Oleh : Jodi Mahendra )*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu program prioritas nasional yang bertujuan mengatasi persoalan malnutrisi dan stunting di Indonesia. Sejak awal peluncurannya pada Januari 2025, program ini telah menarik perhatian luas dari publik, baik karena tujuannya yang mulia maupun karena skala pelaksanaannya yang masif.

Namun, dalam beberapa bulan terakhir, marak beredar berita hoaks mengenai kelanjutan dan efektivitas program ini, termasuk isu penghentian program, kekurangan anggaran, hingga dugaan distribusi makanan yang tidak layak konsumsi.

Pemerintah secara resmi telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 71 triliun untuk mendanai Program MBG sepanjang tahun 2025. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa anggaran tersebut sudah diperhitungkan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 tanpa membahayakan stabilitas fiskal negara. Bahkan, defisit anggaran masih diproyeksikan berada di bawah ambang batas 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), sesuai amanat Undang-Undang Keuangan Negara.

Program MBG dirancang untuk berjalan secara bertahap. Tahap awal yang dimulai pada Januari 2025 menyasar sekitar 3 juta penerima manfaat melalui 937 titik distribusi makanan. Tahap berikutnya, antara April hingga Agustus 2025, memperluas jangkauan hingga 6 juta penerima manfaat di lebih dari 2.000 titik. Pada akhir tahun, pemerintah menargetkan program ini menjangkau 15 hingga 17,5 juta orang di seluruh Indonesia melalui setidaknya 5.000 titik distribusi. Presiden Prabowo sendiri menargetkan agar seluruh anak di Indonesia sudah dapat mengakses makanan bergizi gratis secara penuh pada akhir tahun 2025.

Untuk mendukung distribusi yang merata dan efisien, pemerintah menggandeng TNI sebagai mitra pelaksana di lapangan. Selain itu, telah dibentuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah yang berfungsi sebagai dapur produksi makanan. Setiap SPPG diperkirakan mampu menyiapkan antara 3.000 hingga 3.500 porsi makanan per hari. Pelibatan aparat dan struktur logistik ini diharapkan dapat menjamin ketepatan sasaran serta keamanan pangan dalam distribusi makanan kepada anak-anak dan ibu hamil.

Namun, sejumlah isu negatif turut mencuat seiring jalannya program. Salah satu isu yang paling banyak beredar adalah klaim bahwa pemerintah akan menghentikan program karena keterbatasan anggaran. Padahal, informasi ini telah dibantah secara resmi oleh pemerintah. Tidak hanya anggaran telah tersedia, pelaksanaannya pun berjalan sesuai jadwal dan target yang telah ditentukan. Bahkan beberapa daerah telah mulai melaksanakan kegiatan memasak dan distribusi makanan, termasuk di wilayah-wilayah terpencil.

Isu lain yang beredar menyebutkan bahwa makanan yang dibagikan dalam program MBG tidak layak konsumsi dan menimbulkan kasus keracunan. Memang benar, sempat terjadi insiden keracunan makanan di beberapa titik, seperti yang dilaporkan di Jawa Tengah. Namun pemerintah segera menindaklanjuti kasus tersebut dengan menarik makanan yang terindikasi bermasalah, mengevaluasi mitra penyedia makanan, serta memperketat pengawasan terhadap standar sanitasi dan kualitas bahan pangan. Langkah cepat dan transparan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjamin keselamatan penerima manfaat.

Di sisi lain, manfaat program ini mulai terlihat di beberapa daerah. Anak-anak yang rutin menerima makanan bergizi menunjukkan peningkatan konsentrasi belajar dan kondisi kesehatan yang lebih baik. Ibu hamil yang menerima bantuan makanan juga melaporkan peningkatan energi dan asupan gizi yang lebih baik dibanding sebelumnya. Program ini tidak hanya menyasar peningkatan kesehatan, tapi juga menggerakkan ekonomi lokal dengan melibatkan petani, pedagang bahan makanan, dan pelaku UMKM sebagai pemasok utama kebutuhan dapur di SPPG.

Program MBG memang bukan tanpa tantangan. Namun, penting bagi masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh berita palsu atau informasi yang tidak berdasar. Masyarakat diimbau untuk mencari informasi dari sumber resmi seperti situs web pemerintah, media massa terpercaya, atau akun media sosial resmi lembaga terkait. Terlebih lagi, dalam era digital seperti saat ini, hoaks bisa tersebar dengan sangat cepat dan menimbulkan kebingungan serta keresahan yang tidak perlu.

Menjaga keberlanjutan program ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat. Dukungan publik sangat penting agar program ini dapat terus dilaksanakan dengan baik dan memberi dampak nyata bagi generasi mendatang. Program Makan Bergizi Gratis merupakan investasi jangka panjang dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang sehat, kuat, dan cerdas. Mari bersama-sama waspada terhadap hoaks dan mendukung program ini demi masa depan bangsa.

)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan