JAKARTA – Hasil survei kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto menjadi penanda kuat bahwa arah kebijakan pemerintahan saat ini memperoleh legitimasi sosial yang solid. Tingkat kepuasan sebesar 79,9 persen menunjukkan kepercayaan masyarakat tidak hanya bersifat simbolik, tetapi lahir dari pengalaman langsung atas kebijakan yang dirasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, terutama di tengah situasi global yang penuh tekanan ekonomi dan geopolitik.

Capaian tersebut dinilai mencerminkan konsistensi pemerintah dalam menjaga stabilitas sekaligus mendorong pemerataan kesejahteraan. Program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat dipandang sebagai wujud konkret keberpihakan negara terhadap kelompok rentan, sekaligus implementasi nilai keadilan sosial sebagaimana diamanatkan konstitusi.

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menilai hasil survei tersebut sebagai sinyal kuat bahwa kebijakan Presiden Prabowo berada pada jalur yang tepat dan mendapat penerimaan luas dari masyarakat. Menurutnya, tingkat kepuasan yang tinggi mencerminkan adanya kesesuaian antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan riil publik.

“Tentu ke depan ada berbagai hal yang terus diperbaiki, tapi hasil survei ini membuktikan kebijakan presiden sudah on the right track,” ujar Eddy Soeparno di Jakarta, Senin (9/2/2026).

Lebih lanjut, Eddy menekankan bahwa apresiasi publik tersebut muncul dalam konteks global yang tidak mudah. Ketidakpastian ekonomi dunia, konflik geopolitik, serta fluktuasi harga komoditas menjadi tantangan yang dihadapi banyak negara, termasuk Indonesia. Dalam situasi tersebut, stabilitas kebijakan dan kejelasan arah pembangunan menjadi faktor penting yang dinilai masyarakat.

Eddy juga menyoroti prinsip pembangunan inklusif yang terus digaungkan Presiden Prabowo. Pendekatan “no one is left behind” dinilai relevan untuk memastikan pembangunan tidak hanya terpusat di kelompok tertentu, melainkan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk anak-anak dan wilayah yang selama ini kurang terakses.

“Namun komitmen beliau untuk memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan gizi yang cukup ini harus didukung penuh,” tegas Eddy Soeparno.

Respons positif terhadap Program Makan Bergizi Gratis disebut menjadi indikator bahwa kebijakan sosial berbasis kebutuhan dasar mendapat tempat di hati masyarakat. Selain aspek gizi, perhatian terhadap akses pendidikan melalui Program Sekolah Rakyat juga dipandang sebagai investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia nasional.

Menurut Eddy, hak atas pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan dasar bukan sekadar kebijakan populis, melainkan mandat konstitusional yang harus dijaga keberlanjutannya. Karena itu, hasil survei tidak hanya dibaca sebagai angka kepuasan, tetapi juga sebagai umpan balik bagi pemerintah untuk terus melakukan penyempurnaan kebijakan.

“Ini harus menjadi perhatian bagi kementerian terkait untuk mendukung program-program Presiden Prabowo agar semakin bermanfaat dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat,” pungkas Eddy Soeparno.