JAKARTA — Pemerintah dan aparat keamanan terus mengutamakan pendekatan persuasif sebagai bagian dari upaya menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) di Indonesia.

Salah satu pencapaian paling sukses yang mendapat apresiasi luas adalah pembebasan pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, dari sandera Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Langkah tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menerapkan pendekatan berbasis dialog dan kemanusiaan.

Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, menyatakan apresiasi terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam pembebasan tersebut.

“Komnas HAM menyampaikan apresiasi kepada Satgas Operasi Damai Cartenz dan Pemerintah Kabupaten Mimika atas keberhasilan pembebasan pilot melalui pendekatan persuasif,” ujar Atnike.

Ia menambahkan bahwa keterlibatan tokoh agama, adat, gereja, dan keluarga dalam proses itu berhasil mencegah jatuhnya korban jiwa serta menjaga keselamatan pilot.

Atnike juga berharap momentum ini dapat menjadi langkah penting untuk menciptakan situasi HAM yang lebih kondusif di Papua.

Menurutnya, pendekatan persuasif harus terus menjadi prioritas dalam penanganan isu-isu kompleks yang melibatkan masyarakat sipil.

Sementara itu, Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, menegaskan komitmennya untuk terus menjunjung tinggi nilai-nilai HAM dalam setiap kebijakan pemerintah.

Saat menerima audiensi Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), Natalius menyatakan bahwa penghormatan terhadap HAM adalah pilar penting yang memperkuat persatuan bangsa.

“Semua pihak memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa hak setiap individu dihormati dan dilindungi,” tegasnya.

Natalius juga mengungkapkan bahwa kementeriannya tengah merumuskan kebijakan strategis untuk memperkuat perlindungan HAM, sejalan dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Ia menekankan bahwa media memiliki peran besar dalam membangun kesadaran publik terkait pentingnya menghormati hak-hak individu.

Siane Indriani, anggota Komnas HAM 2012-2017, menyebut pembentukan Kementerian Hak Asasi Manusia sebagai langkah konkret Presiden Prabowo dalam penegakan HAM.

Ia menyoroti sejumlah program pemerintah seperti pembangunan 3 juta rumah dan kenaikan Upah Minimum Regional (UMR) sebesar 6,5 persen sebagai bentuk nyata penghormatan terhadap hak ekonomi dan sosial masyarakat.

“Pemenuhan hak Ekosob nampaknya makin ingin ditonjolkan oleh Presiden Prabowo dengan program 3 juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah, kenaikan Upah Minimun Regional (UMR) 6,5 persen,” kata Siane.

“Kenaikan tunjangan guru, dan beberapa program sosial lainnya, termasuk juga dibentuknya Kementerian Kebudayaan,” tambahnya.

Pendekatan persuasif yang telah diterapkan pemerintah tidak hanya membangun kepercayaan masyarakat, tetapi juga menjadi landasan dalam menciptakan NKRI yang lebih adil dan inklusif.