Oleh : Axel Vion )*

Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmennya untuk terus menjaga stabilitas ekonomi nasional melalui distribusi berbagai stimulus strategis di tahun 2025. Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya menjaga daya beli masyarakat dan memperkuat sektor produktif agar roda perekonomian tetap berputar di tengah tantangan global.

Kepala Ekonom Permata Bank, Josua Pardede, menilai penempatan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun di lima bank umum merupakan kebijakan yang potensial mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Menurutnya, jika dana tersebut disalurkan optimal ke sektor-sektor produktif seperti manufaktur atau industri padat karya, maka pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional berpeluang meningkat sebesar 0,3 hingga 0,6 poin persentase (ppt). Namun itu dikondisikan seluruh Rp200 triliun benar-benar disalurkan ke sektor yang produktif dan menyerap banyak tenaga kerja. Kalau tidak, dampaknya akan lebih kecil.

Selain berdampak langsung terhadap PDB, kebijakan penempatan dana ini juga akan memperkuat likuiditas perbankan nasional. Rasio kredit terhadap dana pihak ketiga (loan to deposit ratio/LDR) di bank-bank Himbara saat ini tergolong tinggi, sehingga tambahan dana pemerintah diharapkan dapat memperluas kemampuan perbankan dalam menyalurkan kredit ke sektor riil.

Berdasarkan kajian Permata Institute for Economic Research (PIER), injeksi dana pemerintah berpotensi meningkatkan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) sebesar 1,72 poin persentase, serta mendorong pertumbuhan kredit antara 0,8 hingga 1,4 poin persentase. Meski demikian, Josua mengingatkan bahwa ketersediaan likuiditas bukan satu-satunya faktor penentu dalam mendorong ekspansi ekonomi.

Likuiditasnya bisa meningkat, tapi yang harus diperhatikan adalah sisi permintaan kredit (demand side). Banyak pelaku usaha masih menunggu kepastian arah ekonomi global sebelum melakukan ekspansi.

Menurut Josua, tantangan terbesar saat ini adalah meningkatkan permintaan pembiayaan dari dunia usaha. Sebagian besar korporasi besar masih mengandalkan pendanaan internal seperti laba ditahan atau penerbitan obligasi, bukan pinjaman bank. Akibatnya, meski likuiditas melimpah, efeknya terhadap penyaluran kredit baru belum terasa maksimal.

Ia juga mengingatkan adanya potensi kenaikan inflasi moderat sebesar 0,3–0,5 poin persentase akibat percepatan perputaran uang. Namun, dampak tersebut dinilai masih dalam batas wajar dan dapat dikendalikan dengan kebijakan fiskal serta moneter yang terkoordinasi.

Pemerintah tidak berhenti pada satu kebijakan saja. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan paket stimulus ekonomi gelombang ketiga yang akan diumumkan dalam waktu dekat oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Paket terbaru ini merupakan penguatan dari paket stimulus sebelumnya yang telah dirilis pada Juni dan September 2025. Pemerintah sebelumnya meluncurkan kebijakan “8+4+5”, yakni delapan program akselerasi ekonomi, empat program lanjutan, dan lima program penyerapan tenaga kerja. Stimulus tambahan kali ini akan memperluas cakupan sektor penerima manfaat dan memperkuat efektivitas distribusi dana ke berbagai daerah.

Dari paket sebelumnya ditambah sedikit, diperkuat lagi. Nanti Menko yang umumkan, kemungkinan Jumat depan atau paling lambat tanggal 17 sudah diumumkan semuanya. Meski belum mengungkapkan besaran anggaran yang disiapkan, Purbaya memastikan stimulus baru ini merupakan bentuk penguatan kebijakan fiskal ekspansif pemerintah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal IV tahun 2025. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut langsung dari arahan Presiden Prabowo Subianto, yang meminta kementerian terkait untuk menyiapkan langkah konkret menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian global.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu, Febrio Kacaribu, menjelaskan bahwa stimulus tambahan yang sedang difinalisasi memiliki nilai yang cukup besar dan difokuskan pada bantuan bagi masyarakat miskin dan rentan.Sudah ada arahan dari Pak Presiden. Pihaknya sedang finalisasi insentif yang fokusnya pada masyarakat miskin dan rentan supaya daya beli mereka membaik. Nilainya akan cukup besar. Pemerintah menargetkan paket ini dapat dieksekusi dalam satu hingga dua minggu ke depan, agar efeknya langsung terasa pada kuartal IV tahun ini. Stimulus tersebut, lanjutnya, akan disalurkan dengan prinsip tepat sasaran, tepat waktu, dan cepat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Bukan hanya sampai ke orang yang ditarget, tapi juga cepat. Jangan sampai stimulus baru disalurkan tahun depan.

Mekanisme penyaluran bantuan masih dalam tahap pembahasan, apakah berbentuk bantuan sosial (bansos), bantuan langsung tunai (BLT), atau skema insentif lainnya. Namun yang pasti, desain program ini diarahkan untuk menjaga konsumsi rumah tangga, yang selama ini menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi Indonesia.Kebijakan pemerintah menyalurkan stimulus ke sektor perbankan dan masyarakat ini menunjukkan adanya pendekatan dua arah memperkuat sisi penawaran (supply side) sekaligus mendorong permintaan (demand side) ekonomi nasional.

Menurut Josua Pardede, efektivitas kebijakan ini akan optimal jika didukung sinergi antara pemerintah, perbankan, dan dunia usaha. Dengan meningkatnya likuiditas di sisi bank, ditambah stimulus fiskal untuk memperkuat permintaan masyarakat, maka pertumbuhan kredit dan investasi akan meningkat signifikan. Jika sisi supply kredit meningkat dan demand juga naik karena adanya dorongan paket ‘8+4+5’, pertumbuhan kredit diharapkan meningkat dan akan berdampak positif bagi PDB.

Dengan kombinasi kebijakan fiskal ekspansif, peningkatan likuiditas perbankan, serta perlindungan daya beli masyarakat, pemerintah optimistis perekonomian Indonesia akan tumbuh lebih kuat dan inklusif di penghujung tahun 2025. Langkah ini juga menegaskan komitmen pemerintahan Presiden Prabowo-Gibran untuk menggerakkan seluruh mesin ekonomi nasional dari perbankan hingga sektor riil demi mencapai pertumbuhan berkelanjutan dan kesejahteraan rakyat.

)* Penulis adalah seorang Pengamat Ekonomi