JAKARTA — Presiden Ke-8 RI, Prabowo Subianto, menegaskan komitmennya dalam memerangi peredaran narkoba yang dinilai menjadi ancaman serius bagi keamanan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam sidang perdana Kabinet Merah Putih, Kepala Negara secara tegas menginstruksikan seluruh lembaga penegak hukum.

Tidak terkecuali Kejaksaan Agung (Kejagung), Kepolisian, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), untuk fokus pada pemberantasan narkoba, judi online, korupsi, dan penyelundupan.

“Saya minta Kejaksaan Agung, Kapolri, dan BPKP fokus menangani ancaman besar ini – judi online, narkoba, penyelundupan, dan korupsi. Penegakan hukum yang tegas serta bukti-bukti yang kuat sangat diperlukan agar bisa segera melakukan mitigasi,” tegas Presiden Prabowo.

Arahan tersebut merupakan bagian dari langkah pemerintah untuk menciptakan Indonesia yang bersih dari berbagai bentuk kejahatan yang merugikan masyarakat.

Presiden Prabowo menekankan bahwa kerja sama lintas lembaga sangat penting agar upaya pemberantasan ini berjalan efektif.

Menurut Koordinator Kelompok Ahli BNN, Ahwil Luthan, perang melawan narkoba merupakan perang asimetris yang membutuhkan strategi menyeluruh dan berkelanjutan.

“Perang melawan narkoba adalah perang tersembunyi, di mana musuh-kawan tidak terlihat, sehingga bisa menghancurkan tiba-tiba,” ujar Ahwil.

Ia menambahkan bahwa langkah pencegahan melalui pendidikan harus menjadi prioritas utama, dengan fokus pada penguatan keluarga sebagai benteng pertama.

Upaya ini juga melibatkan pengawasan ketat di wilayah perbatasan serta kolaborasi internasional guna memutus jaringan penyelundupan narkoba yang banyak berasal dari Golden Triangle.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo turut mendukung langkah Presiden Prabowo dalam memberantas narkoba sebagai bagian dari misi Astacita yang dirancang oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Sigit meminta seluruh jajaran Polri untuk memetakan jalur masuk narkoba dan melakukan penindakan hukum yang tegas.

“Petakan jalur masuknya narkoba yang sudah sangat meresahkan dan menimbulkan capital outflow,” ungkapnya.

Kapolri juga menerapkan sistem reward and punishment untuk memotivasi jajarannya.

Personel yang berhasil mengungkap kasus besar akan diberikan penghargaan, sementara yang gagal atau lalai dalam penindakan akan dievaluasi.

Lebih lanjut, Kapolri menegaskan pentingnya pembinaan bagi anggota Polri yang terlibat penyalahgunaan narkoba, termasuk tindakan pemecatan jika pelanggaran tersebut berulang. []