*) Oleh: Gavin Asadit

Pergerakan nilai tukar rupiah kembali menjadi perhatian publik sepanjang 2026 seiring meningkatnya ketidakpastian ekonomi global dan gejolak pasar keuangan internasional. Pelemahan rupiah yang sempat menembus level tertinggi dalam sejarah terhadap dolar Amerika Serikat memunculkan berbagai spekulasi dan kekhawatiran akan terulangnya krisis ekonomi seperti yang pernah dialami Indonesia pada akhir 1990-an. Namun pemerintah dan Bank Indonesia menegaskan bahwa kondisi ekonomi nasional saat ini berada dalam situasi yang sangat berbeda dibandingkan masa krisis terdahulu, baik dari sisi fundamental ekonomi, cadangan devisa, maupun ketahanan sektor keuangan.

Di tengah tekanan global yang dipicu konflik geopolitik, tingginya suku bunga Amerika Serikat, serta arus keluar modal dari negara berkembang, pemerintah dan Bank Indonesia bergerak cepat melakukan berbagai langkah stabilisasi. Bank Indonesia memperkuat intervensi di pasar valuta asing melalui transaksi spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), dan Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar luar negeri. Selain itu, otoritas moneter juga memperkuat struktur suku bunga instrumen moneter untuk menjaga daya tarik aset domestik dan menarik kembali aliran modal ke pasar keuangan Indonesia. Langkah-langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar sekaligus memastikan kepercayaan investor tetap terjaga di tengah kondisi global yang penuh ketidakpastian.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo menjelaskan bahwa kebijakan stabilisasi rupiah terus diperkuat melalui pendekatan yang terukur dan berorientasi pada stabilitas jangka panjang. Bank Indonesia juga melakukan penyesuaian sejumlah kebijakan transaksi valuta asing, termasuk peningkatan batas transaksi DNDF dan swap serta penguatan pengelolaan arus devisa. Menurut Bank Indonesia, berbagai instrumen tersebut dirancang untuk memperkuat likuiditas pasar dan mengurangi tekanan spekulatif terhadap rupiah. Otoritas moneter juga menegaskan kesiapan untuk mengambil langkah tambahan apabila diperlukan guna menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

Di sisi lain, pemerintah menilai kondisi ekonomi Indonesia saat ini memiliki fondasi yang jauh lebih kuat dibandingkan masa krisis 1998. Cadangan devisa Indonesia pada akhir Maret 2026 tercatat mencapai sekitar 148,2 miliar dolar AS, level yang dinilai cukup untuk mendukung kebutuhan impor nasional dan menjaga stabilitas sektor eksternal. Selain itu, sistem perbankan nasional berada dalam kondisi sehat dengan tingkat permodalan yang kuat dan pengawasan yang lebih ketat dibandingkan beberapa dekade lalu. Faktor-faktor tersebut menjadi modal penting dalam menjaga kepercayaan pasar dan mengurangi risiko gejolak ekonomi yang lebih besar.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pemerintah terus melakukan koordinasi intensif dengan Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Otoritas Jasa Keuangan untuk memantau perkembangan pasar dan mengambil langkah yang diperlukan. Pemerintah meyakini fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat dengan pertumbuhan ekonomi yang terjaga, inflasi yang terkendali, serta aktivitas konsumsi domestik yang masih menjadi penopang utama perekonomian nasional. Menurut pemerintah, gejolak nilai tukar yang terjadi saat ini lebih banyak dipengaruhi faktor eksternal dibandingkan persoalan fundamental ekonomi domestik.

Selain langkah stabilisasi jangka pendek, pemerintah juga terus memperkuat ketahanan ekonomi melalui berbagai program strategis nasional. Penguatan hilirisasi industri, peningkatan investasi, pengembangan infrastruktur, serta perluasan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan internasional menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk mengurangi kerentanan terhadap gejolak eksternal. Bank Indonesia mencatat transaksi Local Currency Transaction (LCT) terus meningkat sepanjang 2026, menunjukkan semakin luasnya penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan dan investasi lintas negara. Tren tersebut dinilai positif dalam memperkuat posisi rupiah dan mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dalam transaksi internasional.

Pemerintah juga menegaskan bahwa stabilitas ekonomi tidak hanya bergantung pada kebijakan moneter, tetapi juga pada sinergi kebijakan fiskal dan sektor keuangan. Karena itu, koordinasi antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan terus diperkuat untuk menjaga kepercayaan pasar sekaligus memastikan stabilitas makroekonomi tetap terjaga. Kesepakatan terbaru antara kedua institusi untuk meningkatkan daya tarik aset domestik melalui penyesuaian imbal hasil instrumen keuangan menjadi salah satu contoh konkret penguatan koordinasi tersebut.

Di tengah dinamika pasar global yang terus berubah, pemerintah mengajak masyarakat untuk melihat kondisi ekonomi secara objektif dan tidak terjebak pada kekhawatiran yang berlebihan. Berbagai indikator menunjukkan bahwa Indonesia saat ini memiliki ketahanan ekonomi yang jauh lebih baik dibandingkan masa lalu. Sistem pengawasan keuangan yang lebih kuat, cadangan devisa yang memadai, koordinasi kebijakan yang erat, serta pengalaman menghadapi berbagai krisis global menjadi modal penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Melalui berbagai langkah stabilisasi yang terus diperkuat, pemerintah optimistis rupiah akan tetap berada dalam jalur yang terkendali seiring membaiknya kondisi pasar keuangan global. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memandang stabilitas nilai tukar sebagai bagian penting dari upaya menjaga pertumbuhan ekonomi, melindungi daya beli masyarakat, dan menciptakan kepastian bagi dunia usaha. Karena itu, langkah-langkah penguatan rupiah yang dilakukan saat ini bukan hanya untuk merespons gejolak jangka pendek, tetapi juga untuk memastikan perekonomian Indonesia tetap tangguh menghadapi berbagai tantangan di masa depan.

)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan