Oleh: Recky Rumbiak *)

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Papua memerlukan perhatian yang khusus, mengingat adanya berbagai dinamika yang berbeda dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia. Situasi di Papua yang kerap diwarnai ketegangan politik dan keamanan telah menuntut pemerintah untuk menerapkan pendekatan khusus. Penguatan koordinasi, kolaborasi antar-lembaga, serta pendekatan kultural telah menjadi aspek penting dalam kebijakan pemerintah guna menjaga keamanan di Papua jelang Pilkada. Upaya ini tidak hanya demi suksesnya perhelatan Pilkada, tetapi juga demi terciptanya suasana harmonis di tengah masyarakat Papua.

Pemerintah telah meningkatkan kehadiran TNI dan Polri di Papua, terutama di wilayah yang dianggap rawan konflik. Penguatan ini bukan hanya untuk menghadapi kemungkinan ancaman dari kelompok bersenjata, tetapi juga dalam rangka membangun rasa aman bagi masyarakat Papua. Selain patroli, aparat keamanan juga aktif melakukan pendekatan kepada masyarakat setempat, menanamkan nilai kedamaian, dan mendorong partisipasi aktif dalam menjaga ketertiban selama Pilkada berlangsung.

Salah satu kunci keberhasilan dalam menjaga keamanan di Papua adalah koordinasi intensif dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan tokoh agama setempat. Pendekatan partisipatif ini memungkinkan pemerintah untuk memahami kondisi lapangan dengan lebih baik dan merancang strategi keamanan yang sesuai dengan situasi serta kebutuhan masyarakat Papua. Tokoh-tokoh lokal memiliki pengaruh besar dalam membangun kesadaran masyarakat untuk ikut menjaga ketertiban selama Pilkada.

Pemerintah menyadari bahwa menjaga keamanan di Papua tidak hanya memerlukan pendekatan militer atau penegakan hukum, tetapi juga harus diimbangi dengan pemberdayaan sosial ekonomi dan budaya. Berbagai program pembangunan ekonomi, pendidikan, serta kesejahteraan masyarakat telah digencarkan di Papua. Program ini diyakini dapat meredam potensi konflik, karena masyarakat merasa lebih diperhatikan dan memiliki harapan untuk kehidupan yang lebih baik. Dengan demikian, keberhasilan pelaksanaan Pilkada juga terkait erat dengan bagaimana pemerintah memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat Papua. Pemerintah juga perlu menyentuh pada sisi budaya agar seluruh masyarakat memiliki rasa keindonesiaan yang utuh. Pendekatan budaya sebagai simbol penghormatan dan penghargaan terhadap jati diri masyarakat Papua. Oleh karena itu optimalisasi budaya sebagai sarana komunikasi dalam membangun Papua merupakan hal yang mutlak dilaksanakan.

Perwira Penghubung atau Liaison Officer (LO) Polda Papua Pegunungan, Kombes Pol Andi Yoseph Enock, S.I.K menyambangi Polres Tolikara menjelang pelaksanaan Pilkada 2024. Kunjungan ini dalam rangka menciptakan situasi dan kondisi Kamtibmas Pilkada 2024 yang aman serta kondusif. Andi berharap segala proses Pilkada 2024 dapat berlangsung dengan baik, terutama di wilayah Papua Pegunungan yang notabene merupakan wilayah yang sangat rawan.

Pendekatan keamanan yang diterapkan di Papua kali ini menitikberatkan pada aspek humanis, di mana TNI dan Polri diinstruksikan untuk mengedepankan cara-cara damai dan persuasif dalam setiap interaksi dengan masyarakat. Pemerintah berharap, dengan pendekatan yang lebih humanis, masyarakat Papua akan merasa lebih nyaman dan aman serta mengurangi kemungkinan terjadinya konflik. Selain itu, pendekatan ini juga diharapkan dapat menciptakan hubungan yang lebih baik antara masyarakat dan aparat keamanan.

Putri Indonesia asal Papua 2023, Yunita H. Monim mengatakan mengapresiasi kinerja Polda Papua yang selalu terdepan menjaga keamanan di Tanah Papua, terutama jelang pelaksanaan pesta demokrasi 27 November 2024. Menurut Yunita, hal tersebut tidak terlepas dari peran serta masyarakat dalam menjaga situasi yang aman, guna terwujudnya kedamaian di tengah kehidupan bersama.

Selain pemerintah dan aparat keamanan, peran aktif masyarakat Papua sangat penting dalam menjaga stabilitas jelang Pilkada. Pemerintah mendorong masyarakat Papua untuk tidak terprovokasi oleh isu-isu yang bisa memicu konflik, seperti isu suku, agama, dan ras. Pemerintah juga telah bekerja sama dengan berbagai lembaga swadaya masyarakat untuk mengadakan program-program sosialisasi, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kedamaian selama Pilkada.

Tokoh agama, adat Papua memiliki peran yang sangat strategis dalam mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam menjaga keamanan. Mereka dihormati dan memiliki pengaruh besar dalam komunitas, sehingga kehadiran mereka sangat penting dalam menyampaikan pesan-pesan kedamaian dan kerukunan. Pemerintah mengapresiasi kontribusi tokoh agama dan adat dalam menjaga stabilitas di Papua serta dalam membantu menyelesaikan berbagai permasalahan secara damai.

Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten Jayapura periode 2024-2029, Sakaruddin di Sentani mengatakan  dalam menghadapi Pilkada pada 27 November 2024, umat Muslim harus selalu menjaga keamanan, ketertiban masyarakat (Kamtibmas) dan ukhuwah atau persaudaraan. Menurut Sakaruddin, selain menjaga keamanan dan ukhuwah, umat Muslim diharapkan untuk memberikan hak suaranya pada pencoblosan nanti dan tidak golongan putih (golput).

Sakaruddin menambahkan masyarakat Kabupaten Jayapura, khususnya umat Muslim untuk tidak terprovokasi dengan isu-isu hoaks atau bohong yang dapat memecah persatuan dan kesatuan. Menurutnya, perbedaan itu hal yang lumrah, tetapi jangan sampai perbedaan itu membuat persatuan, kesatuan serta ukhuwah di antara umat Muslim atau umat lainnya menjadi terpecah.

Dengan adanya sosialisasi yang terus-menerus dilakukan, pemerintah berharap masyarakat Papua memiliki kesadaran kolektif untuk menjaga kedamaian. Penguatan kesadaran ini dilakukan melalui pendekatan partisipatif, di mana masyarakat diberi pemahaman tentang dampak positif dari Pilkada yang aman dan damai terhadap pembangunan di Papua. Kesadaran kolektif ini akan menjadi fondasi kuat dalam menjaga keamanan selama Pilkada berlangsung.

)* Penulis adalah Redaktur Media Persatuan Pemuda Papua Barat