Oleh: Ardiansyah Gunawan

Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto yang mencapai 79,9 persen dalam survei nasional Indikator Politik Indonesia menjadi sinyal penting tentang bagaimana masyarakat memandang arah pemerintahan saat ini. Angka tersebut tidak hanya menunjukkan tingkat dukungan yang tinggi, tetapi juga merefleksikan persepsi publik terhadap komitmen pemerintah dalam menjalankan serta mempercepat program-program prioritas yang menyasar persoalan mendasar masyarakat.

Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menjelaskan bahwa angka kepuasan tersebut merupakan gabungan dari responden yang menyatakan sangat puas dan cukup puas. Ia menilai tingkat approval rating tersebut tergolong tinggi untuk ukuran seorang presiden pada fase awal pemerintahan. Bahkan, menurutnya, capaian ini relatif lebih tinggi dibandingkan periode awal pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2004 maupun Presiden Joko Widodo pada 2014. Meski demikian, Burhanuddin mengingatkan bahwa persentase responden yang menyatakan sangat puas masih berada di angka 13 persen, sehingga pemerintah tetap perlu memperkuat basis kepuasan yang lebih solid melalui bukti kerja nyata.

Temuan survei juga memperlihatkan bahwa kepuasan publik tidak lahir dari faktor tunggal. Upaya pemberantasan korupsi menjadi alasan paling dominan yang disebutkan responden. Selain itu, publik menilai berbagai program kerja pemerintah berjalan baik, disertai persepsi bahwa Presiden Prabowo memiliki karakter tegas, berwibawa, dan berani. Narasi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak sekadar menilai simbol kepemimpinan, tetapi juga memperhatikan implementasi kebijakan yang dirasakan langsung.

Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah, Kurnia Ramadhana, melihat tingginya kepercayaan publik pada isu pemberantasan korupsi sebagai indikator bahwa masyarakat menaruh harapan besar pada konsistensi penegakan hukum. Ia menilai keberhasilan pemulihan kerugian negara yang mencapai Rp28,6 triliun dari berbagai kasus korupsi memperkuat persepsi bahwa pemerintah serius dalam menjaga integritas tata kelola. Menurutnya, fokus pada pengembalian aset negara menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak berhenti pada vonis, tetapi juga menghasilkan manfaat konkret bagi publik.

Sikap pemerintah terhadap hasil survei tersebut juga mencerminkan pendekatan yang berorientasi pada kinerja. Menteri Sekretaris Negara sekaligus Juru Bicara Presiden, Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa pemerintah tidak menjadikan survei sebagai target utama. Ia menilai tingginya kepuasan publik justru menjadi pengingat agar pemerintah terus mempercepat implementasi program prioritas. Fokus pemerintah saat ini, menurut Prasetyo, adalah mengurangi beban masyarakat dan mengatasi berbagai persoalan sosial, termasuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas pendidikan melalui rencana renovasi 300.000 sekolah di seluruh Indonesia.

Prasetyo Hadi juga menekankan bahwa pemerintah belum sepenuhnya puas dengan capaian yang ada. Ia menyampaikan bahwa masih banyak program yang harus dipercepat agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat luas. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah berupaya menjaga momentum kepercayaan publik dengan menghadirkan kebijakan yang lebih konkret dan terukur.

Di sisi lain, survei Indikator Politik Indonesia turut memotret catatan kritis dari kelompok responden yang kurang puas. Sebagian responden menilai bantuan pemerintah belum merata atau belum tepat sasaran, sementara lainnya menyoroti belum maksimalnya pelaksanaan program kerja serta kondisi ekonomi yang dinilai belum stabil. Kritik ini menjadi refleksi penting bahwa tingkat kepuasan yang tinggi tidak berarti tanpa tantangan. Justru, ruang evaluasi tersebut dapat menjadi pijakan bagi pemerintah untuk memperbaiki kualitas implementasi kebijakan di lapangan.

Dari sisi demografi, Burhanuddin Muhtadi menyebut basis utama kepuasan publik berasal dari generasi muda, khususnya Generasi Z. Kelompok ini sebelumnya menjadi basis dukungan kuat bagi Prabowo dalam Pemilu 2024 dan kini kembali muncul sebagai penopang utama tingkat kepuasan. Fenomena ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dinilai relevan dengan aspirasi generasi muda, terutama terkait peluang kerja, pendidikan, dan stabilitas nasional. Selain itu, tingkat kepuasan juga relatif kuat di kalangan perempuan serta sejumlah kelompok etnik, meski wilayah Jakarta mencatat tingkat kepuasan yang lebih rendah dibandingkan beberapa daerah lain.

Melihat keseluruhan temuan tersebut, tingkat kepuasan publik sebesar 79,9 persen dapat dibaca sebagai refleksi awal dari arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Publik tampaknya menilai adanya komitmen kuat dalam pelaksanaan program prioritas, mulai dari pemberantasan korupsi hingga reformasi kebijakan sosial. Namun, dukungan yang tinggi ini sekaligus menjadi tantangan bagi pemerintah untuk menjaga konsistensi kerja, mempercepat realisasi program, serta memastikan manfaat kebijakan dapat dirasakan secara merata.

Lebih jauh, keberhasilan menjaga tingkat kepuasan publik tidak hanya bergantung pada komunikasi politik, tetapi pada kesinambungan hasil kebijakan yang dapat diukur. Ketika pemerintah mampu menunjukkan progres nyata—baik melalui perbaikan kualitas pendidikan, penguatan penegakan hukum, maupun kebijakan sosial yang lebih tepat sasaran—maka legitimasi publik akan semakin kokoh. Dalam konteks ini, survei bukanlah garis akhir, melainkan cermin awal yang menegaskan bahwa masyarakat melihat komitmen pemerintah untuk terus bergerak cepat dalam menjalankan agenda prioritas nasional.

Analis Kebijakan Politik – Fajar Institute for Political Studies