Oleh: Zikry Ramadhan )*

Delapan puluh tujuh tahun setelah para pemuda mengikrarkan Sumpah Pemuda sebagai simbol persatuan dan tekad mencerdaskan bangsa, semangat itu kini kembali diwujudkan pemerintah melalui program Sekolah Rakyat. Kehadiran sekolah ini menjadi bentuk nyata dari cita-cita luhur untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan membuka akses pendidikan yang merata hingga ke pelosok negeri. 

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menempatkan pendidikan sebagai pilar utama dalam strategi nasional membangun sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan bagian dari strategi besar pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan di bawah lima persen. Program ini tidak hanya berperan sebagai sarana pendidikan, tetapi juga menjadi instrumen pemerataan sosial yang menyatukan layanan pendidikan, bantuan sosial, serta pemberdayaan ekonomi dan kesehatan keluarga. 

Pemerintah ingin menjadikan pendidikan sebagai pintu masuk menuju perubahan sosial yang berkelanjutan, di mana setiap anak dari keluarga prasejahtera memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara layak.

Lebih jauh, program Sekolah Rakyat dirancang agar menjangkau anak-anak dari keluarga kurang mampu yang selama ini belum memiliki akses terhadap pendidikan layak. Sekolah ini memberikan pendidikan berasrama gratis yang tidak hanya fokus pada aspek akademik, tetapi juga pembentukan karakter, keterampilan vokasi, dan penanaman nilai-nilai kebangsaan. Melalui konsep tersebut, pendidikan tidak lagi sekadar ruang belajar, melainkan menjadi fondasi pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat.

Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Robben Rico, menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan manifestasi keberpihakan negara terhadap kelompok masyarakat yang selama ini nyaris tak tersentuh kesempatan belajar. Ia menilai program ini lahir dari kesadaran bahwa pendidikan adalah jalan untuk mengembalikan martabat warga miskin agar dapat mengakses pengetahuan, membangun mimpi, dan menumbuhkan rasa percaya diri. 

Prinsip yang dipegang dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat adalah trilogi keberpihakan—memuliakan yang kurang mampu, menjangkau yang belum terjangkau, dan memberdayakan mereka yang selama ini berada di lapisan paling bawah.

Pemerintah menargetkan pembangunan 200 Sekolah Rakyat setiap tahun sehingga dalam lima tahun mendatang, setiap kabupaten dan kota di Indonesia memiliki setidaknya satu sekolah rakyat. Program ini juga diarahkan untuk menjadi model pendidikan yang menanamkan nilai-nilai kemandirian dan solidaritas sosial. Melalui langkah tersebut, pemerintah berharap anak-anak Indonesia dapat kembali memiliki cita-cita dan keyakinan bahwa masa depan mereka dapat diperjuangkan melalui pendidikan.

Dukungan terhadap program ini juga datang dari kalangan pemuda. Wakil Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Raden Umar, menyampaikan apresiasi terhadap capaian satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran yang dinilai berhasil memperkuat fondasi kesejahteraan dan kecerdasan bangsa melalui kebijakan pendidikan berbasis rakyat. 

Menurutnya, Sekolah Rakyat menunjukkan keberpihakan nyata pemerintah terhadap masyarakat kecil dan daerah tertinggal, serta menghidupkan kembali semangat gotong royong dalam membangun sumber daya manusia dari akar rumput.

Umar menilai bahwa program ini bukan hanya memperluas akses pendidikan dasar dan menengah, tetapi juga menghadirkan paradigma baru yang menyatukan aspek pendidikan dengan pemberdayaan ekonomi lokal. 

Umar bahkan mendorong agar keberhasilan Sekolah Rakyat dapat dilanjutkan dengan pendirian Perguruan Tinggi Rakyat di tingkat daerah. Perguruan tinggi berbasis desa tersebut diharapkan dapat menampung alumni Sekolah Rakyat untuk melanjutkan pendidikan tinggi tanpa harus meninggalkan daerah asal, sekaligus mencetak sarjana-sarjana desa yang kembali mengabdi bagi lingkungannya.

Selain itu, Umar menyoroti pentingnya penguatan skema beasiswa nasional agar lebih inklusif dan mudah diakses, terutama bagi anak-anak dari keluarga petani, nelayan, dan buruh. Ia menilai masih terdapat kesenjangan dalam sistem seleksi beasiswa yang kerap tidak adaptif terhadap kondisi daerah. Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah agar memperluas akses beasiswa berbasis potensi wilayah, dengan sistem yang sederhana dan berpihak pada rakyat kecil.

Bagi Umar, keberhasilan pemerintahan Prabowo-Gibran tidak hanya tercermin dari pembangunan fisik dan penguatan pertahanan, tetapi juga dari visi kemanusiaan yang menempatkan pendidikan sebagai sarana membangun bangsa yang mandiri dan berkarakter. Ia menilai bahwa arah kebijakan pembangunan manusia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo kini semakin kokoh karena didukung sinergi lintas kementerian, TNI, Polri, dan masyarakat sipil.

Program Sekolah Rakyat pada akhirnya menjadi simbol aktualisasi cita-cita Sumpah Pemuda di era modern, yaitu semangat untuk mencerdaskan bangsa, menyatukan perbedaan, dan menegakkan keadilan sosial. Pemerintah tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga membangun pondasi peradaban melalui pendidikan yang membebaskan. 

Dengan hadirnya Sekolah Rakyat di seluruh pelosok tanah air, cita-cita luhur para pemuda 1928 untuk membangun bangsa yang berdaulat dan berkeadilan kini menemukan bentuk nyatanya.