Jakarta – Ajakan untuk turun ke jalan pada 25 Agustus 2025 di depan gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, yang disebarkan oleh kelompok menamakan diri “Revolusi Rakyat Indonesia” menuai penolakan dari berbagai elemen masyarakat. Isu ini dikaitkan dengan polemik mengenai tunjangan DPR, namun banyak pihak menilai aksi tersebut tidak jelas arah dan pertanggungjawabannya sehingga rawan ditunggangi kepentingan politik tertentu.

Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Mohammad Jumhur Hidayat menegaskan bahwa organisasinya tidak akan ikut serta dalam aksi tersebut. Ia menyebut ajakan demo 25 Agustus penuh tanda tanya.

“Karena tidak jelas siapa penanggung jawab dan juga apa isu yang dituntutnya, saya melarang semua anggota atau keluarga besar KSPSI di seluruh Indonesia khususnya di wilayah Jabodetabek dalam aksi 25 Agustus,” kata Jumhur.

Jumhur menambahkan, aksi tanpa penanggung jawab jelas rawan memicu kericuhan dan berpotensi menjadi panggung pertarungan politik elite. “Ini artinya mengorbankan rakyat untuk kepentingan politik elite,” ujarnya. Ia pun menegaskan KSPSI maupun gerakan buruh di bawahnya tidak akan terlibat.

Dukungan terhadap penolakan demo juga datang dari kalangan mahasiswa. Koordinator Media Aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan, Pasha Fazillah Afap, menegaskan bahwa organisasinya tidak pernah menyatakan akan ikut serta.

“Saya konfirmasi, pencatutan nama BEM SI Kerakyatan dalam demonstrasi 25 Agustus 2025 adalah tidak benar,” tegas Pasha.

Menanggapi isu yang menjadi pemicu ajakan demonstrasi, yakni soal tunjangan DPR, Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir meluruskan bahwa kebijakan tersebut bukanlah penambahan gaji pokok baru, melainkan pengalihan fasilitas rumah jabatan.

“Yang perlu digarisbawahi adalah tidak ada penambahan gaji pokok baru. Perubahan hanya terjadi pada pola penyediaan fasilitas perumahan yang lebih praktis sekaligus efisien dari sisi anggaran negara,” jelas Adies dalam keterangan tertulis.

Adies menekankan bahwa pemberian tunjangan perumahan dimaksudkan agar negara tidak lagi terbebani dalam memelihara aset rumah dinas DPR. Ia juga memahami bahwa pembahasan mengenai gaji dan tunjangan anggota DPR kerap menimbulkan sensitivitas di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih penuh tantangan.

“DPR juga menyadari bahwa isu gaji publik figur seringkali menimbulkan persepsi negatif, padahal mekanismenya sudah diatur dalam peraturan pemerintah,” ujarnya.

Dengan penegasan sejumlah pihak tersebut, semakin jelas bahwa ajakan demo 25 Agustus tidak memiliki dasar kuat dan berpotensi menjadi provokasi. Elemen buruh, mahasiswa, hingga partai politik secara tegas membantah keterlibatan mereka, sementara DPR menekankan bahwa isu tunjangan hanyalah penyesuaian mekanisme fasilitas, bukan kenaikan gaji baru.*