Oleh : Aditya Akbar )*

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto semakin menegaskan bagaimana komitmen kuatnya terhadap dunia pendidikan di Indonesia, salah satunya yakni melalui lahirnya sebuah kebijakan fiskal yang jelas berpihak pada kesejahteraan dan nasib dari para guru dan dosen di Tanah Air. 

Lonjakan anggaran pendidikan yang dialokasikan secara langsung untuk para pendidik dalam RAPBN 2026 itu sekaligus menjadi tonggak yang penting dalam memastikan bahwa profesi mulia tersebut memperoleh penghargaan yang layak.

Mengenai hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa telah ada koreksi pada anggaran pendidikan dengan melakukan peningkatan yang signifikan, dari yang sebelumnya hanya Rp178,7 triliun, kini menjadi hingga sebesar Rp274,7 triliun. 

Koreksi tersebut secara eksplisit telah menunjukkan seperti apa tekad kuat dari pemerintah untuk memperbaiki kondisi kesejahteraan tenaga pendidik, mulai dari guru, dosen, hingga tenaga kependidikan di seluruh Indonesia. Angka itu juga memperlihatkan keseriusan negara mengakui bahwa kualitas pendidikan hanya dapat dibangun di atas fondasi kesejahteraan para pengajarnya.

Peningkatan terbesar terlihat pada gaji pendidik, tunjangan profesi dosen PNS, serta tunjangan profesi guru PNS yang melonjak dari Rp82,9 triliun menjadi Rp120,3 triliun. Penyesuaian anggaran tersebut jelas menandakan pemerintah ingin memberikan kepastian finansial yang lebih kokoh bagi tenaga pendidik. 

Selain itu, tunjangan profesi guru ASN daerah ikut mengalami kenaikan dari Rp68,7 triliun menjadi Rp69 triliun untuk 1,6 juta guru, sementara alokasi bagi guru non-PNS dan dosen non-PNS tetap stabil di Rp19,2 triliun dan Rp3,2 triliun.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Luky Alfirman menekankan bahwa perhitungan sebelumnya belum memasukkan seluruh komponen belanja pegawai di berbagai daerah. 

Koreksi yang dilakukan kemudian memastikan seluruh gaji dan tunjangan guru, dosen, serta tenaga kependidikan diakomodasi secara menyeluruh. Penjelasan tersebut memperlihatkan transparansi dan akurasi pemerintah dalam mengelola anggaran pendidikan yang begitu besar.

Pemerintah juga tetap menjaga porsi anggaran pendidikan sesuai amanat konstitusi, yakni 20% dari APBN. Pada RAPBN 2026, total belanja pendidikan mencapai Rp757,8 triliun. Rinciannya mencakup Rp253,4 triliun melalui transfer ke daerah untuk BOS, BOP PAUD, BOP Kesetaraan, tambahan penghasilan guru, hingga tunjangan bagi guru swasta maupun negeri. 

Sebesar Rp243,9 triliun disalurkan melalui kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kementerian Agama, hingga Kementerian Sosial.

Alokasi besar lainnya tercermin dalam program Makan Bergizi Gratis yang mendapatkan Rp223,6 triliun. Program tersebut masuk dalam pos anggaran pendidikan karena manfaatnya langsung menyentuh 71,9 juta siswa dan santri di seluruh Indonesia. 

Sementara itu, Rp37 triliun diprioritaskan untuk pembiayaan pendidikan, mulai dari beasiswa LPDP bagi 4.000 mahasiswa, pendanaan 452 riset, penguatan 21 PTNBH eksisting dan 2 PTNBH baru, hingga revitalisasi 11.686 sekolah.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menegaskan bahwa kesejahteraan guru dan dosen menjadi prioritas utama pemerintah. Menurutnya, tunjangan profesi serta tunjangan kinerja akan terus dijaga dan dipenuhi karena kesejahteraan pendidik adalah fondasi kualitas pendidikan nasional. Brian menilai profesi guru dan dosen tidak hanya sekadar mengajar, tetapi juga membentuk karakter serta daya saing generasi bangsa.

Selain fokus pada kesejahteraan, pemerintah juga memperluas kebijakan beasiswa. Program KIP, KIP Kuliah, LPDP, hingga beasiswa riset dan inovasi baik di dalam maupun luar negeri diperkuat agar semakin banyak anak bangsa yang memiliki kesempatan menempuh pendidikan tinggi. Keberlanjutan program tersebut memperlihatkan bahwa perhatian pemerintah terhadap akses pendidikan tidak pernah berkurang, meski anggaran di sektor lain mengalami penyesuaian.

Brian juga menekankan pentingnya kolaborasi dalam menciptakan pendidikan berkualitas. Perguruan tinggi didorong untuk menjalin kerja sama dengan industri agar lulusan siap menghadapi tantangan masa depan. 

Guru pun diharapkan berkolaborasi dengan orang tua untuk membentuk karakter anak sejak usia dini. Pandangan itu menunjukkan bahwa pendidikan sejati lahir dari sinergi berbagai pihak, bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah.

Lonjakan anggaran pendidikan yang signifikan ini jelas menjadi bukti keseriusan Presiden Prabowo Subianto dalam membangun kesejahteraan tenaga pendidik. Sri Mulyani menekankan koreksi angka agar lebih akurat, Luky Alfirman memastikan seluruh komponen tercakup, sementara Brian Yuliarto menggarisbawahi prioritas terhadap tunjangan dan kesejahteraan pendidik. Seluruh pernyataan tersebut berpadu menjadi gambaran bahwa pemerintah menempatkan guru dan dosen sebagai prioritas utama dalam pembangunan bangsa.

Peningkatan kesejahteraan pendidik pada akhirnya tidak hanya memperbaiki kondisi finansial mereka, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas pengajaran. Guru dan dosen yang sejahtera akan memiliki energi lebih untuk berinovasi, mengembangkan metode pembelajaran, dan mendampingi siswa dengan penuh dedikasi. Investasi terhadap kesejahteraan pendidik akan bermuara pada lahirnya generasi emas yang siap membawa Indonesia menuju peradaban lebih maju.

Kesejahteraan guru dan dosen kian terjamin berkat lonjakan anggaran pendidikan dalam RAPBN 2026. Pemerintah membuktikan bahwa perhatian terhadap dunia pendidikan bukan hanya retorika, melainkan kebijakan nyata yang dirancang untuk menjawab kebutuhan jangka panjang bangsa. Dengan langkah tersebut, Indonesia meneguhkan arah pembangunan sumber daya manusia yang lebih kokoh, adil, dan berkelanjutan. (*)

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Khatulistiwa Institute