Oleh: Maheswary Putri )*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu langkah konkret pemerintah dalam memastikan hak anak atas gizi seimbang. Kehadirannya bukan hanya sekadar kebijakan sosial, tetapi juga bentuk nyata hadirnya negara untuk menjawab kebutuhan dasar generasi penerus bangsa. Dengan dukungan lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, MBG terus diperluas jangkauannya agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk anak-anak di wilayah terpencil.

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menegaskan bahwa Kementerian Kesehatan memiliki peran krusial dalam memastikan kualitas dan keamanan makanan yang disalurkan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kemenkes bertanggung jawab dalam pengawasan berlapis, mulai dari standardisasi laporan, sertifikasi keamanan pangan, hingga pemantauan distribusi di lapangan. 

Budi menjelaskan bahwa standardisasi diperlukan untuk mengantisipasi potensi kasus keracunan, sementara sertifikasi diberlakukan dalam bentuk Sertifikat Laik Higiene Sanitasi, sertifikasi Hazard Analysis and Critical Control Points untuk manajemen risiko pangan, serta sertifikasi halal. Ketiga standar ini disiapkan sebagai bentuk jaminan bahwa makanan bergizi yang diterima anak-anak tidak hanya sehat, tetapi juga aman dan sesuai aturan yang berlaku.

Selain itu, Kemenkes juga membangun sistem konsolidasi data bersama Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mencatat laporan harian maupun mingguan terkait potensi gangguan keamanan pangan. Data ini tidak hanya berfungsi untuk evaluasi, tetapi juga memungkinkan publikasi berkala seperti mekanisme yang pernah dilakukan saat pandemi. Pemerintah berkomitmen agar setiap potensi kasus dapat diantisipasi dengan cepat melalui gugus tugas tanggap darurat yang melibatkan dinas kesehatan daerah, rumah sakit umum, serta unit kesehatan sekolah.

Pengawasan juga tidak hanya berfokus pada produksi makanan, melainkan juga pada penerima manfaat. Sekolah dan madrasah menjadi titik penting dalam pengawasan harian. Melalui kerja sama dengan Kemendikdasmen dan Kementerian Agama, program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dilibatkan untuk melakukan pemeriksaan awal sebelum makanan dikonsumsi anak. Pemerintah ingin memastikan bahwa jika terdapat indikasi perubahan pada makanan, seperti warna atau bau yang tidak normal, dapat segera ditangani sebelum menimbulkan masalah kesehatan.

Dalam rangka evaluasi menyeluruh, Kemenkes menyiapkan program pemantauan status gizi siswa melalui pengukuran tinggi dan berat badan secara berkala. Data ini akan dicatat dengan detail untuk melihat perkembangan anak dan mengevaluasi efektivitas MBG dalam jangka panjang. Selain itu, cakupan survei gizi tahunan diperluas, tidak hanya terbatas pada isu stunting, melainkan juga mencakup anak-anak usia sekolah di atas lima tahun.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menilai MBG telah menunjukkan hasil positif meski baru beberapa bulan dijalankan. Ia menjelaskan bahwa manfaat program tidak hanya terlihat dari jumlah penerima manfaat yang mencapai jutaan anak, tetapi juga dari perbaikan nyata dalam kondisi kesehatan dan kebiasaan makan siswa. Dadan mengungkapkan bahwa target awal program hanya 500 Satuan Pelaksana Gizi, namun kini jumlahnya meningkat lebih dari sepuluh kali lipat. Hal tersebut mencerminkan antusiasme dan dukungan yang tinggi terhadap keberadaan MBG.

Dampak langsung dari program ini juga terlihat pada dunia pendidikan. Berdasarkan laporan di lapangan, tingkat kehadiran siswa yang sebelumnya berkisar 70 persen meningkat hingga mencapai 95 persen setelah adanya program MBG. Penelitian di beberapa satuan gizi menunjukkan bahwa berat badan anak meningkat secara sehat, hasil tes kesehatan membaik, dan jumlah anak yang mengalami kekurangan gizi menurun. Kondisi ini membuktikan bahwa investasi gizi melalui MBG memberikan dampak yang signifikan pada kualitas hidup generasi muda.

Dadan juga menjelaskan bahwa standar gizi dalam program ini disusun secara seimbang, yaitu 30 persen protein, 40 persen karbohidrat, dan 30 persen serat. Menu makanan disesuaikan dengan kearifan lokal serta selera anak di setiap daerah, sehingga anak-anak dapat menikmati makanan dengan senang hati tanpa menimbulkan pemborosan. Contohnya, di Sukabumi anak-anak lebih menyukai daging sapi, sementara di Banten ikan lele menjadi pilihan utama. Penyesuaian menu ini menunjukkan fleksibilitas program sekaligus penghargaan terhadap budaya pangan lokal.

Keberhasilan MBG juga tidak lepas dari strategi pembagian wilayah. BGN membedakan wilayah aglomerasi yang dikelola melalui mitra dengan wilayah 3T yang dikelola melalui satgas di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri. Langkah ini diambil untuk memastikan tidak ada anak yang tertinggal, meski berada di daerah yang sulit dijangkau.

Untuk menjamin kualitas pelaksanaan, setiap petugas SPPG diwajibkan mengikuti pelatihan intensif sebelum terjun ke lapangan. Selain itu, mekanisme transparansi juga diperkuat melalui kewajiban setiap dapur MBG untuk mengunggah menu harian ke media sosial. Dengan cara ini, masyarakat dapat memberikan masukan langsung, menciptakan sistem pengawasan partisipatif yang lebih terbuka.

Kehadiran MBG menjadi bukti nyata bahwa negara hadir dalam memastikan setiap anak berhak atas gizi seimbang. Dengan pengawasan ketat, pelaksanaan yang adaptif, dan manfaat yang dirasakan langsung oleh jutaan anak, program ini menjadi fondasi penting bagi lahirnya generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan produktif. Pemerintah optimistis bahwa melalui MBG, visi Indonesia Emas 2045 akan semakin nyata, karena anak-anak yang sehat hari ini adalah pemimpin tangguh di masa depan.

)* Pengamat Kebijakan Publik