Oleh: Angga Hardian )*

Pemerintah terus memperkuat strategi nasional dalam pemberantasan narkoba dengan pendekatan yang lebih komprehensif, melibatkan berbagai pihak, dan menyesuaikan metode dengan kondisi di setiap wilayah. Komitmen ini terlihat dalam berbagai kebijakan yang diterapkan, mulai dari pencegahan, penindakan, hingga rehabilitasi. Upaya ini bukan hanya tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan dukungan dari masyarakat agar Indonesia terbebas dari ancaman narkotika yang semakin meresahkan.

Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, menegaskan bahwa seluruh elemen masyarakat harus memperkuat sinergi dalam Forum Komunikasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Dalam pertemuan yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Adi Santoso, ia menekankan bahwa forum ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat komitmen bersama dalam menciptakan Kalimantan Selatan yang bebas narkoba. Ia juga menyoroti bahwa masalah narkoba bukan hanya merusak individu, tetapi juga menghancurkan keluarga, masyarakat, dan bahkan stabilitas negara. Oleh karena itu, penanganannya harus dilakukan secara menyeluruh dan melibatkan berbagai pihak.

Pemerintah daerah, menurut H. Muhidin, memiliki peran penting dalam mendukung kebijakan nasional dengan program-program yang menyentuh langsung masyarakat. Salah satu upaya yang terus dilakukan adalah menggerakkan edukasi dan sosialisasi tentang bahaya narkoba, terutama di lingkungan keluarga dan sekolah. Pengawasan dari orang tua dan lingkungan sekitar menjadi faktor kunci dalam mencegah generasi muda terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika. Selain itu, pemerintah daerah juga mendukung penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta penyediaan fasilitas rehabilitasi yang memadai bagi pengguna narkoba.

Ketua Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Selatan, Brigjen Pol Wisnu Andayana, juga menegaskan pentingnya sinergi dan kolaborasi dalam memberantas peredaran narkoba. Menurutnya, tidak mungkin satu institusi bekerja sendiri dalam menangani persoalan ini. Keberhasilan strategi P4GN di Kalimantan Selatan pun mendapat apresiasi karena mampu diterapkan dengan tertib dan efektif.

Wisnu menekankan bahwa pendekatan yang digunakan harus lebih fokus pada pencegahan, dengan cara mengidentifikasi daerah-daerah yang rawan narkoba. Ia menambahkan bahwa rehabilitasi memang penting untuk menghentikan ketergantungan, tetapi jika hanya mengandalkan rehabilitasi tanpa menutup akses peredaran, maka permasalahan ini tidak akan pernah selesai. Oleh karena itu, strategi pencegahan harus dilakukan dengan lebih sistematis dan berbasis data yang akurat.

Sementara itu, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) RI, Komjen Pol Martinus Hukom, menyoroti Kalimantan Timur, khususnya Samarinda, sebagai wilayah strategis dalam peredaran narkoba. Ia menjelaskan bahwa letak geografisnya yang berdekatan dengan jalur perdagangan internasional, seperti Selat Malaka dan Vietnam, membuat daerah ini menjadi target utama bagi para sindikat narkotika. Untuk mengatasi masalah ini, BNN menerapkan strategi supply reduction guna menekan pasokan narkoba serta demand reduction untuk mengurangi permintaan di masyarakat. Kedua pendekatan ini berjalan secara simultan dengan mengedepankan kerja sama lintas instansi dan partisipasi aktif masyarakat.

Dalam beberapa bulan terakhir, BNN bersama aparat penegak hukum berhasil menggagalkan berbagai upaya penyelundupan narkoba, termasuk yang dilakukan melalui jalur laut. Salah satu operasi yang dilakukan pada awal tahun ini berhasil menangkap jaringan pengedar yang menyelundupkan narkoba melalui perairan Kalimantan. Hal ini membuktikan bahwa jalur peredaran narkotika semakin beragam dan membutuhkan pengawasan yang lebih ketat. Oleh karena itu, BNN terus memperkuat koordinasi dengan Polri, Polda Kaltim, Polda Kaltara, Bea Cukai, TNI AL, serta pemerintah daerah untuk memastikan jalur masuk narkoba dapat ditutup secara efektif.

Pendekatan pemerintah dalam pemberantasan narkoba tidak hanya terbatas pada aspek penindakan, tetapi juga berfokus pada upaya pemulihan bagi pengguna. BNN bekerja sama dengan Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan, serta berbagai organisasi masyarakat untuk memberikan program rehabilitasi yang tidak hanya membantu mengatasi ketergantungan, tetapi juga membekali para mantan pengguna dengan keterampilan agar dapat kembali berkontribusi dalam masyarakat. Edukasi dan kampanye bahaya narkoba juga terus diperkuat di sekolah-sekolah, lingkungan kerja, dan komunitas, agar masyarakat lebih sadar akan dampak buruk narkotika.

Selain itu, pemerintah juga mulai mengembangkan program berbasis teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas pemberantasan narkoba. Salah satu inovasi yang diterapkan adalah penggunaan sistem pemetaan digital untuk mendeteksi daerah rawan narkoba serta memantau jalur distribusi narkotika. Dengan analisis berbasis data, langkah-langkah pencegahan dan penindakan dapat dilakukan dengan lebih tepat sasaran.

Upaya lain yang tidak kalah penting adalah melibatkan sektor swasta dalam mendukung program anti-narkoba. Beberapa perusahaan telah bekerja sama dengan pemerintah dalam mengadakan program rehabilitasi bagi karyawan yang terdampak narkoba serta memperketat pengawasan di lingkungan kerja agar tidak menjadi tempat peredaran gelap. Langkah ini diharapkan dapat membantu mempersempit ruang gerak jaringan narkotika di lingkungan industri dan bisnis.

Keberhasilan pemberantasan narkoba sangat bergantung pada kesadaran kolektif masyarakat. Pemerintah telah memberikan berbagai fasilitas dan kebijakan untuk mendukung upaya ini, tetapi tanpa partisipasi aktif masyarakat, strategi yang telah disusun tidak akan berjalan maksimal. Oleh karena itu, seluruh elemen bangsa, mulai dari keluarga, sekolah, tempat kerja, hingga komunitas, harus memiliki kepedulian yang sama dalam memberantas penyalahgunaan narkotika.

Dengan strategi yang semakin diperkuat, sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, serta masyarakat diharapkan mampu memberikan dampak nyata dalam menekan angka penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Tidak hanya dengan cara penegakan hukum yang lebih ketat, tetapi juga dengan membangun kesadaran akan pentingnya hidup bebas dari narkoba, demi masa depan bangsa yang lebih baik.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute