JAKARTA — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus memperkuat daya saing Indonesia dalam perdagangan global melalui peningkatan ekspor, pengembangan industri manufaktur, percepatan hilirisasi, dan penguatan investasi. Strategi tersebut menjadi langkah penting untuk membangun ekonomi nasional yang tangguh, mandiri, serta mampu menciptakan lapangan kerja di tengah dinamika ekonomi internasional.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekspor Indonesia pada Agustus 2026 tumbuh 6,72 persen menjadi US$26 miliar. Secara kumulatif, ekspor Januari–Agustus 2026 mencapai US$163 miliar dengan surplus neraca perdagangan US$7,25 miliar.

Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Aditya Laksmana, mengatakan capaian tersebut mencerminkan potensi besar perekonomian nasional dalam memanfaatkan peluang perdagangan internasional.

“Pertumbuhan ekspor dan surplus perdagangan menjadi modal penting untuk memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia. Pemerintah terus mendorong agar kinerja perdagangan memberikan manfaat nyata bagi stabilitas rupiah, peningkatan investasi, dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Aditya.

Optimisme tersebut turut didukung aktivitas industri yang menunjukkan tanda-tanda ekspansi. Impor bahan baku meningkat 22 persen dan barang modal naik 10 persen. Sementara itu, indeks manajer pembelian (PMI) manufaktur Indonesia pada September 2026 mencapai 52,4, meningkat dari 49 pada Agustus 2026. Angka di atas 50 menunjukkan ekspansi sektor manufaktur.

Menurut Aditya, perkembangan ini membuka peluang bagi industri nasional untuk meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas kesempatan kerja. Pemerintah juga mendorong hilirisasi agar komoditas seperti kelapa sawit dan nikel dapat diolah menjadi produk bernilai tambah lebih tinggi.

“Indonesia tidak boleh hanya menjadi pemasok bahan mentah. Hilirisasi merupakan strategi untuk memperkuat industri dalam negeri, meningkatkan nilai ekspor, dan memperbesar manfaat sumber daya alam bagi perekonomian nasional,” katanya.

Pemerintah turut mengoptimalkan pemanfaatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) melalui penempatan devisa sesuai ketentuan yang berlaku. Kebijakan ekspor satu pintu untuk komoditas strategis juga diarahkan untuk meningkatkan transparansi dan mencegah praktik yang merugikan penerimaan negara.

Dari sisi investasi, realisasi Januari–September 2026 mencapai Rp1.500 triliun, tumbuh 7 persen secara tahunan, dengan estimasi penyerapan 2,1 juta tenaga kerja. Selama dua tahun pemerintahan Prabowo, total investasi mencapai Rp3.900 triliun dengan estimasi penciptaan 5,4 juta lapangan kerja.

“Dengan memperkuat ekspor, investasi, manufaktur, dan hilirisasi, Indonesia memiliki peluang semakin besar untuk meningkatkan daya saing global sekaligus mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” tutur Aditya.