Oleh: Mastur Jaelani *)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah lama menjadi pilar utama perekonomian Indonesia. Dengan kontribusi yang signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan, sektor ini memegang peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Namun, berbagai tantangan yang dihadapi UMKM menuntut solusi inovatif dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk akademisi. Dalam konteks ini, kolaborasi lintas sektor yang melibatkan perguruan tinggi menjadi langkah strategis yang perlu diperkuat untuk memastikan keberlanjutan dan daya saing UMKM di tingkat nasional maupun global.

Salah satu langkah konkret yang diambil oleh akademisi adalah penyelenggaraan seminar nasional bertema “Peran BPK dalam Meningkatkan Transparansi Pengelolaan Keuangan serta Upaya Mendorong Keberlanjutan UMKM” yang diadakan oleh Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama). Seminar ini menjadi ruang diskusi penting yang membahas berbagai tantangan dan peluang yang dihadapi UMKM sebagai motor penggerak perekonomian nasional. Rektor Universitas Moestopo, Dr. FX. Sugiyanto, menyoroti bahwa salah satu tantangan utama UMKM di Indonesia adalah pemisahan antara modal usaha dan kebutuhan rumah tangga. Tanpa pengelolaan yang baik, sulit bagi UMKM untuk berkembang secara optimal dan memberikan kontribusi maksimal terhadap perekonomian.

Dalam seminar tersebut, Direktur Pascasarjana Universitas Moestopo, Prof. Dr. Ir. Triyuni Soemartono, menegaskan pentingnya peran UMKM dalam perekonomian, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia. Berdasarkan data Bank Dunia, UMKM mencakup 90% dari total bisnis global dan menyerap lebih dari 50% tenaga kerja. Dengan proyeksi bahwa dunia membutuhkan 600 juta lapangan kerja baru pada tahun 2030, UMKM menjadi garda terdepan dalam menciptakan peluang tersebut. Di Indonesia sendiri, pertumbuhan UMKM dari tahun 2015 hingga 2020 mencatatkan peningkatan signifikan, yakni dari 59,26 juta menjadi 64,2 juta unit. Namun, mayoritas UMKM ini (99,62%) masih berada pada skala mikro dengan omzet tahunan di bawah Rp2 miliar. Tantangan besar lainnya adalah kesenjangan pembiayaan yang menghambat keberlanjutan dan potensi pertumbuhan UMKM.

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan adanya perlambatan dalam pertumbuhan kredit UMKM. Hingga September 2024, pertumbuhan kredit perbankan untuk UMKM hanya mencapai 5,04% secara tahunan, jauh lebih rendah dibandingkan pertumbuhan sebesar 8,34% pada tahun sebelumnya. Selain itu, tingkat Non-Performing Loan (NPL) sektor UMKM juga meningkat dari 3,88% pada September 2023 menjadi 4% pada tahun 2024. Tingginya risiko kredit ini membuat perbankan semakin selektif dalam menyalurkan pembiayaan. Kondisi ini menuntut kebijakan baru yang lebih terarah untuk mendukung UMKM. Kepala Subauditorat II.C.2 Auditorat Keuangan Negara II BPK RI, Indra Kumbara Wedha, merekomendasikan revisi kebijakan subsidi bunga atau margin UMKM Non-KUR agar lebih efektif, disertai dengan validasi data usaha mikro yang lebih memadai.

Digitalisasi juga menjadi salah satu solusi strategis yang diusulkan oleh para akademisi untuk membantu UMKM naik kelas. Darto, dosen Universitas Muhammadiyah Jakarta, mengemukakan pentingnya memanfaatkan teknologi untuk akses pasar dan efisiensi operasional. Digitalisasi tidak hanya memungkinkan UMKM menjangkau pasar yang lebih luas, tetapi juga membantu meningkatkan daya saing melalui efisiensi proses bisnis. Selain itu, pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan dan penerapan konsep “factory sharing” berbasis rantai nilai menjadi langkah penting untuk meningkatkan daya saing UMKM. Akses pembiayaan bersubsidi yang lebih terjangkau juga diperlukan untuk mendukung pertumbuhan sektor ini.

Sementara itu, Universitas Indonesia (UI) memperluas kajian keuangan dan UMKM melalui kerja sama dengan Jameel Poverty Action Lab (J-PAL) Southeast Asia. J-PAL, yang berpusat di MIT, merupakan jaringan global profesor yang melakukan evaluasi acak untuk menjawab pertanyaan penting dalam memerangi kemiskinan. Di Indonesia, J-PAL SEA telah melaksanakan lebih dari 20 evaluasi acak yang mencakup sektor keuangan, perlindungan sosial, pendidikan, dan UMKM. Kolaborasi ini menghasilkan bukti ilmiah yang dapat digunakan untuk menyusun kebijakan berbasis data guna mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi UMKM. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan UI, Prof. Ir. Mahmud Sudibandriyo, menekankan bahwa penelitian berbasis etik sangat penting untuk memastikan hasil yang relevan dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

Demi memaksimalkan peran akademisi dalam pertumbuhan UMKM, pemerintah melalui Kementerian UMKM menggandeng perguruan tinggi dan sektor swasta untuk menjaring talenta muda wirausaha melalui pembentukan Badan Usaha Milik Kampus (BUMK). Inisiatif ini diharapkan dapat melahirkan wirausahawan muda yang mampu bersaing di pasar global. Program Rumah Produksi Bersama (RPB) juga menjadi langkah strategis pemerintah dalam mendukung UMKM. Dengan 16 titik lokasi RPB yang tersebar di seluruh Indonesia, program ini bertujuan meningkatkan pendapatan UMKM sekaligus menciptakan lapangan kerja di daerah. Dukungan terhadap digitalisasi juga terus digencarkan sebagai solusi untuk menjawab tantangan yang dihadapi UMKM di era modern.

Dukungan dari sektor akademisi dan lembaga pendidikan terhadap UMKM sejalan dengan upaya menciptakan perekonomian inklusif dan berkelanjutan. Sebagai motor penggerak ekonomi, UMKM memerlukan pendampingan yang komprehensif, mulai dari edukasi keuangan, kolaborasi dengan lembaga keuangan, hingga adopsi teknologi sederhana.

Keberhasilan UMKM Indonesia tidak hanya ditentukan oleh kapasitas internal, tetapi juga oleh ekosistem pendukung yang melibatkan berbagai pihak. Kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, akademisi, dan pelaku industri adalah langkah strategis yang perlu terus ditingkatkan. Dengan tata kelola yang transparan, dukungan kebijakan yang tepat, dan pemanfaatan teknologi, UMKM memiliki potensi besar untuk menjadi pilar utama perekonomian nasional yang berdaya saing di tingkat global. Dukungan dari akademisi dan institusi pendidikan akan terus menjadi elemen kunci dalam mewujudkan visi besar ini, memastikan bahwa UMKM dapat berkontribusi optimal dalam mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

*) Peneiti dari Cahaya Harapan Bangsa Institute