Oleh: Risma Kusumawati*(

Langkah Indonesia untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur merupakan terobosan monumental yang diproyeksikan bukan hanya sebagai upaya pembangunan fisik, tetapi juga sebagai strategi pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Komitmen ini tampak dalam sinergi yang terjalin antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dengan penunjukan Kalimantan Timur sebagai lokasi baru ibu kota. Tak sekadar upaya pemindahan pusat pemerintahan, pembangunan IKN menegaskan ambisi untuk mengatasi ketimpangan pembangunan antarwilayah yang selama ini terpusat di Pulau Jawa.

Sebagai langkah nyata, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan bahwa pembangunan IKN tetap dilanjutkan seiring dengan prioritas pemerintah membangun infrastruktur dalam empat tahun ke depan. Arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya infrastruktur telah menjadikan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Fokus ini menunjukkan bahwa meski pembangunan fisik IKN adalah target jangka panjang, pemerintah juga berkomitmen untuk memastikan keberlanjutan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana demi kesejahteraan generasi mendatang.

Sebagai sebuah proyek pembangunan yang berskala besar, IKN diharapkan tidak hanya hadir sebagai pusat pemerintahan baru, tetapi juga simbol dari wajah Indonesia yang inklusif dan demokratis. Ketua Umum Forum Bersama Ibu Kota Nusantara (Forsa IKN), Dr. Ariasa Hadibroto Supit, menegaskan pentingnya transparansi, partisipasi, dan keberlanjutan dalam setiap langkah pembangunan IKN. Nilai-nilai ini diyakini bisa menjadi dasar dari identitas baru Indonesia di ibu kota baru tersebut.

Sebagai pihak yang berperan menjembatani pemerintah dan masyarakat, Forsa IKN berharap seluruh elemen masyarakat terlibat aktif dalam proyek ini. Ariasa menyatakan Proyek IKN bukanlah sekadar proyek fisik, melainkan simbol peradaban baru yang demokratis dan inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan adanya forum yang memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam setiap aspek pembangunan, diharapkan bahwa masyarakat tidak hanya melihat, tetapi juga turut memiliki IKN sebagai simbol identitas nasional yang baru. Pendekatan ini penting agar pembangunan tidak hanya dipahami sebagai aktivitas pemerintah, tetapi juga usaha bersama untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik, merata, dan berkeadilan.

Pembangunan IKN di Kalimantan Timur merupakan berkah bagi masyarakat setempat, yang kini memiliki kesempatan lebih besar untuk mengalami percepatan transformasi ekonomi. Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri menekankan bahwa IKN dapat dimaksimalkan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang berperan sebagai daerah penyangga untuk mendukung transformasi ekonomi di wilayah Kaltim. Menurutnya IKN dapat dimanfaatkan oleh Pemprov Kaltim bersama pemerintah kabupaten/kota untuk mendorong percepatan transformasi ekonomi di wilayah tersebut.

Dengan hadirnya IKN, Kalimantan Timur dapat memanfaatkan berbagai potensi ekonomi yang sebelumnya terabaikan. Pembangunan infrastruktur di kawasan ini akan memicu pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat. Daerah-daerah penyangga seperti Balikpapan dan Samarinda juga akan menerima manfaat dari peningkatan permintaan jasa dan produk lokal, yang akan mendorong penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Melalui peningkatan infrastruktur, akses transportasi yang lebih baik, dan penguatan kapasitas ekonomi lokal, masyarakat Kalimantan Timur akan menikmati pemerataan kesejahteraan yang menjadi tujuan dari pemindahan ibu kota ini.

Namun, proyek sebesar ini tentu tidak lepas dari tantangan. Keberlanjutan pembangunan, dampak lingkungan, dan potensi konflik sosial merupakan beberapa isu yang perlu menjadi perhatian. Oleh karena itu, keberlanjutan pembangunan IKN harus direncanakan secara matang, dengan mempertimbangkan aspek lingkungan dan sosial agar tercipta keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian sumber daya alam. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan juga penting, agar aspirasi mereka dapat menjadi pertimbangan dalam setiap kebijakan yang diambil.

Selain itu, pemerintah perlu menjaga transparansi dalam setiap tahapan pembangunan. Hal ini penting agar masyarakat dapat mengikuti perkembangan proyek dan mendukung setiap keputusan yang diambil. Dr. Ariasa menyebut bahwa keterlibatan masyarakat dapat memperkuat keberhasilan proyek ini, karena dengan adanya dukungan publik yang kuat, pemerintah dapat melangkah lebih mantap dalam menjalankan pembangunan IKN.

Pembangunan Ibu Kota Nusantara merupakan sebuah mimpi besar yang bukan hanya bertujuan untuk memindahkan pusat pemerintahan, tetapi juga untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, serta partisipasi aktif dari masyarakat, IKN diharapkan dapat menjadi pusat pemerintahan yang modern, inklusif, dan berkelanjutan. Proyek ini adalah upaya nyata untuk mengatasi ketimpangan pembangunan antarwilayah, dan mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan berdaya saing di kancah global.

Maka dari itu, mari kita dukung pemerintah dalam percepatan pembangunan IKN, demi tercapainya pemerataan kesejahteraan dan kemajuan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan kolaborasi yang harmonis antara semua pihak, kita semua memiliki peran dalam membangun masa depan Indonesia yang lebih baik.

)* Penulis merupakan Dosen Ekonomi di salah satu universitas swasta Jakarta