Oleh: Adi Sudjatmiko )*

Dalam sepuluh tahun terakhir, pembangunan infrastruktur Indonesia mengalami percepatan yang signifikan. Proyek-proyek besar telah menjadi bagian dari visi Presiden Jokowi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur di Indonesia sudah menjadi prioritas utama selama era Pemerintahan Presiden Jokowi. Berbagai proyek tersebut juga bertujuan untuk memperkuat konektivitas dan mendukung transformasi ekonomi yang tidak hanya di Pulau Jawa, melainkan juga menyasar wilayah-wilayah yang sebelumnya kurang tersentuh seperti Papua.

Sejak awal kepemimpinannya, Presiden Jokowi menekankan pentingnya infrastruktur sebagai “lokomotif” yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Infrastruktur yang baik bukan hanya menciptakan konektivitas antarwilayah, tetapi juga mempercepat pergerakan barang dan jasa, yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.

Yang membedakan pembangunan infrastruktur di era Jokowi dengan pemerintahan sebelumnya adalah pendekatannya yang Indonesiasentris. Pemerintah tidak hanya fokus pada daerah-daerah pusat ekonomi seperti Pulau Jawa dan Sumatra, tetapi juga memperluas proyek pembangunan ke wilayah-wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar). Pembangunan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua wilayah Indonesia dapat terhubung dan berkontribusi dalam perekonomian nasional.

Di daerah-daerah seperti Papua, pembangunan infrastruktur jalan raya, pelabuhan, dan bandara telah mengubah wajah ekonomi lokal. Sebelumnya, keterbatasan infrastruktur membuat daerah tersebut terisolasi dan sulit untuk mengakses pasar nasional maupun global. Namun, dengan adanya jalan Trans-Papua dan berbagai proyek pembangunan lainnya, konektivitas semakin membaik, memudahkan distribusi barang dan membuka peluang ekonomi baru.

Juru Bicara Kementerian PUPR, Endra S. Atmawidjaja mengatakan pembangunan jalan nasional dalam kondisi baik telah bertambah hingga 6.000 km, mencakup wilayah-wilayah perbatasan seperti Papua, Kalimantan, dan NTT. Pembangunan ini bukan hanya soal infrastruktur fisik, tetapi juga menciptakan keterhubungan sosial dan ekonomi antarwilayah yang menjadi salah satu fondasi utama dalam menjaga kesatuan dan stabilitas NKRI.

Menurutnya, keberadaan infrastruktur yang memadai tidak hanya memperlancar pergerakan orang dan barang, tetapi juga berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi. Ketika wilayah-wilayah terpencil terhubung dengan pasar-pasar utama, akses terhadap barang dan jasa semakin mudah, dan peluang usaha baru pun terbuka. Hal ini pada akhirnya menciptakan lapangan kerja, mengurangi biaya logistik, dan meningkatkan daya saing produk-produk lokal di pasar nasional maupun internasional.

Sementara itu, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani mengatakan Pemerintah berkomitmen mendorong pemerataan investasi yang berkualitas serta berkelanjutan di wilayah Indonesia Timur. Rosan menekankan bahwa perhatian lebih pada kawasan tersebut penting dilakukan karena selama ini investasi di Indonesia cenderung terpusat di Pulau Jawa. Potensi investasi di Indonesia Timur khususnya Papua sangatlah besar. Pihaknya mengatakan bahwa Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah ditambah dengan luasnya wilayah di kawasan tersebut menjadikan Pemerintha ingin mendorong daerah-daerah di bagian Timur mendapatankan kesempatan pengembangan investasi yang lebih baik.

Kemudian, Pemerintah melalui Kemenko Polhukam menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan di Papua maupun wilayah Timur lainnya di Indonesia. Deputi Bidang Koordinasi Dalam Negeri Kemenko Polhukam, Mayjen TNI Heri Wiranto yang didampingi oleh Tokoh Muda Asal Papua, Pascal Norotow mengatakan bahwa Pemerintah terus berupaya mempercepat pembangunan infrastruktur di Papua serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen untuk memastikan pembangunan yang merata di seluruh Indonesia. Menurutnya, Papua menjadi prioritas dalam agenda pembangunan nasional, dan Pemerintah akan terus bekerja keras untuk memastikan masyarakat Papua merasakan dampak positif dari berbagai program yang telah dan akan dilaksanakan.

Sejak diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, pembangunan Papua dan Papua Barat semakin menjadi perhatian Pemerintah. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar serta pengembangan ekonomi melalui hilirisasi komoditas unggulan terus dilakukan.

Dari berbagai upaya yang telah dilakukan, secara makro, capaian pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat telah mengalami perbaikan, antara lain dapat dilihat dari membaiknya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), membaiknya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), serta semakin menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran terbuka, sesuai data Badan Pusat Statistik. Capaian pembangunan secara makro tersebut turut didukung dengan gencarnya pembangunan sektoral yang terintegrasi.

Pembangunan di Papua harus semakin massif dilakukan agar terciptanya kesinambungan dalam memenuhi kebutuhan generasi sekarang dan menjamin kebutuhan generasi mendatang. Wakil Menteri Dalam Negeri, Jhon Wempi Wetipo mengatakan pembangunan Papua perlu memperhatikan banyak hal, salah satunya yaitu konteks lokal dengan mempertimbangkan kelestarian alam serta kearifan lokal yang menjadi kunci keberhasilan membangun Papua kedepannya.

Keberhasilan Presiden Jokowi dalam pembangunan infrastruktur di Papua menjadi modal kuat bagi Papua untuk terus berkembang dan mencapai potensi maksimalnya. Pembangunan di Papua selama era Presiden Jokowi telah membawa perubahan besar yang patut diapresiasi. Infrastruktur yang masif, peningkatan aksesibilitas, serta program-program sosial yang menyasar kesejahteraan masyarakat Papua adalah wujud nyata dari komitmen Pemerintah.

)* Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta