Oleh: Muryati Pamungkas)*

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) merupakan persoalan yang dampaknya melampaui kawasan yang terbakar. Sehingga penanganannya membutuhkan respons cepat serta koordinasi yang terencana.

Keberhasilan mengendalikan karhutla tidak hanya ditentukan oleh kemampuan memadamkan api, tetapi juga oleh kecepatan mendeteksi titik kebakaran, kesiapan personel, dan ketepatan mengerahkan peralatan. Semakin cepat api ditangani, semakin besar peluang mencegah kebakaran meluas dan mengurangi sumber daya yang diperlukan untuk pemadaman.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Kristomei Sianturi menegaskan bahwa kecepatan respons menjadi kunci pengendalian karhutla. Ia menjelaskan setiap menit sangat menentukan karena keterlambatan penanganan dapat membuat api meluas ke wilayah lain dan membutuhkan waktu serta sumber daya lebih besar untuk dipadamkan.

Kesiapsiagaan menjadi Langkah penting sebelum kebakaran membesar. Pemantauan titik panas, patroli di kawasan rawan, pelaporan kondisi lapangan, dan kesiapan tim pemadam perlu berjalan sebagai satu rangkaian agar tindakan awal dapat dilakukan tanpa menunggu situasi berkembang menjadi lebih sulit dikendalikan.

Kristomei juga menekankan bahwa penanganan karhutla tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Menurut dia, pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan unsur terkait perlu bersinergi, sementara laporan kondisi terkini menjadi dasar untuk menentukan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah terdampak.

Koordinasi tersebut penting karena setiap daerah memiliki tantangan geografis dan karakter kebakaran yang berbeda. Kawasan gambut, misalnya, dapat menyimpan bara di bawah permukaan tanah sehingga api terlihat padam, tetapi berpotensi kembali menyala apabila proses pembasahan belum menjangkau lapisan yang terbakar.

Pengalaman penanganan di Kalimantan Selatan memperlihatkan bagaimana respons terpadu dapat diperkuat melalui kombinasi tenaga lapangan dan pemanfaatan teknologi. Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan mengatakan langkah terpadu diperlukan agar upaya pemadaman berlangsung efektif dan berkelanjutan, terutama ketika kebakaran lahan gambut menimbulkan bara di bawah permukaan serta kepulan asap yang mengganggu lingkungan sekitar.

Polda Kalsel menggunakan cairan surfaktan hasil inovasi Bidang Laboratorium Forensik untuk membantu mempercepat pemadaman sekaligus menurunkan suhu pada lahan gambut. Selain mengandalkan pemadaman manual di darat, petugas juga mengerahkan drone thermal untuk memetakan sebaran titik api secara lebih presisi dan mendukung pengambilan keputusan di lapangan.

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa inovasi teknologi dapat memperkuat kemampuan petugas, terutama ketika kondisi medan menyulitkan pemadaman konvensional. Meski begitu, teknologi perlu didukung personel terlatih, ketersediaan air dan peralatan, serta koordinasi antarlembaga agar hasil pemantauan segera diterjemahkan menjadi tindakan.

Upaya terpadu juga membutuhkan pembagian tugas yang jelas antara unsur kepolisian, TNI, BPBD, pemadam kebakaran, pemerintah daerah, dan masyarakat. Setiap unsur memiliki kemampuan yang berbeda, sehingga efektivitas penanganan bergantung pada kemampuan menggabungkan sumber daya tersebut tanpa tumpang tindih komando maupun keterlambatan pengambilan keputusan.

Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menilai pemetaan kemampuan penanganan berdasarkan skala kebakaran perlu dilakukan untuk memastikan kebutuhan personel, peralatan, dan dukungan operasional dapat disesuaikan dengan kondisi lapangan. Ia meminta BPBD mendata kesiapan personel dan peralatan di seluruh kabupaten dan kota agar pengerahan bantuan tidak hanya terpusat pada satu kawasan rawan.

Lampung juga memperlihatkan pentingnya menggabungkan pemadaman darat dan udara dengan operasi modifikasi cuaca. Jihan menjelaskan bahwa kondisi vegetasi di Taman Nasional Way Kambas menjadi salah satu tantangan bagi pemadaman dari udara, sehingga dukungan petugas di darat tetap diperlukan untuk memastikan api dapat ditangani secara lebih efektif.

Pemetaan kapasitas daerah memungkinkan pemerintah mengetahui kesenjangan kesiapan sebelum situasi darurat terjadi. Daerah yang kekurangan personel atau peralatan dapat memperoleh dukungan lebih awal, sedangkan wilayah dengan risiko tinggi dapat diprioritaskan untuk patroli, pemantauan, dan penempatan sumber daya.

Penanganan karhutla juga tidak boleh berhenti setelah kobaran api berhasil dipadamkan. Pemeriksaan ulang terhadap titik kebakaran, pembasahan lahan gambut, pemantauan asap, dan evaluasi penyebab kebakaran perlu dilakukan agar bara tidak kembali menyala dan kejadian serupa dapat dicegah.

Masyarakat memiliki peran penting dalam upaya pencegahan melalui pelaporan dini, kepatuhan terhadap larangan pembakaran lahan, dan keterlibatan dalam menjaga kawasan sekitar. Informasi mengenai titik api yang beredar di media sosial pun perlu diverifikasi dengan kondisi terkini agar tidak menimbulkan kepanikan maupun mengganggu koordinasi petugas.

Respons cepat dan terpadu pada akhirnya harus menjadi sistem kerja yang berlangsung sebelum, selama, dan setelah kebakaran. Sinergi pemerintah pusat dan daerah, dukungan teknologi, pemetaan kapasitas, serta partisipasi masyarakat merupakan fondasi untuk menekan dampak karhutla secara berkelanjutan.

Karhutla bukan sekadar persoalan memadamkan api, melainkan juga upaya melindungi kesehatan masyarakat, menjaga lingkungan, dan mempertahankan aktivitas ekonomi. Ketika setiap unsur mampu bertindak cepat berdasarkan informasi yang akurat dan pembagian tugas yang jelas, penanganan kebakaran akan lebih terarah dan risiko meluasnya dampak dapat ditekan.

)* Pengamat Kebijakan Publik