Oleh : Gavin Asadit )*
Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) oleh pemerintah Indonesia merupakan langkah strategis dalam mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara. Sebagai sovereign wealth fund (SWF), Danantara diharapkan menjadi kekuatan utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan efisiensi pengelolaan aset negara serta dapat membuka peluang bagi peningkatan investasi serta ekspansi sektor strategis. Langkah strategis pemerintah dalam pembentukan Danantara menjadi bukti nyata bahwa pemerintah memiliki keberanian untuk berinovasi dalam mengelola kekayaan negara agar memberikan manfaat maksimal bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Danantara dibentuk dengan tujuan mengonsolidasikan seluruh aset dan kekuatan ekonomi yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke dalam satu badan pengelola investasi nasional. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset negara, serta memaksimalkan nilai tambah bagi perekonomian Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan bahwa Danantara akan diluncurkan secara resmi pada 24 Februari 2025. Dalam pernyataannya, beliau mengatakan bahwa pembentukan Danantara merupakan upaya untuk mengonsolidasikan semua kekuatan ekonomi yang ada di pengelolaan BUMN, sehingga pengelolaannya lebih optimal.

Danantara akan mengelola berbagai aset strategis yang sebelumnya berada di bawah Kementerian BUMN. Beberapa perusahaan pelat merah yang akan berada di bawah pengelolaan Danantara antara lain Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), PLN, Pertamina, Telkom Indonesia, dan MIND ID. Dengan modal awal sebesar Rp1.000 triliun (sekitar US$61 miliar), Danantara menargetkan ekspansi aset hingga mencapai US$982 miliar pada tahun 2029. Hal ini akan menjadikannya salah satu dana kekayaan negara terbesar di dunia.

Pembentukan Danantara bertujuan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan kekayaan negara melalui investasi strategis. Dengan mengonsolidasikan aset-aset BUMN ke dalam satu badan pengelola, diharapkan pengelolaan aset negara menjadi lebih efisien dan transparan. Selain itu, Danantara juga diharapkan dapat meningkatkan daya saing BUMN di kancah global dan menarik lebih banyak investasi asing ke Indonesia. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) merupakan langkah strategis dari pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi perusahaan-perusahaan milik negara, dengan adanya badan ini pengelolaan BUMN akan lebih transparan dan efisien.

Sementara itu, meskipun memiliki tujuan yang mulia, pembentukan Danantara tidak lepas dari kontroversi dan tantangan. Salah satu isu yang mencuat adalah ajakan penarikan dana dari bank-bank BUMN di media sosial terkait dengan rencana pendirian Danantara. Namun, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan bahwa kondisi bank-bank BUMN saat ini stabil dan tidak ada penarikan dana yang signifikan. Selain itu, pengamat ekonomi mengingatkan bahwa Danantara harus dikelola dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik untuk menghindari potensi konflik kepentingan dan memastikan bahwa tujuan pembentukannya tercapai. Transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme menjadi kunci keberhasilan Danantara dalam mengelola aset negara.

Dengan pembentukan Danantara, pemerintah terus berusaha agar dapat meningkatkan kontribusi BUMN terhadap perekonomian nasional melalui pengelolaan aset yang lebih optimal. Selain itu, Danantara diharapkan dapat menjadi instrumen penting dalam pembiayaan proyek-proyek strategis nasional, seperti pembangunan infrastruktur dan hilirisasi industri. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, mengajukan proposal kepada Presiden Prabowo agar sebagian dana Danantara digunakan untuk membiayai investasi hilirisasi di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Danantara memiliki peran penting dalam mendukung agenda pembangunan nasional.

Penting juga untuk memastikan bahwa Danantara memiliki struktur kelembagaan yang kuat dan mekanisme pengawasan yang transparan agar tidak terjadi penyalahgunaan dana atau inefisiensi dalam operasionalnya. Keberhasilan Danantara tidak hanya bergantung pada besarnya dana yang dikelola, tetapi juga pada bagaimana strategi investasi diterapkan dan sejauh mana dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, pemerintah dan semua pemangku kepentingan harus bekerja sama untuk memastikan bahwa Danantara dapat berjalan sesuai dengan prinsip good governance dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Selain itu, Danantara juga berpotensi untuk meningkatkan daya tarik investasi Indonesia di mata dunia. Dengan pengelolaan yang profesional dan berorientasi pada hasil, Indonesia dapat memperkuat posisinya sebagai pusat investasi di kawasan Asia Tenggara. Dengan meningkatnya kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi dan kebijakan investasi nasional, diharapkan sektor swasta juga dapat lebih aktif berkontribusi dalam berbagai proyek pembangunan nasional.

Secara keseluruhan, optimalisasi pengelolaan kekayaan negara melalui pembentukan Danantara merupakan langkah strategis yang diharapkan dapat memperkuat perekonomian Indonesia. Dengan pengelolaan yang profesional dan transparan, Danantara berpotensi menjadi kekuatan utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah patut diapresiasi atas keberanian dan komitmen dalam membangun Danantara sebagai upaya memperkuat kedaulatan ekonomi nasional. Langkah tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan bahwa aset negara dapat dikelola secara lebih efisien dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat luas. Selain itu, dengan pengelolaan yang transparan dan akuntabel, Danantara diharapkan mampu membawa Indonesia menuju kemandirian ekonomi yang lebih kuat dan berdaya saing tinggi di tingkat global

)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan