Oleh: Nana Sukmawati )*

Pemerintah terus memperkuat upaya dalam meningkatkan akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat kurang mampu melalui program Sekolah Rakyat Program ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam mempercepat pengurangan kemiskinan di sejumlah wilayah yang selama ini menghadapi tantangan pembangunan. Dalam rangka menyukseskan program tersebut, dukungan dari instansi lintas sektor menjadi sangat krusial, salah satunya dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Wakil Kepala BKN, Haryomo Dwi Putranto, menyatakan komitmen penuh untuk mendukung program Sekolah Rakyat, khususnya dalam hal penyediaan guru dan tenaga pendidikan yang profesional. Langkah ini sejalan dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 yang menekankan pentingnya optimalisasi pengentasan kemiskinan melalui sektor pendidikan. Dalam konteks ini, BKN memiliki peran strategis dalam menjamin ketersediaan dan kualitas tenaga pengajar untuk program Sekolah Rakyat.

Sebagai bagian dari dukungan konkret, BKN merancang berbagai skema perekrutan dan distribusi tenaga pendidik yang efektif. Skema tersebut mencakup pemanfaatan ASN dari kalangan PPPK paruh waktu, redistribusi guru PNS dari daerah yang mengalami kelebihan tenaga pengajar, hingga pembukaan formasi khusus yang menunjukkan keberpihakan pemerintah bagi calon guru pengabdi di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Dengan demikian, pemenuhan kebutuhan guru tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berbasis strategi yang mempertimbangkan kondisi geografis dan sosial.

Selain aspek rekrutmen, BKN juga mengusulkan inovasi dalam penugasan lintas wilayah sebagai bagian dari strategi nasional untuk pemerataan tenaga pendidik. Lulusan Pendidikan Profesi Guru juga menjadi fokus utama sebagai sumber tenaga pendidik berkualitas. Mereka dinilai siap diterjunkan ke berbagai daerah karena telah dibekali kompetensi pedagogis dan semangat pengabdian tinggi.

Seluruh pendekatan tersebut tetap mengedepankan prinsip meritokrasi, di mana proses seleksi dilakukan secara terbuka dan berdasarkan kompetensi, bukan semata-mata memenuhi kuota. Hal ini penting untuk memastikan bahwa guru-guru yang akan mengajar di Sekolah Rakyat adalah mereka yang benar-benar mampu menjalankan tugasnya secara profesional dan penuh dedikasi.

Di sisi lain, dukungan terhadap program ini juga datang dari Kementerian Sosial, yang berperan penting dalam mendorong percepatan pelaksanaan Sekolah Rakyat melalui dukungan infrastruktur dan pengelolaan awal.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, mengatakan pemerintah telah menyiapkan pembangunan 200 Sekolah Rakyat di berbagai wilayah Indonesia. Dari jumlah tersebut, 100 unit akan didanai oleh APBN melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), sedangkan 100 sekolah lainnya dibangun melalui kerja sama dengan pihak swasta.

Pembangunan Sekolah Rakyat dirancang tidak hanya sebagai fasilitas fisik, tetapi juga sebagai pusat pemberdayaan komunitas. Oleh karena itu, pelibatan masyarakat lokal dalam proses operasional dan pengelolaan sekolah menjadi perhatian khusus. Pemerintah mendorong agar sekolah-sekolah ini menjadi bagian integral dari kehidupan sosial warga, bukan hanya institusi formal semata.

Program Sekolah Rakyat juga mengusung pendekatan pendidikan yang inklusif dan berbasis komunitas. Model pembelajaran disesuaikan dengan konteks sosial-ekonomi peserta didik, serta menekankan pentingnya pengembangan karakter, keterampilan hidup, dan nilai-nilai kebangsaan. Dalam kerangka ini, guru tidak hanya bertindak sebagai pengajar, tetapi juga sebagai fasilitator dan inspirator perubahan sosial.

Untuk mendukung pendekatan tersebut, pelatihan dan pembinaan bagi tenaga pendidik dirancang secara khusus agar selaras dengan kebutuhan lapangan. Guru-guru yang ditugaskan di Sekolah Rakyat akan menerima pelatihan mengenai pendekatan kontekstual, metode kreatif, dan strategi pembelajaran yang mendorong partisipasi aktif siswa. Pemerintah ingin memastikan bahwa interaksi belajar tidak berlangsung satu arah, melainkan bersifat dinamis dan memberdayakan.

Lebih lanjut, program ini juga membuka peluang besar bagi guru-guru muda dan profesional yang ingin mengabdikan diri di sektor pendidikan sosial. Pemerintah secara aktif membuka ruang partisipasi luas sebagai bentuk kolaborasi nasional dalam membangun masa depan pendidikan bangsa. Ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang dalam regenerasi tenaga pendidik yang berkualitas.

Dengan sinergi antara BKN dan Kementerian Sosial, pelaksanaan program Sekolah Rakyat diharapkan akan berjalan dengan lebih terarah dan berkelanjutan. Masing-masing lembaga memainkan peran vital dalam memastikan bahwa aspek teknis, administratif, dan sosial dari program ini dapat berjalan seiring dan saling mendukung.

Program Sekolah Rakyat diharapkan menjadi solusi strategis jangka panjang untuk memastikan akses pendidikan merata dan berkualitas. Dengan pendidikan yang bermutu dan terjangkau, anak-anak dari keluarga prasejahtera dapat memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi dalam pembangunan nasional.

Selain itu, program ini juga diproyeksikan mampu memperkuat modal sosial masyarakat melalui keterlibatan aktif orang tua, tokoh masyarakat, dan lembaga lokal dalam ekosistem pendidikan. Lingkungan belajar yang merupakan bagian dari pendekatan partisipatif pemerintah untuk meningkatkan keberhasilan pendidikan dan memperkuat kepemilikan masyarakat atas institusi pendidikan.

Keberhasilan Sekolah Rakyat tidak hanya akan diukur dari jumlah sekolah yang dibangun, kualitas guru yang direkrut, serta dampak positif langsung terhadap peserta didik. Pemerintah berharap bahwa lulusan Sekolah Rakyat kelak akan menjadi generasi yang tangguh, mandiri, dan siap bersaing di tingkat global.

Pemerintah percaya bahwa dengan pendidikan yang merata dan bermutu, Indonesia akan mampu membangun masa depan yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.

)* Penulis adalah mahasiswa Palembang tinggal di Jakarta