Oleh : Roy Andarek )*

Beberapa tahun terakhir, perhatian pemerintah terhadap Papua semakin intensif melalui berbagai proyek infrastruktur yang dirancang untuk mendorong transformasi ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sejumlah langkah strategis telah diambil untuk menjadikan Papua sebagai salah satu pusat pertumbuhan baru di Indonesia, sejalan dengan visi pembangunan yang berkeadilan dan merata.

Dalam upaya mewujudkan pembangunan yang merata, Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPM/Bappenas, Tri Dewi Virgiyanti, menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen menciptakan pembangunan yang inklusif bagi seluruh masyarakat Papua. Ia menjelaskan bahwa pemerintah sedang berupaya menciptakan pembangunan yang merata dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat di Papua, khususnya melalui Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) yang diturunkan ke dalam rencana aksi bernama Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dengan adanya langkah-langkah strategis ini, pemerintah merasa optimis bahwa pembangunan Papua akan terus berlanjut.

Presiden Joko Widodo telah mengambil langkah konkret untuk mendorong percepatan pembangunan di wilayah Papua melalui penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Inpres tersebut memberikan rincian instruksi kepada masing-masing menteri di Kabinet Indonesia Maju untuk mempercepat pembangunan, terutama dalam hal infrastruktur dasar yang mendukung pelayanan publik. Bagian ketiga dari Inpres tersebut menekankan bahwa percepatan pembangunan infrastruktur dasar secara terpadu bertujuan mendukung pelayanan publik dan transformasi ekonomi di seluruh wilayah Pulau Papua.

Infrastruktur memiliki peran yang sangat penting dalam transformasi ekonomi. Di Papua, pengembangan infrastruktur dasar seperti jalan raya, pelabuhan, bandara, dan jaringan telekomunikasi menjadi prioritas untuk mempermudah akses dan mobilitas masyarakat serta distribusi barang dan jasa. Jalan Trans Papua, misalnya, merupakan salah satu proyek infrastruktur monumental yang telah membuka akses ke daerah-daerah terpencil di Papua, memungkinkan kegiatan ekonomi yang sebelumnya terhambat oleh sulitnya transportasi.

Pembangunan bandara juga menjadi langkah signifikan untuk menghubungkan Papua dengan wilayah lainnya di Indonesia. Bandara di beberapa kota besar di Papua telah mengalami modernisasi, sehingga dapat menampung lebih banyak penumpang dan kargo. Hal ini penting tidak hanya untuk pariwisata, tetapi juga untuk mempercepat distribusi barang-barang kebutuhan pokok yang sebelumnya sulit dijangkau oleh masyarakat di pedalaman.

Selain itu, pelabuhan juga dibangun dan diperluas di berbagai titik strategis, memungkinkan Papua untuk terhubung dengan pasar nasional dan internasional. Proyek-proyek ini memungkinkan Papua memanfaatkan posisinya yang strategis untuk perdagangan regional, terutama dengan negara-negara tetangga di kawasan Pasifik.

Infrastruktur telekomunikasi juga menjadi fokus penting dalam transformasi Papua. Dengan diperluasnya jaringan internet hingga ke pelosok-pelosok daerah, akses informasi dan layanan digital semakin terbuka, yang berpotensi meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ini juga mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Papua untuk berkembang melalui platform digital, menciptakan lapangan kerja baru, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Selain mempercepat pembangunan infrastruktur, pemerintah juga memastikan bahwa anggaran negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dialokasikan secara optimal untuk Papua. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa Papua tidak hanya mendapatkan Dana Otonomi Khusus (Otsus), tetapi juga menerima dana afirmasi untuk pembangunan infrastruktur. Menurutnya, hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan pemerataan pembangunan di Papua, baik dari sisi pengembangan sumber daya manusia, infrastruktur fisik, hingga pembangunan regional dan spasial.

Dana Otsus merupakan instrumen penting yang telah lama dialokasikan untuk Papua sebagai upaya afirmatif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat. Namun, tambahan dana afirmasi memperkuat posisi Papua dalam kerangka pembangunan nasional yang lebih luas. Sri Mulyani menyebut bahwa alokasi ini mencerminkan komitmen APBN untuk mendukung pemerataan pembangunan di wilayah Papua.

Meski berbagai langkah telah diambil, tantangan masih banyak dihadapi dalam proses pembangunan di Papua. Wilayah yang luas dan topografi yang sulit memerlukan pendekatan khusus dalam setiap proyek infrastruktur. Namun, pemerintah tetap optimis bahwa dengan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta partisipasi aktif dari masyarakat Papua sendiri, berbagai tantangan tersebut dapat diatasi.

Di sisi lain, pembangunan infrastruktur harus disertai dengan upaya peningkatan sumber daya manusia (SDM) lokal. Pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat Papua menjadi kunci agar mereka dapat berpartisipasi aktif dalam proses transformasi ekonomi. Dengan SDM yang berkualitas, Papua dapat memanfaatkan infrastruktur yang dibangun untuk menciptakan nilai tambah dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Dengan demikian, proyek-proyek infrastruktur yang sedang berlangsung di Papua tidak hanya bertujuan untuk membuka akses dan meningkatkan konektivitas, tetapi juga untuk menciptakan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi Papua. Dengan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan, Papua diharapkan dapat menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia. Langkah-langkah strategis pemerintah, baik melalui kebijakan, anggaran, maupun proyek infrastruktur, menjadi fondasi kuat untuk mewujudkan visi tersebut.

)* Mahasiswa Papua tinggal di Jakarta