Oleh: Silvia AP )*

Penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu masalah besar yang dihadapi banyak negara di dunia. Di Indonesia, masalah narkoba telah menjadi ancaman serius bagi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai bentuk upaya untuk mengatasi persoalan ini, pemerintah Indonesia terus berupaya memperkuat dan mengoptimalkan aspek penegakan hukum dalam menghadapi jaringan narkoba yang semakin canggih. Penegakan hukum yang efektif diharapkan dapat mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan oleh peredaran narkoba, serta menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat bagi masyarakat.

Indonesia telah lama berjuang untuk mengatasi peredaran narkoba yang marak di seluruh wilayah negara. Jaringan narkoba internasional yang bekerja sama dengan sindikat lokal menjadi tantangan besar bagi aparat penegak hukum. Dalam beberapa dekade terakhir, peredaran narkoba semakin masif, dengan berbagai jenis narkotika yang masuk ke Indonesia melalui jalur darat, laut, dan udara.

Penggunaan narkoba di Indonesia tidak hanya terbatas pada kalangan remaja, tetapi juga meluas ke berbagai lapisan masyarakat. Penyalahgunaan narkoba telah mempengaruhi kesehatan mental dan fisik penggunanya, serta menyebabkan kerugian sosial dan ekonomi yang sangat besar. Oleh karena itu, penegakan hukum yang kuat dan sinergis antara berbagai lembaga pemerintahan, aparat penegak hukum, serta masyarakat menjadi kunci dalam memerangi jaringan narkoba.

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba, baik melalui kebijakan, peraturan, hingga langkah-langkah penegakan hukum yang lebih tegas. Salah satu langkah penting yang diambil adalah pembentukan Badan Narkotika Nasional (BNN), yang bertugas untuk mengoordinasikan berbagai kegiatan pencegahan, pemberantasan, rehabilitasi, dan penciptaan kebijakan terkait narkoba. BNN bekerja sama dengan instansi lainnya, seperti kepolisian, TNI, dan kejaksaan, untuk memperkuat penegakan hukum.

BNN juga telah bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sepakat untuk menjerat para bandar narkoba dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU). Kepala BNN, Komjen Pol Marthinus Hukom mengatakan selama ini para bandar narkoba sudah menyerap uang masyarakat dan menggunakannya untuk mengekspansi bisnis haramnya.

Marthinus menegaskan bahwa kejahatan narkotika tidak hanya berdampak pada kesehatan dan keamanan masyarakat, tetapi juga memiliki dimensi ekonomi yang sangat besar. Oleh karena itu, upaya pemberantasan tidak hanya dilakukan melalui pemutusan jaringan peredaran narkoba, tetapi juga dengan menelusuri serta memutus aliran dana yang mendukung bisnis ilegal tersebut.

Selain itu, penegakan hukum yang kuat dan efektif menjadi salah satu faktor penting dalam pemberantasan narkoba. Tanpa penegakan hukum yang tegas, berbagai upaya pencegahan dan rehabilitasi akan sulit mencapai hasil yang optimal. Penegakan hukum yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan rehabilitatif, diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih signifikan dalam jangka panjang.

Polres Batubara menggelar konferensi pers di Mako Satres Narkoba, Jalan P. Kemerdekaan, Lima Puluh. Kapolres Batubara, AKBP Taufik Hidayat Tayeb, S.H., S.I.K., M.M. mengatakan pihaknya akan terus berkomitmen dalam memberantas peredaran narkoba di wilayah hukumnya. Ia juga menjelaskan kronologi penangkapan serta barang bukti yang berhasil diamankan.

Pemberantasan narkoba tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan aparat penegak hukum semata, tetapi juga melibatkan peran aktif masyarakat. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari narkoba.

Pendidikan dan sosialisasi mengenai bahaya narkoba perlu dilakukan secara masif, terutama di kalangan generasi muda. Selain itu, masyarakat juga perlu diberikan pemahaman tentang pentingnya melaporkan aktivitas yang mencurigakan terkait dengan peredaran narkoba. Dengan demikian, masyarakat dapat menjadi garda terdepan dalam melawan jaringan narkoba.

Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku narkoba harus diimbangi dengan upaya rehabilitasi bagi para pengguna narkoba. Rehabilitasi yang efektif dapat membantu para penyalahguna narkoba untuk kembali ke kehidupan yang lebih baik, serta mengurangi angka ketergantungan narkoba di masyarakat.

Selain itu, program pencegahan yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat juga perlu diperkuat. Penyuluhan mengenai bahaya narkoba dan upaya pencegahannya harus dilakukan secara berkelanjutan, baik melalui media massa, pendidikan formal, maupun pelatihan bagi masyarakat umum. Dengan adanya pencegahan yang tepat, diharapkan angka penyalahgunaan narkoba dapat terus menurun.

Untuk mengoptimalkan penegakan hukum dalam menghadapi jaringan narkoba, pemerintah perlu memperkuat koordinasi antara berbagai lembaga penegak hukum, baik di tingkat nasional maupun internasional. Selain itu, pembenahan sistem hukum, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta penguatan aspek pencegahan dan rehabilitasi juga harus menjadi fokus utama.

Rumah Tanahan Negara (Rutan) Kelas I Tangerang bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tangerang resmi menjalin kerjasama untuk memberantas narkoba. Kerjasama ini ditandatangani oleh Kepala Rutan, Raja Muhammad Ismael Novadiansyah, dan Kepala BNN Kota Tangerang, AKBP Dr. Josephine Vivick Tjangkung. Josephine mengatakan sinergi ini bagian dari komitmen untuk menciptakan Rutan Kelas I Tangerang yang bebas dari narkoba dan mendukung program rehabilitasi bagi warga binaan.

Penegakan hukum yang kuat dan tegas, ditambah dengan upaya pencegahan dan rehabilitasi yang berkelanjutan, akan membawa dampak positif dalam upaya pemberantasan narkoba. Melalui sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dan sektor swasta, Indonesia dapat menjadi negara yang lebih bebas dari ancaman narkoba.

)* Penulis adalah tim redaksi Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Ideas