Oleh Dwita Amalia )*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah telah memasuki tahap evaluasi setelah hampir sebulan berjalan. Evaluasi ini menjadi kunci utama dalam memastikan keberlanjutan serta peningkatan efektivitas program yang bertujuan meningkatkan gizi dan kesehatan siswa melalui penyediaan makanan bergizi secara gratis di sekolah-sekolah.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa penyediaan menu dalam program ini telah dipantau langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dan dinilai cukup baik. Namun, pemerintah tetap terbuka terhadap masukan dari media maupun masyarakat untuk mengevaluasi lebih lanjut menu makanan yang disediakan. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan bahwa setiap aspek dari program ini benar-benar memenuhi standar gizi yang optimal bagi siswa.
Dalam implementasinya, program MBG di Kabupaten Minahasa dan Kota Manado mendapat pengawasan ketat melalui monitoring dan evaluasi dari berbagai pihak. Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Sulawesi Utara, Febry Dien, menyatakan bahwa program ini berjalan dengan baik berdasarkan laporan dari pertemuan dengan pihak sekolah penerima, koordinasi dengan pelaksana MBG, serta pemantauan oleh Satuan Pemantauan dan Pengawasan Gizi (SPPG) di Langowan. Laporan hasil pemantauan ini telah disampaikan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mendapatkan tindak lanjut lebih lanjut.
Dukungan penuh dari Kemendikdasmen juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan program ini. Pemerintah menugaskan BPMP untuk terus melakukan pendampingan dalam hal verifikasi data jumlah siswa penerima manfaat. Akurasi data ini sangat krusial agar dalam penerapan program secara nasional, distribusi makanan bergizi dapat dilakukan secara tepat sasaran dan efisien.
Selain aspek pemantauan dan pendampingan, evaluasi program MBG juga mencakup penyesuaian terhadap menu makanan yang disediakan. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap makanan yang diberikan tidak hanya memenuhi standar gizi tetapi juga sesuai dengan selera dan kebiasaan makan anak-anak di masing-masing daerah. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat dalam memberikan umpan balik menjadi faktor yang sangat penting dalam penyempurnaan program ini.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menuturkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan penilaian positif terhadap pelaksanaan program MBG yang telah berjalan. Berdasarkan hasil kunjungannya ke lokasi pelaksanaan, Presiden menyimpulkan bahwa sebagian besar program telah berjalan dengan baik. Namun, evaluasi tetap dilakukan guna meningkatkan efektivitasnya. Evaluasi ini kemudian akan disampaikan kepada Badan Gizi Nasional untuk ditindaklanjuti dengan perbaikan-perbaikan yang diperlukan.
Komitmen Presiden Prabowo dalam menyempurnakan program MBG menjadi jaminan bahwa program ini tidak hanya akan berhenti sebagai inisiatif awal, tetapi terus berkembang agar mampu menjangkau seluruh anak Indonesia. Dengan data yang lebih akurat dan evaluasi yang berkelanjutan, program MBG diharapkan dapat diperluas ke lebih banyak wilayah dengan sistem distribusi yang lebih matang.
Keberhasilan program ini juga bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat. Sekolah sebagai pelaksana program harus memastikan bahwa makanan yang diberikan sesuai standar dan tepat waktu. Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam mendukung pengawasan dan distribusi yang efektif. Sementara itu, masyarakat memiliki peran dalam memberikan masukan dan mengawasi jalannya program di tingkat lokal.
Dalam jangka panjang, program MBG dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi masalah gizi buruk dan stunting di Indonesia. Melalui evaluasi yang terus-menerus, program ini dapat disempurnakan agar tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek bagi kesehatan siswa, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di masa depan.
Pemerintah harus memastikan bahwa setiap hasil evaluasi ditindaklanjuti dengan langkah konkret, seperti penyesuaian menu berdasarkan kebutuhan lokal, peningkatan kualitas bahan makanan, serta optimalisasi sistem distribusi agar tidak ada sekolah yang terlewatkan dalam penerimaan manfaat. Dengan demikian, program MBG dapat terus berjalan secara berkelanjutan dan memberikan dampak nyata bagi generasi penerus bangsa.
Selain itu, aspek keberlanjutan pendanaan juga harus diperhatikan. Pemerintah terus berupaya merancang mekanisme pembiayaan yang jelas agar program ini tidak hanya berlangsung dalam jangka pendek tetapi juga terus berlanjut dalam jangka panjang. Keterlibatan sektor swasta, filantropi, serta skema pendanaan dari berbagai lembaga dapat menjadi solusi untuk menjamin keberlangsungan MBG tanpa tergantung sepenuhnya pada anggaran negara.
Sebagai bagian dari evaluasi, sistem pengawasan dan transparansi dalam pelaksanaan MBG juga harus diperkuat. Mekanisme pelaporan yang terbuka dan partisipatif akan memungkinkan masyarakat untuk turut serta mengawasi jalannya program. Dengan adanya pengawasan yang ketat, potensi penyimpangan atau inefisiensi dalam distribusi makanan dapat diminimalkan.
Program MBG telah membawa manfaat yang signifikan bagi siswa, terutama dalam memastikan mereka mendapatkan asupan gizi yang cukup untuk mendukung proses belajar. Namun, tantangan dalam implementasi tetap harus diatasi agar program ini dapat berjalan lebih baik di masa depan. Evaluasi yang menyeluruh dan keterlibatan berbagai pihak menjadi kunci dalam menyempurnakan program ini agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh seluruh anak Indonesia.

)* penulis merupakan pengamat kebijakan sosial