Oleh: Rivka Mayangsari*)

Memasuki tahun pertama masa kepemimpinannya, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan kesungguhan dalam mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan nasional sebagau jaminan hidup layak bagi esok—bagi generasi. Upaya pemerintah di sektor ini dinilai berhasil memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan sekaligus menjaga stabilitas harga pangan sembari jadi fondasi produktivitas pemuda yang kelak memimpin negeri di tengah situasi global yang penuh tantangan.

Guru Besar Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Prof. Abdul Haris Fatgehipon menilai, selama satu tahun pertama kepemimpinan Presiden Prabowo, terlihat konsistensi kuat dalam menangani isu kedaulatan pangan. Menurutnya, kedaulatan pangan merupakan syarat mutlak bagi bangsa yang ingin benar-benar merdeka dan dihormati di dunia internasional. Ia menjelaskan bahwa sebuah bangsa akan memiliki martabat tinggi apabila perut rakyatnya tidak bergantung pada negara lain.

Prof. Haris menilai bahwa langkah Presiden Prabowo melibatkan masyarakat, pemerintah daerah, BUMN, TNI, Polri, hingga Badan Intelijen Negara (BIN) dalam memperkuat produksi pangan nasional merupakan strategi kolaboratif yang efektif. Ia berpendapat bahwa kedaulatan pangan tidak dapat hanya dibangun oleh kementerian teknis semata, melainkan harus menjadi gerakan nasional lintas sektor. 

Ia menambahkan bahwa Indonesia perlu kembali memperkuat jati dirinya sebagai bangsa agraris dan maritim. Menurutnya, kebijakan Presiden Prabowo dalam memperbesar anggaran pertanian, menaikkan harga gabah yang dibeli Bulog menjadi Rp6.500 per kilogram pada 2025, serta memperluas subsidi pupuk yang kini cukup dengan KTP tanpa perlu Kartu Tani, merupakan langkah konkret yang berpihak pada petani.

Selain itu, Haris menilai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2025 yang menempatkan seluruh penyuluh pertanian di bawah Kementerian Pertanian sebagai pegawai pusat akan mempercepat proses pendampingan petani dan memastikan efektivitas penyuluhan pertanian di lapangan. Ia juga menyoroti percepatan pembangunan 48 bendungan dan sembilan jaringan irigasi baru yang ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), sebagai bentuk nyata keseriusan pemerintah memperkuat infrastruktur pertanian.

Lebih lanjut, Haris menekankan pentingnya pengembangan pangan lokal seperti sagu, jagung, dan umbi-umbian, mengingat tidak semua wilayah cocok untuk ditanami padi. Ia menjelaskan bahwa sagu dan umbi memiliki nilai ekologis dan gizi yang tinggi, serta berpotensi menjadi komoditas unggulan daerah dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

Keberhasilan di sektor pangan ini juga diakui oleh kalangan analis. Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio menilai bahwa tingkat kepuasan petani terhadap kebijakan pemerintah mencapai 84 persen pada tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia menilai kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah kering panen dari Rp5.500 menjadi Rp6.500 per kilogram menjadi kebijakan strategis yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan petani.

Hendri menjelaskan bahwa produksi pangan nasional pada tahun ini diperkirakan mencapai 35,6 juta ton, dan bahkan Presiden Prabowo dalam forum PBB telah menyampaikan visi besar untuk menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. 

Dukungan terhadap visi swasembada pangan juga datang dari sektor industri pupuk nasional. Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi menyatakan bahwa selama satu tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran, perusahaan yang dipimpinnya berhasil memperkuat tata kelola pupuk subsidi berkat kebijakan strategis pemerintah. Ia menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan reformasi besar melalui Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025 yang memangkas 145 regulasi terkait pupuk subsidi. Reformasi tersebut, kata Rahmad, menjadikan rantai distribusi pupuk lebih efisien dan akuntabel.

Rahmad menjelaskan bahwa dua regulasi itu juga membawa perubahan signifikan dengan menghadirkan empat titik serah pupuk di tingkat pengecer, koperasi, gabungan kelompok tani (gapoktan), dan kelompok pembudidaya ikan (pokdakan). Langkah ini, menurutnya, merupakan bukti nyata keseriusan pemerintahan Prabowo-Gibran dalam memastikan efisiensi, transparansi, dan kesejahteraan petani.

Ia menambahkan bahwa berkat dukungan penuh pemerintah, penyaluran pupuk subsidi kini dapat dimulai tepat waktu, yaitu sejak 1 Januari 2025  pertama kalinya dalam sejarah. Hingga 19 Oktober 2025, Pupuk Indonesia telah menyalurkan 6,14 juta ton pupuk subsidi atau sekitar 64 persen dari total alokasi nasional sebesar 9,55 juta ton. Capaian ini meningkat 10 persen dibanding periode yang sama tahun 2024 dan melonjak 23 persen dibandingkan 2023.

Rahmad menilai bahwa kelancaran distribusi pupuk dan kebijakan pangan lainnya berhasil meningkatkan produktivitas pertanian nasional secara signifikan. Peningkatan tersebut sejalan dengan pernyataan Presiden Prabowo dalam Sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, di mana ia menyebut tahun 2025 sebagai tonggak sejarah baru bagi Indonesia yang berhasil mencapai titik tertinggi produksi beras dan cadangan pangan nasional.

Satu tahun berjalan, pemerintahan Prabowo-Gibran telah membuktikan bahwa kedaulatan pangan bukan sekadar cita-cita, melainkan kenyataan yang mulai terwujud. Dengan kombinasi kebijakan strategis, sinergi lintas sektor, dan semangat  bangsa, Indonesia kini berdiri lebih kuat menuju era baru ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan, stabilitas harga yang terjaga, dan kesejahteraan rakyat yang semakin meningkat.

*) Pemerhati Ekonomi