Oleh : M. Ofan Ramadhan )*

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah mengalami perubahan besar di sektor ekonomi, terutama berkat penerapan Undang-Undang Cipta Kerja. Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, kebijakan ini dirancang untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Selain menarik investasi, UU Cipta Kerja juga mendukung kemajuan teknologi serta industri 4.0, yang sangat penting untuk menghadapi tantangan ekonomi dan menciptakan landasan yang kokoh bagi perkembangan ekonomi Indonesia di masa depan.

Menurut Guru Besar Universitas Gadjah Mada, Prof. Gunawan Sumodiningrat, UU Cipta Kerja menawarkan sejumlah keunggulan dibandingkan UU Ketenagakerjaan sebelumnya. Keunggulan tersebut mencakup peningkatan daya saing ekonomi, fleksibilitas bagi pekerja dan pengusaha, kemudahan dalam proses berbisnis, serta pemberdayaan ekonomi di desa dan daerah. Selain itu, undang-undang ini berfokus pada penyederhanaan regulasi untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Salah satu tujuan utama UU Cipta Kerja adalah menciptakan lingkungan yang lebih ramah bagi investor. Dengan mengurangi regulasi yang menghambat, UU ini menyederhanakan proses perizinan usaha. Reformasi yang diusung diharapkan meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam berbisnis, yang akan menarik lebih banyak investasi, baik asing maupun domestik. Ini adalah langkah strategis untuk menjadikan Indonesia salah satu dari sepuluh kekuatan ekonomi terbesar di dunia.

UU Cipta Kerja juga berdampak positif pada penciptaan lapangan kerja. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, menyatakan bahwa undang-undang ini akan menjadi “big game changer” dalam mendorong transformasi ekonomi melalui reformasi regulasi dan kemudahan berusaha. Dengan waktu yang tepat, UU ini diharapkan dapat membuka banyak lapangan kerja dan mendorong wirausaha. Data dari kementerian menunjukkan bahwa implementasi UU Cipta Kerja diperkirakan akan menciptakan jutaan lapangan kerja baru, mengurangi angka pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di negara berkembang seperti Indonesia.

Lebih lanjut, Pengamat Ekonomi, Dendi Ramdani mengatakan bahwa UU Cipta Kerja dapat meningkatkan daya saing dan mendorong Indonesia menuju status negara berpendapatan tinggi. Dengan undang-undang ini, Indonesia berkomitmen untuk menjadi negara makmur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

UU Cipta Kerja juga memfasilitasi pengembangan teknologi dan inovasi di berbagai sektor. Dalam era industri 4.0, pemerintah menyadari pentingnya inovasi untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing. Dengan memberikan kemudahan bagi startup dan perusahaan berbasis teknologi, UU ini menciptakan peluang bagi mereka untuk berkembang dan berkontribusi pada perekonomian. Langkah ini sangat penting agar Indonesia tidak tertinggal dalam persaingan global.

Dari segi investasi, UU Cipta Kerja menawarkan berbagai insentif, termasuk pengurangan pajak dan kemudahan perizinan, yang sangat menarik bagi investor. Penyederhanaan regulasi dan pengurangan biaya investasi diharapkan meningkatkan aliran modal ke Indonesia, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Data dari OSS (Online Single Submission) menunjukkan lonjakan signifikan dalam jumlah izin usaha yang dikeluarkan setelah UU ini diberlakukan, menandakan adanya kepercayaan dari pelaku usaha terhadap prospek ekonomi Indonesia.

Selanjutnya, Sebagai legacy ekonomi Presiden Jokowi, UU Cipta Kerja tidak hanya memberikan dampak jangka pendek, tetapi juga menjanjikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan menciptakan iklim investasi yang positif, Indonesia dapat menarik lebih banyak perusahaan multinasional yang ingin menjadikan negara ini sebagai basis produksi dan distribusi mereka. Hal ini akan berkontribusi pada peningkatan nilai tambah dan daya saing produk-produk Indonesia di pasar global.

Lebih jauh lagi, pertumbuhan investasi dan penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan akan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat, yang pada gilirannya akan mendorong konsumsi domestik. Ekonomi yang kuat dan berkelanjutan adalah fondasi bagi kesejahteraan masyarakat dan stabilitas sosial.

Namun, pelaksanaan UU Cipta Kerja menghadapi tantangan. Beberapa pihak mengkritik bahwa kebijakan ini dapat merugikan lingkungan dan hak pekerja. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan tetap sejalan dengan prinsip keberlanjutan dan perlindungan hak-hak pekerja. Penting untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan hak asasi manusia agar tujuan UU Cipta Kerja dapat tercapai secara menyeluruh.

Untuk memantau dan mengevaluasi dampak UU Cipta Kerja, pemerintah harus memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan ini. Dengan data dan informasi yang jelas, masyarakat dan pemangku kepentingan dapat memberikan masukan konstruktif untuk perbaikan di masa depan. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi program yang dihasilkan sangat penting untuk menjaga integritas dan tujuan awal kebijakan ini.

Secara keseluruhan, keberhasilan Presiden Jokowi dalam mendorong kemajuan ekonomi nasional melalui UU Cipta Kerja patut diapresiasi. Meskipun tantangan masih ada, kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik dan membuka lebih banyak peluang bagi masyarakat. Dengan dukungan semua pihak, diharapkan dampak positif dari UU Cipta Kerja dapat dirasakan secara menyeluruh oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Ekonomi