Oleh: Dewi Anjani*
Pembangunan ekonomi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama satu dekade terakhir telah membawa perubahan yang signifikan. Salah satu perubahan besar yang dirasakan adalah pergeseran fokus pembangunan yang tidak lagi terpusat di Pulau Jawa, tetapi merambah ke berbagai wilayah di Indonesia. Hal ini sejalan dengan cita-cita Presiden Jokowi untuk mewujudkan Indonesia-sentris, di mana pembangunan merata ke seluruh wilayah, termasuk daerah-daerah yang sebelumnya tertinggal.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kontribusi wilayah di luar Jawa terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) terus mengalami peningkatan. Pada triwulan I tahun 2024, meskipun Pulau Jawa masih mendominasi dengan kontribusi 57,70 persen, wilayah seperti Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam kontribusi ekonominya. Pembangunan di wilayah-wilayah ini sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerataan pembangunan infrastruktur yang dijalankan oleh pemerintah.

Salah satu pencapaian terbesar dari pemerintahan Jokowi adalah pembangunan infrastruktur transportasi yang masif. Infrastruktur transportasi menjadi tulang punggung dalam upaya meningkatkan konektivitas antarwilayah serta menekan biaya logistik. Dengan adanya jaringan transportasi yang semakin baik, diharapkan pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah dapat terakselerasi dan tidak lagi bergantung pada wilayah-wilayah tertentu saja.

Di era Jokowi, proyek-proyek besar seperti pembangunan jalan tol, bandara, pelabuhan, dan jalur kereta api tidak hanya terpusat di Jawa, tetapi juga dibangun di wilayah timur Indonesia, seperti Papua, Sulawesi, dan Maluku. Salah satu proyek transportasi yang monumental adalah pembangunan kereta api Makassar-Parepare di Sulawesi Selatan, serta Pelabuhan Hub Internasional Kuala Tanjung di Sumatera Utara. Pembangunan infrastruktur ini menjadi simbol nyata dari komitmen pemerintah dalam memperkuat konektivitas nasional.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur transportasi di berbagai wilayah, baik di bagian barat maupun timur Indonesia, bertujuan untuk memastikan konektivitas yang lebih baik antarwilayah, bahkan hingga ke pelosok pegunungan. Menurutnya, meski dihadapkan dengan berbagai tantangan seperti perubahan iklim, kerusakan lingkungan, polusi, kelangkaan sumber daya, dan pandemi COVID-19, pemerintah tetap berkomitmen untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal mengakui bahwa capaian infrastruktur yang dilakukan dalam satu dekade terakhir adalah pencapaian luar biasa. Sebelum era Jokowi, infrastruktur di Indonesia, terutama di luar Pulau Jawa, masih sangat terbatas. Kini, pembangunan infrastruktur telah merata dan mampu mengurangi kesenjangan yang selama ini menjadi masalah utama. Faisal juga menambahkan bahwa pembangunan di luar Jawa memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan daya tarik investasi, khususnya di daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alam.

Tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur, pemerintah juga berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja di sektor-sektor yang berkembang. Pembangunan smelter dan hilirisasi di Sulawesi, Maluku, dan Papua telah mendorong peningkatan investasi di sektor pertambangan, terutama di daerah-daerah penghasil komoditas seperti nikel. Investasi yang masuk ke wilayah-wilayah tersebut sangat besar, bahkan pada tahun 2023, Sulawesi Tengah dan Maluku Utara mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia, masing-masing sebesar 11,91 persen dan 20,49 persen.

Dalam beberapa kesempatan, Presiden Jokowi menekankan bahwa pembangunan infrastruktur bukanlah tujuan akhir, tetapi sarana untuk mencapai kemajuan ekonomi yang lebih merata. Infrastruktur yang baik diharapkan mampu membuka akses bagi daerah-daerah terpencil, mempermudah distribusi barang dan jasa, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat, baik di kota besar maupun di pelosok negeri, dapat merasakan manfaat pembangunan.

Dengan berbagai capaian infrastruktur ini, Indonesia telah menorehkan prestasi emas di bidang transportasi. Proyek-proyek seperti MRT Jakarta, LRT Palembang, hingga pembangunan bandara di daerah-daerah terpencil, semuanya menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk memajukan sektor transportasi dan konektivitas nasional. Hasilnya tidak hanya dirasakan oleh masyarakat yang kini menikmati akses transportasi yang lebih baik, tetapi juga meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global.

Pembangunan infrastruktur yang masif juga meningkatkan kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia. Dengan infrastruktur yang semakin baik, biaya logistik dapat ditekan, sehingga membuat Indonesia lebih kompetitif di pasar global. Dalam IMD World Competitiveness Ranking, peringkat infrastruktur Indonesia melonjak dari peringkat 54 pada tahun 2014 menjadi peringkat 27 di tahun 2023. Ini adalah bukti bahwa investasi besar-besaran dalam infrastruktur telah membawa perubahan signifikan bagi daya saing Indonesia.

Ke depan, sinergi antara pembangunan infrastruktur, investasi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia akan menjadi kunci keberhasilan Indonesia dalam mencapai pertumbuhan yang inklusif. Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat harus terus bekerja sama untuk memastikan bahwa hasil dari pembangunan ini dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan yang telah dimulai oleh Presiden Jokowi harus terus berlanjut, sehingga Indonesia dapat melangkah lebih jauh menuju kemajuan yang lebih merata dan berkelanjutan.

*Penulis merupakan mahasiswi manajemen transportasi