Oleh: Yudith Raditya )*

Pemerintah terus menegaskan komitmennya menjaga keberlanjutan swasembada pangan sebagai pilar utama ketahanan nasional. Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, sektor pangan ditempatkan sebagai prioritas strategis yang tidak hanya menopang stabilitas ekonomi, tetapi juga menjaga kohesi sosial masyarakat.

Keberhasilan Indonesia mencapai swasembada pangan, khususnya beras, dalam waktu lebih cepat dari target menjadi dasar kuat bagi pemerintah untuk melangkah ke fase berikutnya. Fokus kebijakan kini diarahkan pada upaya menjaga kesinambungan produksi, distribusi, dan perlindungan petani agar capaian tersebut dapat bertahan dalam jangka panjang.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menilai keberhasilan swasembada tidak terlepas dari dukungan aktif pemerintah daerah. Peran kepala daerah dinilai krusial dalam mengawal perluasan tanam, menjaga produktivitas, memastikan distribusi berjalan lancar, serta melindungi petani di wilayah masing-masing.

Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi fondasi utama dalam memperkuat kedaulatan pangan nasional. Pendekatan kolaboratif ini memungkinkan kebijakan pusat diterjemahkan secara efektif di tingkat lapangan, sehingga program pertanian berjalan selaras dengan kebutuhan dan karakteristik daerah.

Dukungan daerah juga mempercepat pencapaian target swasembada yang semula dirancang dalam jangka waktu empat tahun. Dengan konsolidasi kebijakan dan dukungan penuh dari bupati serta wali kota, swasembada beras berhasil diwujudkan hanya dalam satu tahun, menunjukkan efektivitas tata kelola pemerintahan yang terintegrasi.

Keberhasilan tersebut mendorong pemerintah untuk memastikan keberlanjutan swasembada melalui penguatan program strategis Kementerian Pertanian. Salah satu fokus utama ke depan adalah pengembangan hilirisasi pertanian guna meningkatkan nilai tambah komoditas dan memperbesar pendapatan petani.

Hilirisasi diarahkan pada komoditas dengan permintaan tinggi di pasar global, seperti kelapa, kakao, dan mete. Dengan memperkuat rantai nilai dari hulu ke hilir, pemerintah ingin memastikan petani tidak hanya menjadi produsen bahan mentah, tetapi juga memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar.

Di sisi lain, pemerintah menegaskan sikap tegas untuk tidak kembali melakukan impor beras. Kebijakan ini didukung oleh kondisi stok nasional yang sangat kuat serta tren peningkatan produksi yang konsisten. Langkah tersebut sekaligus menjadi bentuk perlindungan terhadap petani dan pasar domestik.

Cadangan Beras Pemerintah sempat mencapai rekor tertinggi pada pertengahan 2025 dan hingga awal 2026 masih berada pada level yang sangat aman. Kondisi ini memberikan ruang kebijakan bagi pemerintah untuk menjaga stabilitas harga tanpa harus bergantung pada pasokan luar negeri.

Peningkatan produksi padi nasional menjadi faktor utama yang menopang kebijakan tersebut. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan lonjakan produksi beras pada 2025 dibandingkan tahun sebelumnya, mencerminkan keberhasilan berbagai program peningkatan produktivitas dan perluasan tanam.

Capaian produksi ini tidak hanya memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga berdampak positif pada kesejahteraan petani. Nilai tukar petani tercatat berada pada level tertinggi dalam beberapa tahun terakhir, menandakan membaiknya daya beli dan kondisi ekonomi rumah tangga petani.

Presiden Prabowo Subianto menempatkan capaian swasembada pangan sebagai bukti nyata kemandirian bangsa. Pemerintah menilai kemampuan memenuhi kebutuhan pangan sendiri merupakan syarat fundamental bagi kedaulatan nasional dan keberlanjutan pembangunan.

Dengan jumlah penduduk yang besar, sektor pangan menjadi isu strategis yang berkaitan langsung dengan stabilitas nasional. Ketersediaan pangan yang terjaga memastikan aktivitas sosial dan ekonomi dapat berjalan tanpa gangguan, sekaligus meminimalkan potensi gejolak akibat fluktuasi harga.

Sejalan dengan itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa penguatan ketahanan pangan menjadi fondasi bagi program-program strategis pemerintah. Salah satunya adalah Program Makan Bergizi Gratis yang didukung alokasi anggaran besar dan dirancang untuk mendorong perputaran ekonomi hingga ke tingkat akar rumput.

Program tersebut tidak hanya menjamin pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menjaga keberlanjutan produksi pangan melalui skema pembayaran di awal. Pendekatan ini mendorong partisipasi dunia usaha, menciptakan lapangan kerja, serta memberikan stimulus ekonomi yang signifikan.

Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan anggaran besar pada 2026 untuk peningkatan produksi pertanian, stabilitas stok pangan, serta pemberdayaan UMKM di perdesaan. Penguatan logistik dan Operasi Pasar Merah Putih menjadi instrumen penting dalam menjaga kelancaran distribusi dan pengendalian inflasi.

Pemerintah menyadari bahwa keberlanjutan swasembada pangan tidak lepas dari tantangan perubahan iklim. Pengalaman tekanan produksi akibat fenomena iklim ekstrem menjadi pelajaran penting dalam merumuskan kebijakan yang adaptif dan berbasis mitigasi risiko.

Sektor pertanian yang menyerap puluhan juta tenaga kerja dan berkontribusi signifikan terhadap PDB nasional menuntut pengelolaan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah mendorong berbagai program strategis, termasuk pengembangan food estate dan penerapan modern farming berbasis teknologi.

Modernisasi pertanian diarahkan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, serta ketahanan terhadap risiko iklim. Pendekatan ini memungkinkan sektor pertanian tetap tumbuh meski dihadapkan pada tantangan global yang semakin kompleks.

Upaya pemerintah juga mencakup penguatan kedaulatan energi berbasis agrikultur melalui kebijakan mandatori biodiesel. Kebijakan ini tidak hanya menghemat devisa dan menekan emisi, tetapi juga memperkuat keterkaitan antara sektor energi dan pertanian.

Selain produksi, pemerintah memberi perhatian serius pada persoalan kehilangan dan pemborosan pangan. Pengelolaan sistem logistik yang lebih terintegrasi dinilai penting untuk menekan food loss dan food waste yang selama ini menjadi tantangan struktural.

Dengan langkah-langkah tersebut, pemerintah optimistis keberlanjutan swasembada pangan dapat terjaga sebagai fondasi stabilitas ekonomi dan sosial Indonesia.

)* Penulis adalah pengamat kebijakan publik