Oleh: Arman Panggabean

Dalam sejarah kebijakan kesehatan nasional, tidak banyak program yang mampu menghadirkan dampak sosial secepat Cek Kesehatan Gratis (CKG). Diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Februari 2025, program ini kini telah mencatat lebih dari 40 juta pendaftar dan 36 juta pemeriksaan kesehatan hanya dalam kurun waktu kurang dari satu tahun. Angka tersebut bukan sekadar statistik, tetapi cerminan dari perubahan besar dalam paradigma pelayanan kesehatan di Indonesia—dari pola pengobatan menuju pencegahan dan deteksi dini.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa CKG dirancang sebagai upaya negara memastikan setiap warga mendapatkan hak dasar atas kesehatan. Ia menilai selama ini masyarakat sering kali baru berobat setelah penyakit berada pada tahap lanjut, padahal banyak penyakit berat dapat dicegah bila terdeteksi lebih awal. Dari hasil puluhan juta pemeriksaan yang telah dilakukan, ditemukan tiga masalah kesehatan utama yang paling banyak muncul, yakni sakit gigi, tekanan darah tinggi, dan kadar gula berlebih. Tiga indikator ini menjadi kunci untuk mencegah penyakit kronis seperti jantung dan stroke.

Dalam kacamata kebijakan publik, kehadiran program ini memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam membangun fondasi kesehatan yang lebih merata. Pemeriksaan tidak lagi hanya menjadi hak bagi mereka yang mampu, tetapi sudah menjadi tanggung jawab negara. Di berbagai daerah, masyarakat yang sebelumnya enggan memeriksakan diri karena biaya kini dapat mengakses layanan kesehatan dasar secara cuma-cuma. Hal ini menegaskan komitmen pemerintah terhadap prinsip keadilan sosial dalam sektor kesehatan.

Prof. Hasbullah Thabrany, Guru Besar Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, menilai CKG merupakan langkah konkret pemerintah dalam memperkuat sistem kesehatan preventif. Ia menyoroti bahwa selama ini sebagian besar anggaran kesehatan nasional dihabiskan untuk pengobatan penyakit tidak menular, seperti diabetes dan hipertensi. Dengan adanya deteksi dini melalui CKG, pemerintah dapat menekan pemborosan anggaran, meningkatkan produktivitas masyarakat, serta memperkuat daya tahan ekonomi nasional.

Tak hanya di tingkat kebijakan, implementasi program ini juga menunjukkan sinergi lintas sektor yang jarang terlihat sebelumnya. Kementerian Pertahanan membuka akses pengobatan gratis di Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara (RSPPN) Pangsar Soedirman, memperluas jangkauan layanan dan menunjukkan bahwa tanggung jawab menjaga kesehatan bangsa menjadi tugas bersama lintas kementerian.

Dukungan serupa datang dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang memperkuat rantai pasokan obat dan alat kesehatan guna menunjang keberhasilan pemeriksaan massal. Kolaborasi antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertahanan, dan BPOM menjadi bukti nyata bahwa pemerintah kini bekerja dalam satu ekosistem terpadu demi kesehatan rakyat.

Keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari jumlah pemeriksaan, tetapi juga dari meningkatnya kesadaran kolektif masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan sejak dini. Direktur Eksekutif Institute for Health Policy Studies, dr. Risa Indriani, menilai bahwa kekuatan program ini terletak pada pendekatan inklusifnya yang menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Pemerintah memperluas cakupan pemeriksaan ke sekolah, pesantren, hingga komunitas pekerja informal. Dengan membiasakan anak-anak melakukan pemeriksaan sejak usia dini, CKG menjadi investasi jangka panjang dalam membentuk budaya hidup sehat.

Pemerintah juga menunjukkan kepekaan sosial dengan menyasar kelompok rentan seperti pekerja informal, masyarakat desa, hingga awak media. Program ini bahkan menjangkau daerah terpencil melalui fasilitas keliling dan layanan digital, membuktikan bahwa negara hadir hingga ke lapisan masyarakat paling bawah.

Ekonom kesehatan dari Universitas Gadjah Mada, Awan Santosa, menilai keberhasilan CKG mencerminkan arah kebijakan pemerintahan Prabowo–Gibran yang berfokus pada pembangunan manusia. Pemerintah dianggap berani melakukan reposisi besar dalam kebijakan kesehatan, dari pola kuratif menjadi preventif. CKG tidak hanya soal layanan gratis, tetapi simbol pergeseran menuju negara yang lebih responsif dan manusiawi.

Dalam konteks global, pendekatan ini sejalan dengan visi Universal Health Coverage (UHC) yang diusung Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), di mana setiap individu memiliki akses terhadap layanan kesehatan tanpa harus menghadapi kesulitan finansial. Indonesia kini menunjukkan bahwa komitmen tersebut tidak hanya menjadi wacana, tetapi diwujudkan dalam kebijakan konkret.

Keberhasilan CKG juga memperlihatkan arah baru dalam politik kesejahteraan nasional, di mana kesehatan tidak hanya dilihat sebagai sektor teknis, melainkan sebagai instrumen strategis pembangunan. Dengan data 36 juta pemeriksaan dalam waktu singkat, pemerintah kini memiliki basis informasi kesehatan masyarakat yang sangat berharga untuk merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran di masa depan.

Tantangan tentu masih ada, mulai dari pemerataan tenaga medis hingga penguatan data terintegrasi. Namun capaian awal ini membuktikan bahwa pemerintah sedang berada di jalur yang benar. Dalam waktu kurang dari setahun, Indonesia telah melangkah menuju sistem kesehatan yang lebih tanggap, preventif, dan merata.

Di tengah era di mana banyak negara masih berjuang memperluas akses kesehatan, program Cek Kesehatan Gratis (CKG) menandai babak baru perjalanan Indonesia menuju kemandirian dan keadilan kesehatan nasional. Lebih dari sekadar program, CKG adalah bukti bahwa negara hadir bukan hanya untuk mengobati warganya yang sakit, tetapi untuk memastikan mereka tetap sehat sejak awal.

)* Pengamat Kebijakan Sosial