Oleh: Nana Gunawan )*

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 sudah di depan mata. Menjelang Pilkada, penyebaran hoaks dan kampanye hitam cenderung kian marak. Hoaks yang bermunculan itu umumnya bukan hanya menyerang tokoh-tokoh politik yang akan berkontestasi dalam Pilkada 2024, melainkan juga menyerang kredibilitas partai politik, ketua partai, hingga para pendukung partai politik lawan. Berbagai hoaks yang disebar biasanya berupa kabar bohong seputar politik identitas, isu sara, maupun tuduhan-tuduhan lain yang memanipulasi isi dari konten kampanye hitam. Maka dari itu, dalam mewujudkan Pilkada yang damai dan kondusif diperlukan komitmen untuk memperkokoh sinergitas antara semua pihak.

Pilkada 2024 merupakan momen penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai sebuah proses demokrasi Pilkada tidak hanya menentukan pemimpin daerah, tetapi juga mencerminkan kematangan demokrasi dan kedewasaan politik suatu bangsa. Pilkada damai tidak hanya menjamin proses demokrasi yang sehat, tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap masa depan daerah dan negara. Suksesnya penyelenggaraan Pilkada akan menjadi barometer masyarakat dalam menentukan pilihan pemimpin selanjutnya.

Dalam menjaga suasana yang damai masyarakat harus memastikan bahwa pelaksanaan Pilkada tidak menimbulkan risiko konflik sosial sehingga masyarakat dapat menjalankan hak pilihnya tanpa rasa takut serta menghasilkan pemimpin yang representatif dan sah. Selain itu, mewujudkan Pilkada damai adalah investasi untuk masa depan lebih baik.

Proses pemilihan berjalan lancar dan harmonis mencerminkan kematangan demokrasi dan kesiapan masyarakat untuk menghadapi tantangan-tantangan besar di masa depan. Pilkada damai bukan hanya soal hasil pemilihan, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat menjalani proses demokrasi dengan penuh tanggung jawab dan saling menghormati.

Kemudian pentingnya pendidikan politik untuk pemilih juga tidak boleh diabaikan dalam mewujudkan Pilkada damai. Masyarakat perlu diberikan informasi yang jelas dan akurat terkait calon, program kerja, sehingga nanti mereka dapat membuat keputusan yang bijaksana. Melalui pendidikan politik yang tergelar selama tahapan Pilkada, pemahaman masyarakat diharapkan tumbuh kesadaran pentingnya memilih secara objektif dan menolak segala bentuk politisasi yang dapat merusak kedamaian.

Kampanye yang informatif dan berbasis pada isu-isu substantif akan lebih mengedukasi pemilih dibandingkan dengan kampanye yang berfokus pada serangan pribadi atau isu-isu sensasional. Oleh karena itu perlu ada basis informasi yang akurat dalam mengelola isu pilkada yakni media.

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Bangkalan, memulai tahapan kampanye Pilkada serentak 2024 dengan menggelar deklarasi kampanye damai. Deklarasi tersebut juga dihadiri oleh unsur Forkopimda, Bawaslu, DPRD, dan seluruh pengusung partai politik yang mendukung kedua pasangan calon. Ketua KPU Bangkalan, Elmi Abbas mengatakan bahwa deklarasi kampanye damai ini adalah langkah awal menuju kampanye yang tertib dan damai.

Menurutnya, Deklarasi kampanye damai ini diharapkan bisa menjadi pedoman bagi masing-masing pasangan calon dalam menyelenggarakan kampanye dengan baik dan damai. KPUD Bangkalan berharap semua pihak, pasangan calon maupun tim pendukung, dapat menjaga semangat persatuan dan keutuhan demokrasi di Bangkalan.
Elmi juga mengingatkan pentingnya menghindari praktik politik uang (money politics) serta menghindari ujaran kebencian selama masa kampanye. Demokrasi itu adalah wadah yang sehat untuk mengekspresikan pilihan dan perbedaan. Namun, hal ini harus dilakukan tanpa kebencian, tanpa fitnah, serta dengan menjaga perdamaian.

PJ Bupati Bangkalan, Prof. Dr. Arief M. Edie juga turut memberikan apresiasi terhadap deklarasi yang diadakan oleh KPU. Pihaknya mengungkapkan rasa syukurnya atas semangat kebersamaan yang terlihat dari kedua pasangan calon dan para pendukungnya. Menurutnya, deklarasi ini menunjukkan kematangan demokrasi masyarakat Bangkalan.

Ditambahkannya bahwa masyarakat sekarang sudah sangat cerdas dalam menilai calon pemimpin mereka melalui berbagai media informasi. Arief menekankan bahwa masyarakat harus memilih dengan hati nurani tanpa adanya tekanan atau pengaruh negatif, serta tetap menjaga harmoni antara pasangan calon dan partai pengusung agar komunikasi yang baik tetap terjaga.

Di tempat lain, Pj. Gubernur NTT, Dr. Andiko Noto Susanto mengapresiasi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu dan menekankan pentingnya menjaga iklim kondusif selama proses Pilkada. Pihaknya menggarisbawahi bahwa deklarasi damai bukan sekadar formalitas, tetapi sebagai komitmen bersama untuk menciptakan Pilkada yang damai, aman, dan tertib.

Andriko juga menyoroti pentingnya pelaksanaan Pilkada serentak pada 27 November 2024 sebagai tonggak kematangan demokrasi Indonesia. Pihaknya mengajak semua calon kepala daerah untuk memanfaatkan masa kampanye dengan memperkenalkan visi dan program kerja mereka kepada masyarakat, sembari mengedepankan nilai-nilai kesantunan dan menghindari hoaks.

Pihaknya berharap kolaborasi dan partisipasi aktif dari semua elemen masyarakat dapat terus dilakukan untuk mencegah beredarnya hoaks maupun kampanye hitam, maka pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 pada November mendatang dapat berjalan dengan lancar, aman, dan damai, serta terwujudnya demokrasi yang lebih baik di Indonesia.

Bagi generasi milenial dan gen Z yang lebih banyak menggunakan gadget dibandingkan dengan generasi lainnya, apabila tidak diimbangi dengan kesiapan literasi media kritis untuk menyikapi berita-berita objektif maka dapat dengan mudah terjerumus dalam provokasi maupun hoaks yang merugikan jalannya Pilkada. Untuk mencegah dan mewaspadai hal tersebut, maka salah satu kunci penting ialah dukungan literasi yang kritis serta kerja sama yang kuat antar seluruh pihak.

)* Penulis merupakan Pengamat Politik, Nusa Bangsa Institut.