Oleh: Nana Gunawan )*

Jelang terakhir masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Pemerintah terus memperkuat komitmennya menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan global. Berbagai indikator ekonomi menunjukkan bahwa langkah-langkah strategis yang telah diambil berhasil memberikan fondasi kuat bagi perekonomian nasional. Salah satu indikator yang mencerminkan stabilitas ekonomi tersebut adalah kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI).
Pada triwulan kedua 2024, NPI menunjukkan perbaikan signifikan, dari defisit USD6 miliar pada triwulan pertama 2024, menjadi defisit lebih rendah yakni USD0,6 miliar. Pemerintah akan terus memperkuat sektor-sektor dengan nilai tambah tinggi dan tidak bergantung pada fluktuasi harga komoditas global.
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan mengatakan sektor industri manufaktur berbasis teknologi tinggi seperti industri otomotif, elektronika, dan hilirisasi industri merupakan contoh sektor bernilai tambah tinggi.
Untuk beberapa sektor tersebut, Pemerintah mengeluarkan berbagai regulasi untuk mengatur pemberian insentif fiskal, pelarangan ekspor barang mentah, pengembangan pusat riset dan inovasi, serta pemanfaatan berbagai kerja sama internasional. Upaya ini tidak hanya akan memperkuat daya saing Indonesia di kancah global, namun akan menjaga perekonomian nasional agar lebih tahan terhadap guncangan eksternal.
Selanjutnya, perbaikan NPI juga didorong oleh surplus pada transaksi modal dan finansial yang mampu mengimbangi defisit transaksi berjalan. Transaksi modal dan finansial yang mencatatkan surplus sebesar USD2,7 miliar di triwulan kedua 2024 mencerminkan kepercayaan investor asing pada pasar keuangan dan sektor riil domestik.
Melihat hal tersebut, Pemerintah akan terus memperkuat iklim investasi melalui berbagai reformasi regulasi dan pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Peran penting dari Indonesia Investment Authority (INA) sebagai Sovereign Wealth Fund (SWF) terus digerakkan untuk turut memperkuat aliran modal masuk yang berkualitas, khususnya di sektor-sektor penting seperti infrastruktur, energi, dan teknologi.
Ferry juga menjelaskan pentingnya transformasi ekonomi untuk meningkatkan daya saing. Menurutnya, kebijakan pemerintah di bawah Presiden Jokowi telah berhasil mendorong peningkatan daya saing ekonomi Indonesia di kancah global. Indikator lainnya bisa dilihat dari perbaikan signifikan dalam IMD Global Competitiveness Index. Para investor sangat yakin yakin dengan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia terutama dari sisi pertumbuhan, ketahanan eksternal, dan kebijakan fiskal yang kredibel. Pemerintah juga akan terus berupaya menjaga daya saing ekonomi melalui berbagai kebijakan.
Sementara itu, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Perkasa Roeslani mengatakan bahwa kolaborasi menjadi kunci menghadapi ancaman global selama era Kepemimpinan Presiden Jokowi. Ketidakpastian adalah risiko terbesar bagi stabilitas geopolitik global, maka solusinya adalah kolaborasi dari berbagai pihak untuk menjaga stabilitas tersebut.
Dalam rangka mewujudkan pencapaian visi Indonesia Emas 2045, transformasi ekonomi menjadi salah satu langkah yang ditempuh Pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Transformasi ekonomi yang dilakukan Pemerintah mencakup berbagai sektoral, salah satunya yaitu integrasi ekonomi global dan domestik.
Mempertimbangkan hal tersebut, Pemerintah berupaya menguatkan kerja sama internasional yang dinilai penting dalam memberikan peta jalan yang komprehensif guna mendorong transformasi ekonomi tersebut. Selain itu, Pemerintah juga berupaya mendorong daya tarik investasi dengan meningkatkan kepercayaan dari investor dengan membentuk norma global melalui diskusi kebijakan perekonomian, menerapkan standar tinggi terkait Tata Kelola Pemerintahan, hingga memperluas cakupan global.
Sejumlah upaya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif juga dilakukan Pemerintah dengan mengintensifkan industrialisasi pada beberapa sektor, mulai dari hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA) hingga digital, pembangunan industri petrokimia dengan target sebesar 30 juta ton untuk olefin dan 5,6 juta ton untuk aromatik pada tahun 2035, penguatan industri otomotif, pengembangan rantai pasok semikonduktor, hingga perbaikan ekosistem logistik untuk menekan biaya logistik hingga delapan persen pada 2045. Selain itu, Indonesia ikut turut andil dalam menciptakan stabilitas kawasan di Indo-Pasifik yang memiliki peran penting bagi ketersediaan komoditas negara di Asia Tenggara dan Pasifik Selatan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan apabila ingin meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di mata dunia, maka harus memiliki pertumbuhan yang kuat dan inklusif. Indonesia dinilai harus terintegrasi pada rantai pasok kawasan dan global. Oleh karena itu, keamanan dan stabilitas menjadi penting agar rantai pasok Indonesia tidak terganggu.
Airlangga juga mengatakan bahwa saat ini Pemerintah sedang mendorong percepatan kebijakan Satu Peta disertai dengan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai salah satu upaya konkret dalam mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.
Pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia Emas 2045 merupakan hasil dari kombinasi kebijakan yang tepat serta dukungan kuat dari sejumlah pihak yang terus bekerja sama guna membantu Pemerintah mendorong peningkatan ekonomi nasional. Hal tersebut dibuktikan dengan meningkatnya daya saing Indonesia di kancah internasional, karena dinilai baik dalam mengendalikan ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan. Termasuk adanya pengaruh dari kontribusi usaha dan bisnis di Indonesia yang semakin kompetitif. Prestasi ini bukanlah hal yang mudah di tengah situasi ekonomi global yang tidak pasti, maka kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan harus menjadi fokus utama agar semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi tersebut yang terus meningkat.

)* Penulis adalah Pengamat Ekonomi Nusa Bangsa Institute.