Oleh: Fadillah Dwi)*

Pemerintah telah meluncurkan program rumah subsidi sebagai instrumen penting untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mewujudkan kepemilikan rumah. Program ini akan di perluas agar masyarakat mudah untuk mengaksesnya. pemerintah menargetkan pembangunan hingga 350.000 unit rumah subsidi yang tersebar untuk berbagai masyarakat. Lebih dari 138.000 unit rumah subsidi sudah terdistribusi, ini menunjukkan bahwa komitmen nyata pemerintah dalam menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan terhadap kebijakan ini.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, mengatakan bahwa Kemendagri mendukung penuh pelaksanaan program 3 juta rumah. Sinergi antara kementerian dan lembaga terkait sangat penting untuk menyukseskan program ini, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Program rumah subsidi pada dasarnya merupakan upaya pemerintah untuk menyediakan akses perumahan yang layak dan terjangkau bagi kelompok masyarakat tertentu yang memiliki keterbatasan finansial. Lewat skema ini, pemerintah memberikan bantuan dalam bentuk pembebasan atau pengurangan pajak, bunga KPR rendah, dan kemudahan proses administrasi. Dengan demikian, MBR dapat memiliki rumah sendiri dengan cicilan ringan yang tidak memberatkan penghasilan mereka. Ini adalah bentuk nyata dari kehadiran negara dalam melindungi warganya, khususnya dalam aspek dasar seperti tempat tinggal.

Di sisi lain, pembangunan rumah subsidi juga mendorong pemerataan pembangunan. Banyak proyek perumahan subsidi yang dikembangkan di kawasan penyangga kota besar atau daerah berkembang, yang pada akhirnya menghidupkan ekonomi lokal. Munculnya perumahan baru membawa efek domino: kebutuhan akan infrastruktur meningkat, lapangan kerja terbuka, dan kegiatan ekonomi masyarakat sekitar ikut tumbuh. Secara tidak langsung, rumah subsidi turut mendorong pemerataan kesejahteraan antarwilayah dan mengurangi tekanan kepadatan di pusat kota.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menegaskan bahwa meskipun sejumlah pengembang mengusulkan kenaikan batas harga jual rumah subsidi, pemerintah memastikan tidak akan melakukan penyesuaian harga hingga akhir 2025. Kebijakan ini menjadi bukti keberpihakan pemerintah pada kepentingan masyarakat, bukan semata pada mekanisme pasar. Direktur Jenderal Kawasan Permukiman PKP, Fitrah Nur, menuturkan bahwa para pengembang masih dapat menjalankan bisnisnya sesuai regulasi yang ada, dengan margin keuntungan yang dinilai tetap wajar. Karena itu, tidak ada alasan mendesak untuk menaikkan harga rumah subsidi yang justru berpotensi membebani penerima manfaat.

Program kebijakan rumah subsidi pemerintah adalah langkah efektif meminimalkan ketimpangan sosial dan memperkuat kesejahteraan masyarakat MBR. Dengan suku bunga rendah, DP terjangkau, cicilan ringan, serta target kuota besar sehingga program ini juga dapat menjalankan misi kesejahteraan nasional. Banyak hal yang dilakukan pemerintah demi berjalannya rumah subsidi ini yakni melalui implementasi kebijakan yang responsif terhadap perubahan sosial dan ekonomi misalnya pada revisi ukuran rumah subsidi, lalu perluasan akses terhadap segmen pekerja informal dan juga generasi muda, adanya perkuatan pengawasan agar subsidi tetap fokus kepada MBR yang benar-benar membutuhkan, serta sinergi lintas sector antar-kementerian, pengembang, bank (BTN), dan komunitas lokal.

Tentu, seperti kebijakan lainnya, rumah subsidi juga menghadapi berbagai tantangan. Masalah klasik seperti lokasi yang jauh dari pusat kota, akses transportasi publik yang terbatas, hingga kualitas bangunan yang belum seragam kerap menjadi sorotan. Namun demikian, dengan perbaikan berkelanjutan, sinergi antara pemerintah, pengembang, dan masyarakat, masalah-masalah ini bisa diatasi. Apalagi, beberapa pengembang kini mulai berinovasi dengan membangun rumah subsidi yang lebih berkualitas dan memperhatikan aspek lingkungan serta desain yang humanis.

Dengan komitmen tersebut, program rumah subsidi bisa menjadi warisan kebijakan jangka panjang yang mengangkat taraf hidup jutaan keluarga Indonesia. Ini merupakan hal yang patut diapresiasi dan didukung demi terwujudnya hunian layak bagi seluruh rakyat Indonesia. Kebijakan rumah subsidi ini merupakan salah satu kebijakan sosial paling strategis dalam beberapa dekade terakhir untuk mencapai kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah. Dari sudut pandang dukungan publik, program ini bukan hanya soal memberikan rumah, tetapi memberikan kesempatan baru kepada jutaan keluarga untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Satu unit rumah subsidi bisa menjadi tumpuan harapan, sekaligus menyerap hingga lima tenaga kerja selama proses pembangunan dan distribusi sehingga mampu membuka lapangan kerja dan memberi stimulan ekonomi lokal.

Ke depan, program rumah subsidi memiliki potensi besar untuk menjadi instrumen strategis dalam menciptakan keadilan sosial di sektor perumahan. Dengan terus meningkatkan kualitas pembangunan, memperluas akses, dan memperkuat pengawasan agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak, rumah subsidi dapat menjadi tonggak penting menuju Indonesia yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Selain itu, Rumah Subsidi merupakan representasi model kebijakan berbasis keadilan sosial dan pembangunan ekonomi inklusif. Dengan komitmen tinggi, dukungan luas dari berbagai pihak, serta kebijakan yang terus diperbarui, program ini layak mendapatkan dukungan penuh sebagai salah satu tonggak transformasi sosial dan ekonomi nasional. Kebijakan ini harus didukung masyarakat karena di dalam kebijakan rumah subsidi ini bukan sekadar hunian, tetapi ini merupakan awal dari kehidupan yang lebih stabil, produktif, dan bermartabat bagi rakyat Indonesia.

)* Penulis merupakan Pengamat Kebijakan Publik