Jakarta – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen kuat dalam memberantas tambang ilegal demi menyelamatkan sumber daya alam nasional dan menjamin pemanfaatannya untuk kepentingan rakyat. Sejumlah langkah konkret telah diambil aparat penegak hukum, mulai dari Kalimantan Tengah hingga Papua Barat.

Bareskrim Polri saat ini tengah menyidik dugaan aktivitas pertambangan mineral bukan logam jenis Zirkon yang dilakukan secara ilegal oleh PT Karya Res Lisbeth Mineral di Kalimantan Tengah.

“Terlapor sementara ada satu orang atas nama Marcel Sunyoto, Direktur PT Karya Lisbeth,” jelas Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Nunung Syaifuddin.

Nunung menambahkan bahwa sejumlah barang bukti telah dikumpulkan dan pihaknya kini berkoordinasi dengan ahli untuk proses hukum lebih lanjut.

“Minggu ini gelar penetapan tersangka. Persangkaan Pasal 158 dan 161 UU Minerba,” imbuhnya.

Kasus ini mencuat usai beredarnya surat pembatalan persetujuan RKAB oleh Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai hasil evaluasi terhadap kegiatan tambang ilegal Zirkon di wilayah tersebut.

Sementara itu, pengungkapan besar juga terjadi di Papua Barat. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Papua Barat berhasil mengamankan 19 tersangka penambangan emas ilegal di aliran Sungai Wariori, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari.

“Kami tegaskan, upaya penegakkan hukum akan terus dilanjutkan hingga ke akar-akarnya demi menjaga kelestarian lingkungan dan penegakan supremasi hukum di Papua Barat,” ujar Dirkrimsus Polda Papua Barat Kombes Pol Sonny M. Nugroho.

Barang bukti yang berhasil disita antara lain enam ekskavator, 250 gram emas, alat pengolahan emas, dokumen, dan sertifikat logam mulia palsu. Polisi juga memburu dua tersangka berstatus DPO.

Sementara itu, Ketua Umum Ketua Umum Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Samsudin Saman menyatakan dukungannya terhadap ketegasan pemerintahan Prabowo.

“Pemerintah Prabowo telah berkomitmen tegas terhadap pemberantasan tambang ilegal yang merusak lingkungan dan menggerogoti penerimaan negara,” ujarnya.

Langkah tegas ini patut diapresiasi sebagai bukti nyata bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, Indonesia tak mentoleransi perusakan lingkungan oleh tambang ilegal.**