Oleh: Heldi Syafira )*

Langkah pemerintah dalam melakukan efisiensi anggaran menjadi strategi penting dalam mendorong kemajuan pembangunan nasional. Dengan kebijakan yang diarahkan untuk memaksimalkan belanja negara pada program-program prioritas, efisiensi ini bertujuan memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat.

Kebijakan efisiensi ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, dengan Kementerian Keuangan menetapkan pemangkasan anggaran pada 16 pos belanja yang berbeda. Pos-pos yang dipangkas mencakup alat tulis kantor sebesar 90 persen, kegiatan seremonial sebesar 56,9 persen, serta perjalanan dinas yang dikurangi hingga 53,9 persen. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan bahwa kebijakan ini menjadi langkah penting untuk memastikan pengelolaan keuangan negara yang sehat dan berkelanjutan.

Sementara itu, Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai bahwa kebijakan ini dapat mengarahkan pembangunan nasional menjadi lebih sesuai dengan prioritas pemerintah. Realokasi belanja negara, menurutnya, memungkinkan pemerintah fokus pada sektor-sektor yang memberikan dampak besar bagi masyarakat. Namun, ia juga mengingatkan bahwa langkah tersebut harus dikelola dengan cermat agar tidak memberikan dampak negatif pada sektor ekonomi tertentu, seperti perhotelan dan transportasi yang bisa terdampak akibat pengurangan perjalanan dinas.

Meski ada risiko penurunan pertumbuhan ekonomi jika tidak dilakukan dengan hati-hati, kebijakan efisiensi ini dinilai tetap memberikan banyak manfaat jangka panjang. Salah satunya adalah memastikan dana yang tersedia dapat dialokasikan pada program strategis, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang memerlukan dukungan anggaran besar. Program ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan akses makanan sehat dan bergizi.

Wijayanto menilai bahwa wajar jika masyarakat mengaitkan kebijakan penghematan anggaran dengan kebutuhan dana untuk MBG. Namun, ia menekankan pentingnya pengelolaan program tersebut secara transparan dan efisien. Melibatkan UMKM serta produsen lokal dalam pelaksanaannya dinilai menjadi langkah strategis agar realokasi anggaran tetap memberikan dampak positif pada perekonomian nasional.

Di sisi lain, Ketua DPD RI, Sultan B. Najamudin, turut memberikan apresiasi atas langkah Presiden Prabowo Subianto dalam memastikan efisiensi anggaran berjalan secara optimal. Menurutnya, kebijakan ini menunjukkan pemahaman yang mendalam dari Presiden mengenai pentingnya efektivitas alokasi belanja pemerintah. Sultan juga menyebutkan bahwa efisiensi ini perlu menjadi budaya dalam pemerintahan guna mencegah kebocoran anggaran di tingkat pusat maupun daerah.

Ia menilai kebijakan efisiensi yang diterapkan pemerintah memiliki dampak positif terhadap tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo. Dalam 100 hari pertama masa pemerintahannya, tingkat kepuasan masyarakat mencapai 81 persen, yang dinilai sebagai pencapaian luar biasa. Sultan menyebutkan bahwa langkah Presiden tersebut menjadi terobosan yang berani dan patut diapresiasi.

Namun demikian, ia mengingatkan agar kebijakan efisiensi anggaran ini tidak sampai mengurangi kualitas pelayanan publik. Birokrasi tetap harus mampu memberikan layanan yang prima meski dengan alokasi anggaran yang lebih ketat. Sultan juga menekankan perlunya pendekatan inovatif dalam aktivitas pemerintahan agar efisiensi yang dilakukan justru mendorong peningkatan kualitas layanan, bukan sebaliknya.

Kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah juga membawa pesan penting tentang tanggung jawab pengelolaan keuangan negara yang sehat. Dengan memastikan dana digunakan untuk hal-hal yang benar-benar berdampak besar bagi masyarakat, pemerintah menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Langkah ini tidak hanya penting untuk menjaga stabilitas fiskal, tetapi juga untuk memberikan ruang yang lebih luas bagi pelaksanaan program-program yang bersifat strategis. Dengan alokasi yang lebih tepat sasaran, pemerintah memiliki peluang besar untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan, serta mendukung program kesejahteraan masyarakat lainnya.

Efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah juga mencerminkan prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan negara. Dengan adanya pemangkasan pada pos-pos yang dianggap kurang prioritas, pemerintah dapat lebih fokus pada program-program yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Kebijakan ini diharapkan menjadi contoh bagi semua kementerian dan lembaga dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara lebih efisien dan efektif.

Dalam jangka panjang, langkah ini diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan pengelolaan anggaran yang lebih baik, pembangunan nasional dapat berjalan dengan lebih cepat dan merata. Pemerintah optimistis bahwa kebijakan ini akan menjadi fondasi yang kuat dalam upaya mencapai visi besar pembangunan Indonesia ke depan.

Sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan, efisiensi anggaran ini menunjukkan komitmen yang jelas untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Pemerintah terus berkomitmen untuk mengawal kebijakan ini dengan pendekatan yang inovatif dan transparan, guna mewujudkan pembangunan nasional yang semakin maju dan berdaya saing tinggi di masa mendatang.

)* Penulis adalah kontributor Jendela Baca Institute