Oleh : Noldy Brachman )*

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen yang kuat dalam memperjuangkan kesejahteraan buruh. Di tengah rencana aksi demo buruh se-Jabodetabek yang direncanakan pada 24 Oktober 2024, pemerintah terus mengupayakan dialog dan solusi konkret bagi para pekerja.

Diketahui bahwa massa buruh mengajukan dua tuntutan utama, yakni kenaikan upah minimum sebesar 8-10 persen dan pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya terkait klaster ketenagakerjaan dan perlindungan petani.

Namun, langkah-langkah drastis seperti aksi demonstrasi dan mogok kerja harus dilihat secara kritis karena dapat berdampak buruk bagi stabilitas ekonomi serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Sebagai pemimpin bangsa, Presiden Prabowo memahami betul pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan buruh dan pengusaha. Dalam kepemimpinannya, fokus untuk memperjuangkan keadilan sosial dan ekonomi menjadi prioritas, terutama bagi kalangan pekerja.

Beliau bertekad untuk mengelola kekayaan bangsa dengan sebaik-baiknya, agar hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, termasuk buruh. Karena itu, langkah provokatif seperti aksi mogok kerja berpotensi mengganggu pencapaian tujuan besar yang sedang diupayakan pemerintah dalam menciptakan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Di bawah pemerintahan Presiden Prabowo, Kementerian Ketenagakerjaan, yang dipimpin oleh Menaker Yassierlim, terus berusaha mencari solusi terbaik bagi buruh. Menaker menegaskan bahwa permasalahan ketenagakerjaan harus dilihat dari sudut pandang yang lebih luas, tidak hanya sebagai masalah buruh semata, tetapi juga bagaimana memastikan investasi dan ekonomi Indonesia tetap tumbuh.

Peran pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara buruh dan pengusaha menjadi sangat penting. Pemerintah tidak hanya berfokus pada upah, tetapi juga mendorong reformasi yang lebih besar, termasuk digitalisasi dan penegakan hukum yang tegas untuk memberantas korupsi di sektor ketenagakerjaan.

Menaker Yassierlim juga menekankan pentingnya sinergi lintas kementerian dalam menjaga kestabilan hubungan industrial. Pemerintah ingin memastikan bahwa kesejahteraan buruh dapat tercapai tanpa harus mengorbankan stabilitas ekonomi nasional.

Dialog dan kerja sama yang kuat antara buruh, pengusaha, serikat pekerja, serta seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat menghasilkan solusi yang saling menguntungkan, tanpa harus melibatkan aksi mogok yang berisiko merusak tatanan industri.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker, Indah Anggoro Putri, menjelaskan bahwa saat ini Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) masih menunggu data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menentukan besaran upah minimum provinsi (UMP) tahun 2025.

Penetapan UMP paling lambat dilakukan pada 21 November, setelah data dari BPS dirilis pada 6 November. Proses tersebut menunjukkan bahwa pemerintah bekerja secara sistematis dan berdasarkan data yang valid untuk menetapkan kebijakan upah yang adil bagi buruh.

Upaya pemerintah dalam mencari solusi ketenagakerjaan juga tidak lepas dari tantangan besar, terutama di awal pemerintahan Presiden Prabowo-Gibran. Kenaikan upah minimum dan masalah perlindungan tenaga kerja menjadi isu yang dihadapi, namun pemerintah tetap optimistis bahwa solusi terbaik dapat dicapai melalui mekanisme dialog dan kebijakan yang tepat.

Sebagai Kepala Negara dan purnawirawan perwira tinggi militer Indonesia, Presiden Prabowo juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk Partai Buruh, untuk bersatu dan tidak terpecah belah. Presiden menyadari bahwa persatuan adalah kunci untuk menghadapi tantangan dan ancaman yang mungkin muncul di masa depan.

Dalam semangat persatuan itu, Presiden RI kedelapan tersebut mengingatkan agar seluruh elemen bangsa tetap fokus pada upaya memperjuangkan kesejahteraan sosial dan ekonomi secara bersama-sama, tanpa harus melakukan aksi-aksi yang dapat memecah belah masyarakat.

Aksi demo dan mogok kerja yang direncanakan oleh massa buruh pada 24 Oktober di Jakarta bukanlah solusi yang bijak. Aksi ini bahkan direncanakan hingga akhir Oktober di 350 kabupaten/kota dan 38 provinsi. Aksi ini juga berisiko merusak stabilitas nasional dan mengguncang perekonomian di daerah-daerah yang turut terdampak. Karena langkah tersebut dapat mengganggu proses perbaikan yang sedang diupayakan oleh pemerintah.

Pemerintah tidak akan tinggal diam dalam merespons tuntutan buruh. Komitmen kuat telah ditunjukkan oleh Presiden Prabowo dengan langkah-langkah strategis yang sedang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

Penting bagi semua pihak untuk mempercayai proses dialog yang diinisiasi oleh pemerintah, serta memberikan waktu bagi kebijakan yang sedang dipersiapkan untuk memastikan bahwa kesejahteraan buruh dapat ditingkatkan tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional.

Seiring dengan visi Presiden Prabowo, pemerintah berupaya keras menciptakan iklim ketenagakerjaan yang adil dan sejahtera. Upaya ini dilakukan melalui kebijakan-kebijakan yang memadukan kepentingan buruh, pengusaha, dan masyarakat luas.

Oleh karena itu, provokasi aksi demo dan mogok kerja yang berpotensi merusak stabilitas nasional harus dihindari. Hanya dengan kerja sama yang solid antara semua pihak, kesejahteraan buruh dapat dicapai tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi bangsa.

)* Penulis adalah Mahasiswa Papua Tinggal di Bali