Jakarta – Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) kembali menyuarakan pentingnya pengakuan hak-hak masyarakat adat dalam upaya konservasi keanekaragaman hayati. Hal ini mengemuka dalam diskusi publik yang digelar di Rumah AMAN, Jakarta Selatan, 4 Desember 2024.

Cindy Julianty dari WGII (Working Group on Indigenous and Local Communities-Conserved Areas and Territories Indonesia) dalam paparannya menyoroti perkembangan terkini dalam kebijakan konservasi global, khususnya dengan adanya Kerangka Kerja Keanekaragaman Hayati Global Kunming-Montreal (KMGBF). KMGBF menekankan pentingnya melibatkan masyarakat adat dalam upaya konservasi dan mengakui hak-hak serta pengetahuan tradisional mereka.

“Konservasi tidak lagi hanya menjadi domain negara, tetapi melibatkan seluruh komponen masyarakat, termasuk masyarakat adat,” ujar Cindy.

Indonesia, sebagai salah satu negara dengan keanekaragaman hayati tinggi, memiliki komitmen untuk mencapai target-target yang ditetapkan dalam KMGBF. Namun, untuk mencapai hal tersebut, diperlukan pengakuan yang lebih kuat terhadap hak-hak masyarakat adat dan kontribusi mereka dalam pengelolaan sumber daya alam.

Data menunjukkan bahwa masyarakat adat di Indonesia mengelola jutaan hektar lahan yang kaya akan keanekaragaman hayati. Praktik-praktik konservasi tradisional yang mereka lakukan selama berabad-abad telah terbukti efektif dalam menjaga kelestarian alam.

“Dengan mengakui dan memberdayakan masyarakat adat, kita tidak hanya melindungi keanekaragaman hayati, tetapi juga menghormati hak-hak asasi manusia,” tambah Cindy.

AMAN mendesak pemerintah untuk segera meratifikasi dan mengimplementasikan ketentuan-ketentuan dalam KMGBF yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat adat. Selain itu, AMAN juga mendorong pengesahan RUU Masyarakat Adat sebagai bentuk pengakuan resmi terhadap hak-hak masyarakat adat di Indonesia.

“RUU Masyarakat Adat menjadi kunci untuk mewujudkan keadilan sosial dan lingkungan di Indonesia,” tegas AMAN.

(mg)