Jakarta – Pemerintah menargetkan sistem perlindungan sosial berbasis digital diluncurkan secara nasional pada Oktober 2026. Transformasi tersebut akan mengubah pola penyaluran bantuan sosial bagi sekitar 50 juta masyarakat miskin, dengan dana disalurkan melalui rekening dan penggunaan bantuan dibatasi untuk kebutuhan tertentu.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan bahwa kelompok masyarakat termiskin yang menjadi sasaran awal telah ditetapkan berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

“Masyarakat termiskin yang ada tadi 50 juta. 50 juta itu sudah pasti akan diberikan,” kata Luhut.

Menurut Luhut, pemerintah menyiapkan skema transaksi nontunai agar penyaluran bantuan lebih mudah ditelusuri sekaligus menekan potensi penyimpangan. Dana yang diterima masyarakat nantinya tidak sepenuhnya dapat digunakan secara bebas.

“Kami sepakat tidak ada lagi cash transfer, jadi semua cashless transaction. Ini juga untuk mengurangi korupsi karena setiap transaksi harus ada dasarnya,” ujarnya.

Digitalisasi perlindungan sosial tersebut telah dipersiapkan pemerintah selama sekitar satu tahun. Uji coba sebelumnya telah dilakukan di Kabupaten Banyuwangi.

Pemerintah juga mengkaji sistem pembatasan transaksi melalui kupon digital. Mekanisme tersebut dirancang agar dana bansos dapat digunakan untuk kebutuhan pokok seperti beras, listrik, dan bahan bakar, serta mencegah penggunaan untuk aktivitas yang dilarang, termasuk judi online.

Skema baru ini ditargetkan menyasar penerima dalam kelompok desil 1 hingga 5. Pemerintah juga tengah mengintegrasikan data kependudukan, sosial ekonomi, dan perbankan untuk memperbaiki ketepatan sasaran.

Digitalisasi data perlindungan sosial ditargetkan mencapai 80 persen pada pekan ketiga Oktober 2026. Peluncuran nasional sistem baru tersebut direncanakan dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu, penyaluran dana dan pengaktifan rekening secara penuh ditargetkan mulai berjalan pada kuartal I 2027.

Perubahan mekanisme tersebut diharapkan memangkas perantara dalam distribusi bansos dan meningkatkan transparansi. Namun, keberhasilan penerapannya tetap bergantung pada akurasi data penerima, kesiapan infrastruktur perbankan, serta kemampuan pemerintah menangani kesalahan data dan kendala teknis di lapangan.

Pemerintah juga perlu memastikan mekanisme pengaduan dan koreksi data berjalan cepat agar warga yang berhak tidak kehilangan akses bantuan.

Dengan sistem digital, pemerintah menargetkan bantuan dapat diterima kelompok yang berhak secara lebih tepat, cepat, dan terukur, sekaligus memperkuat pengawasan terhadap penggunaan anggaran perlindungan sosial. (*)