporkan luasannya. Bahkan, ada pelaku usaha yang menolak panggilan resmi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sebagai tindak lanjut, pemerintah telah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan, sehingga hingga kini sudah menguasai kembali 3,1 juta hektare lahan sawit yang bermasalah. Tindakan tegas ini tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga melindungi hak rakyat yang selama ini dirugikan oleh praktik ilegal tersebut.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengapresiasi langkah pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Menurut Muzani, upaya ini menjadi fondasi penting bagi keberlangsungan demokrasi, kemerdekaan, dan masa depan bangsa. Ia menekankan bahwa pemberantasan korupsi juga menyelamatkan masyarakat bawah, yang selama ini menanggung dampak paling berat dari praktik korupsi, mulai dari layanan publik yang terbengkalai hingga infrastruktur yang tidak sesuai kebutuhan rakyat.

Sejatinya, korupsi menyasar hak rakyat kecil. Dana yang seharusnya digunakan untuk membiayai pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur, sering tersedot ke kantong oknum tidak bertanggung jawab. Dalam enam bulan pertama pemerintahan Presiden Prabowo-Gibran, empat kasus besar yang menjadi sorotan publik ditangani, yaitu dugaan korupsi di Pertamina, program MINYAKITA, Bank BJB, dan PT ANTAM. Penanganan kasus-kasus ini menunjukkan keseriusan pemerintah menindak praktik yang langsung merugikan masyarakat, terutama mereka yang bergantung pada layanan publik.

Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Albert Aries, menekankan bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi sangat tergantung pada sistem hukum yang kredibel dan profesional. Ia menilai, penegakan hukum yang objektif dan adil akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat, pelaku usaha, dan investor. Albert menambahkan bahwa sistem peradilan yang bersih akan mendorong iklim investasi yang sehat, yang pada gilirannya memberikan manfaat nyata bagi rakyat, termasuk yang berada di lapisan bawah masyarakat.

Albert juga mengapresiasi peran Kejaksaan Agung yang tegas dalam menindak kasus korupsi, serta dukungan pemerintah terhadap KPK dan Polri untuk meningkatkan pemberantasan dan pencegahan korupsi. Ia mendorong Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri lebih proaktif dalam penindakan dan pemulihan aset negara, termasuk menindak tindak pidana pencucian uang hasil korupsi. Langkah-langkah ini, menurut Albert, penting agar masyarakat bawah merasakan dampak positif dari negara yang menegakkan hukum.

Dari sisi pemerintah daerah, Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menegaskan dukungan penuh terhadap program pencegahan korupsi KPK. Ia menekankan bahwa integritas di setiap proses kerja pemerintah daerah sangat menentukan efektivitas layanan publik bagi rakyat. Berdasarkan Survei Penilaian Integritas (SPI), Kalimantan Barat mencatat skor 72,37, menempati posisi ketiga dari 12 provinsi dengan kategori biaya dan jumlah pegawai sedang. Ria menilai pencapaian ini lahir dari kerja keras seluruh pihak, dan berharap koordinasi lintas sektor dapat lebih optimal untuk meningkatkan layanan bagi masyarakat, khususnya mereka yang paling membutuhkan.

Dampak korupsi bagi masyarakat bawah sangat nyata. Layanan pendidikan yang terbengkalai, rumah sakit yang kekurangan obat, jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki, hingga proyek pembangunan yang mangkrak, semuanya merupakan konsekuensi dari praktik korupsi yang menguras anggaran publik. Dengan memberantas korupsi, pemerintah tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga menegakkan keadilan sosial.

Langkah nyata dari pemerintah pusat hingga daerah ini menjadi bukti bahwa pemberantasan korupsi terus menjadi prioritas. Kolaborasi antara lembaga penegak hukum dan pemerintah daerah menciptakan sistem pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan dapat dipercaya publik. Upaya ini juga menanamkan kesadaran bahwa setiap rupiah yang dikelola negara harus memberi manfaat langsung bagi rakyat, bukan diselewengkan untuk kepentingan pribadi.

Masyarakat, khususnya yang berada di lapisan bawah, perlu merasakan efek positif dari integritas pemerintahan. Dengan langkah-langkah nyata yang diambil pemerintah, layanan publik bisa lebih tepat sasaran, infrastruktur dibangun sesuai kebutuhan masyarakat, dan program kesejahteraan rakyat berjalan efektif.

Kini, momentum ini membuka kesempatan bagi semua elemen bangsa untuk mendukung upaya pemerintah. Dunia usaha, masyarakat sipil, dan akademisi berperan penting dalam mengawal implementasi kebijakan, memastikan setiap kebijakan fiskal dan pengelolaan sumber daya negara dijalankan secara adil.

Dengan komitmen, keberanian, dan sinergi seluruh elemen bangsa, Indonesia akan menapaki jalan pemerintahan yang bersih, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Rakyat bawah yang selama ini menanggung dampak korupsi akan merasakan manfaat langsung, menjadikan Indonesia semakin kuat, demokratis, dan sejahtera.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Baca Khatulistiwa Institute