*) Oleh : Andi Mahesa

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkomdigi) telah mengambil langkah signifikan dalam memberantas judi online, yang semakin marak di dunia digital. Keputusan ini adalah bentuk komitmen untuk melindungi masyarakat dari dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh praktik perjudian ilegal ini.

Dalam kurun waktu 100 hari sejak kepemimpinan Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, Kemkomdigi berhasil menurunkan lebih dari 880.000 konten terkait judi online dari berbagai platform digital. Ini adalah capaian yang luar biasa dan menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun ekosistem digital yang sehat dan aman bagi masyarakat.

Meutya Hafid menjelaskan bahwa upaya ini dilakukan untuk melindungi masyarakat, khususnya kelompok rentan, dari bahaya yang ditimbulkan oleh judi online. Penting bagi masyarakat untuk bertindak tegas terhadap judi online yang merusak tatanan sosial dan ekonomi kita. Dalam 100 hari pertama, Kemkomdigi berhasil menurunkan 882.352 konten judi online dari berbagai platform digital. Sebagian besar konten tersebut berasal dari situs web dan alamat IP yang telah diblokir, sementara sisanya tersebar di media sosial dan platform digital lainnya.

Langkah ini tidak hanya membatasi ruang gerak para pelaku judi online, tetapi juga mencegah potensi kerugian yang lebih besar di masa depan. Dalam dunia yang semakin terhubung ini, judi online kerap kali memanfaatkan celah digital untuk meraup keuntungan dengan menargetkan individu yang rentan, terutama generasi muda. Maka, pemerintah perlu bertindak cepat untuk mengatasi masalah ini sebelum dampaknya semakin meluas.

Selain itu, upaya pemberantasan judi online juga didukung oleh penemuan mengejutkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), yang mengungkapkan bahwa hasil dari judi online yang melibatkan Indonesia mencapai angka yang sangat besar, yakni Rp28 triliun. Uang hasil judi online ini, sayangnya, banyak yang disalurkan ke luar negeri, sebuah transaksi ilegal yang merugikan perekonomian negara. Dalam menghadapi hal ini, PPATK bekerja sama dengan berbagai aparat penegak hukum seperti Kejaksaan Agung (Kejagung), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Polri untuk mengusut tuntas aliran dana ilegal tersebut dan meminimalisir kerugian ekonomi yang lebih besar.

Peran PPATK dalam mengungkap transaksi judi online yang bernilai puluhan triliun rupiah menunjukkan betapa seriusnya ancaman yang dihadapi oleh Indonesia dalam era digital ini. Judi online tidak hanya berdampak pada individu yang terjerat dalam permainan tersebut, tetapi juga merusak sistem perekonomian negara, dengan sejumlah besar uang yang dipindahkan secara ilegal ke luar negeri. Tanpa langkah tegas dan koordinasi yang baik antara lembaga pemerintah, ancaman ini akan terus berkembang.

Keberhasilan pemerintah dalam memberantas judi online harus diapresiasi sebagai langkah yang tepat menuju era digital yang lebih sehat. Kolaborasi antara Kemkomdigi, PPATK, aparat penegak hukum, dan berbagai platform digital adalah model kerja sama yang efektif untuk menciptakan ruang digital yang lebih aman dan produktif. Dengan terhapusnya sejumlah besar konten judi online, ruang gerak para pelaku pun semakin terbatas, dan akses masyarakat terhadap informasi yang positif semakin terbuka lebar.

Namun, pemberantasan judi online tidak cukup hanya dengan menghapus konten-konten ilegal. Pemerintah juga perlu terus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya judi online, serta memperkuat pengawasan di platform digital. Hal ini penting agar masyarakat dapat lebih bijak dalam menggunakan internet, menghindari jebakan judi online, dan memilih konten yang mendidik serta membangun. Selain itu, penting bagi pemerintah untuk terus melibatkan sektor swasta, khususnya perusahaan teknologi, untuk meningkatkan sistem keamanan dan memfasilitasi pelaporan konten ilegal yang merugikan.

Pemberantasan judi online ini juga selaras dengan upaya pemerintah untuk menciptakan Indonesia yang lebih sehat secara digital. Di tengah kemajuan teknologi yang pesat, tantangan terkait dengan penyalahgunaan internet semakin nyata. Oleh karena itu, negara harus hadir untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, khususnya dari konten yang dapat merusak kehidupan pribadi dan sosial mereka. Judi online, sebagai salah satu bentuk penyalahgunaan digital, bukan hanya soal kerugian finansial, tetapi juga berpotensi menghancurkan mentalitas generasi muda, yang seharusnya menjadi aset penting bagi pembangunan bangsa.

Pemerintah telah membuktikan bahwa mereka mampu mengambil langkah cepat dan tegas untuk mengatasi masalah ini. Namun, keberhasilan tersebut bukanlah akhir dari segalanya. Pemberantasan judi online membutuhkan kolaborasi berkelanjutan antara lembaga pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Penanganan masalah ini harus dilakukan secara sistematis dan menyeluruh agar dampak negatif dari judi online dapat diminimalkan, dan masyarakat dapat menikmati internet yang lebih sehat dan aman.

Sebagai bagian dari masyarakat digital yang semakin berkembang, diharapkan akan terus mendukung dan mengapresiasi upaya pemerintah dalam memberantas judi online. Ini adalah langkah nyata menuju masyarakat digital yang lebih sehat dan bebas dari pengaruh negatif. Bersama-sama, mari ciptakan dunia maya yang lebih aman, produktif, dan penuh manfaat bagi generasi mendatang.

*) Penulis merupakan Mahasiswa yang tinggal di Jakarta.