Oleh: Marshanda Emilia *)

Presiden Prabowo menegaskan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur menjadi salah satu upaya penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan inklusivitas pembangunan nasional. Pemindahan ibu kota dari Jakarta ini diharapkan dapat mengurangi ketimpangan pembangunan antara wilayah barat dan timur Indonesia, serta membuka peluang bagi terciptanya pusat pertumbuhan baru yang lebih merata di seluruh negeri. Langkah ini juga sekaligus mengurangi beban yang selama ini ditanggung Jakarta sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan budaya, yang kerap menghadapi berbagai masalah seperti kemacetan, polusi udara, dan kepadatan penduduk.

Pemindahan ibu kota bukan hanya perubahan fisik, tetapi juga sebuah visi untuk membentuk peradaban baru. Presiden Prabowo berkali-kali menegaskan bahwa IKN tidak hanya akan menjadi pusat pemerintahan yang modern dan canggih, tetapi juga akan dirancang sebagai kota berkelanjutan yang memberikan peluang setara bagi seluruh rakyat Indonesia. IKN akan menjadi contoh kota masa depan yang berbasis pada prinsip inklusivitas, keberlanjutan, dan kemajuan teknologi, sekaligus menjadi simbol transformasi Indonesia menuju bangsa yang lebih maju.

Pemindahan ibu kota ke IKN juga diharapkan dapat mendorong pemerataan ekonomi, terutama di wilayah Indonesia timur. Dengan letaknya yang strategis, IKN diproyeksikan akan menjadi magnet bagi investasi baru dan penciptaan lapangan kerja, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Pembangunan infrastruktur yang modern dan berkelanjutan, termasuk jalan raya, bandara, pelabuhan, dan jaringan telekomunikasi, akan menjadi fondasi bagi terciptanya ekosistem ekonomi yang inklusif dan dinamis di IKN.

Pengamat Ekonomi Hendra Kholid yakin Ibu Kota Nusantara (IKN) dapat menjadi pusat keuangan regional, menyaingi Singapura dan Tiongkok. Hal ini terkait dengan kerja sama strategis antara Otorita IKN dengan pusat keuangan global terkemuka di kawasan Timur Tengah, Afrika, dan Asia Selatan (MEASA), Dubai International Financial Centre (DIFC). MoU ini menjabarkan kerangka kerja sama untuk kolaborasi. Kerja sama ini bertujuan memajukan kepentingan bersama membangun Nusantara Financial Center di Nusantara.

Plt Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyambut baik MoU dengan DIFC. MoU ini menandai tonggak penting bagi Indonesia dalam menjadikan IKN sebagai pusat keuangan internasional terkemuka. Minat investasi di IKN terus menunjukkan perkembangan yang positif. Total investasi pembangunan IKN mencapai Rp47,5 triliun.

Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan IKN menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo. Pemerintah terus berupaya memastikan bahwa masyarakat lokal, termasuk komunitas adat dan kelompok rentan, terlibat dalam setiap tahap pembangunan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pembangunan berjalan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi lokal, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan kota yang inklusif dan berkelanjutan. Keterlibatan masyarakat ini juga sejalan dengan teori otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola wilayah mereka sesuai dengan kondisi lokal.

Teori otonomi daerah, yang meliputi desentralisasi kekuasaan dan pemerataan sumber daya, menjadi landasan penting dalam pembangunan IKN. Dengan memberikan wewenang lebih kepada pemerintah daerah, IKN dapat mengembangkan potensi lokal secara lebih optimal. Desentralisasi diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan responsibilitas pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, serta memperkuat partisipasi warga dalam pengambilan keputusan yang menyangkut pembangunan wilayah mereka. Dalam konteks ini, pembangunan IKN bukan hanya proyek pemerintah pusat, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat.

Dalam dinamika politik dan pembangunan yang terus berkembang, kebijakan pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke IKN juga menarik perhatian pengamat politik dari negeri tetangga. seorang pengamat politik internasional yang juga dosen senior di Universiti Malaysia Kelantan (UMK), Dr. Marwan bin Ismail menyatakan bahwa pemindahan ibu kota bukan sekadar perubahan lokasi administratif, melainkan merupakan inovasi strategis yang berpotensi mengubah lanskap ekonomi dan politik tidak hanya bagi Indonesia, tetapi juga untuk kawasan ASEAN.

Dr. Marwan mengingatkan kembali pengalaman Malaysia saat Perdana Menteri Mahathir Mohamad memindahkan ibu kota administratif dari Kuala Lumpur ke Putrajaya. Meskipun pada awalnya Putrajaya mendapat kritik tajam dan dicap sebagai “kota hantu,” pemindahan tersebut pada akhirnya berhasil membuat Malaysia berhasil berkembang menjadi negara yang lebih maju secara ekonomi.

Dr. Marwan juga menilai terhadap visi Presiden Prabowo dalam pembangunan Nusantara sangat kuat, dan menjadi contoh bagi pemimpin dunia lainnya tentang pentingnya kesinambungan kepemimpinan dalam meneruskan program pembangunan yang telah direncanakan.

Harapan akan kesuksesan pemindahan ibu kota dan terciptanya masyarakat yang lebih sejahtera semakin menguat, menjadikan IKN sebagai simbol kemajuan dan persatuan bangsa menuju masa depan yang lebih cerah.

)* Konsultan Pembangunan dan Infrastrukur