Oleh : Mayang Dwi Andaru )*

Pilkada Serentak 2024 akan menjadi ajang kontestasi politik tingkat daerah terbesar dalam sejarah Indonesia. Masyarakat, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berupaya mencegah polarisasi yang berpotensi mencederai pesta demokrasi ini.

Sebagaimana yang telah terjadi pada Pemilu 2019, polarisasi yang menimbulkan perpecahan di masyarakat masih dirasakan hingga saat ini. Oleh karena itu, menjaga persatuan dan kerukunan di tengah keberagaman menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan Pilkada kali ini.

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo secara tegas menyampaikan bahwa polarisasi masyarakat tidak boleh lagi terjadi dalam Pilkada 2024. Polarisasi yang terjadi pada Pemilu 2019 telah menyebabkan dampak negatif bagi keberagaman dan kemajuan bangsa.

Menurut Kapolri, jika hal serupa terjadi lagi pada Pilkada Serentak 2024, konflik sosial yang muncul akan menjadi kemunduran besar bagi Indonesia. Penegasan tersebut menunjukkan betapa pentingnya peran aparat keamanan dalam memastikan Pemilihan Kepala Daerah berjalan tanpa perpecahan.

Selain itu, Presiden Joko Widodo menekankan bahwa Polri memiliki tanggung jawab besar dalam mengawal agenda nasional tersebut. Pesta demokrasi tingkat daerah yang diadakan serentak di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota memerlukan pengamanan yang maksimal.

Aparat keamanan harus mampu mengantisipasi potensi konflik yang dapat muncul, terutama dari kelompok tidak bertanggung jawab yang mencoba memicu polarisasi. Dukungan penuh dari Polri diharapkan dapat menciptakan situasi yang aman dan kondusif bagi masyarakat dalam memilih pemimpin daerahnya.

Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa tanpa pengawalan ketat, kontestasi politik lokal dapat menjadi medan bagi oknum-oknum yang berniat memecah belah masyarakat. Presiden Joko Widodo memandang peran aparat keamanan dalam menjaga keamanan sebagai langkah penting untuk memastikan kontestasi politik tingkat daerah berjalan lancar. Dengan pengamanan yang kuat, Pilkada Serentak 2024 diharapkan tidak hanya menjadi pesta demokrasi, tetapi juga cerminan kedewasaan bangsa dalam berdemokrasi.

Di sisi lain, Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mewujudkan Pilkada yang damai dan bermartabat melalui ruang digital yang sehat.

Menurut Menteri Budi Arie, peningkatan penetrasi internet di Indonesia yang mencapai 78 persen penduduk memberikan tantangan tersendiri bagi penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024.

Dengan sekitar 150 juta pengguna internet yang berusia 18 tahun ke atas, platform digital berpotensi menjadi alat untuk menyebarkan informasi yang dapat mempengaruhi opini publik, baik secara positif maupun negatif.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah menjalankan beberapa strategi utama untuk memastikan ruang digital tetap sehat selama ajang kontestasi politik lokal setiap 5 tahunan tersebut berlangsung.

Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah memperkuat moderasi konten negatif, terutama yang berpotensi memicu polarisasi di tengah masyarakat. Kementerian Kominfo bekerja sama dengan platform digital untuk memonitor penyebaran konten yang dapat menimbulkan kebencian atau perpecahan.

Lebih lanjut, agenda Pilkada Damai 2024 juga didukung dengan kampanye literasi digital yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk penyelenggara dan pengawas pemilu. Langkah ini diambil untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga persatuan di ruang digital.

Kementerian Kominfo terus mendorong agar masyarakat semakin bijak dalam menggunakan media sosial dan platform digital sebagai sarana untuk mendapatkan informasi yang valid terkait dengan proses Pilkada Serentak 2024.

Kerja sama yang erat antara berbagai kementerian, lembaga, dan pihak terkait menjadi kunci dalam memastikan Pilkada Serentak 2024 bebas dari polarisasi. Pesta demokrasi tersebut diharapkan menjadi momentum bagi rakyat Indonesia untuk semakin matang dalam berdemokrasi.

Kementerian Kominfo juga berperan aktif dalam orkestrasi komunikasi publik untuk menciptakan narasi positif di media sosial dan platform digital lainnya. Hal ini penting agar opini yang berkembang di masyarakat tetap sehat dan mendukung terciptanya Pilkada Damai.

Dengan semua upaya yang telah dilakukan oleh berbagai pihak, Presiden Joko Widodo menaruh harapan besar pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 yang aman dan terkendali. Keterlibatan Polri dalam menjaga keamanan dan peran Kominfo dalam menjaga ruang digital yang sehat menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan yang mungkin terjadi.

Setiap elemen masyarakat juga memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran ajang kontestasi politik lokal itu, dengan menjaga persatuan serta menghindari provokasi dari kelompok-kelompok tidak bertanggung jawab.

Pilkada 2024 merupakan kesempatan bagi rakyat untuk memilih pemimpin yang akan membawa perubahan di tingkat daerah. Namun, tantangan berupa potensi polarisasi tetap ada, terutama dalam era digital yang semakin berkembang pesat.

Pemerintah, melalui berbagai institusi terkait, telah melakukan berbagai langkah konkret untuk memastikan ajang pemilihan tersebut berjalan dengan baik dan tetap menjaga persatuan di tengah-tengah masyarakat.

Dengan menjaga keamanan, kestabilan ruang digital, dan melibatkan semua elemen masyarakat, Pilkada Serentak 2024 diharapkan menjadi cerminan demokrasi yang semakin dewasa dan berkualitas. Dalam konteks ini, penting untuk terus bersama-sama menghindari polarisasi dan memastikan Pilkada 2024 berjalan damai, dengan partisipasi aktif seluruh masyarakat.

)* Penulis adalah kontributor Lembaga Sadawira Utama