Mengelola Listrik dari Energi Nuklir Secara Aman demi Ketahanan Nasional
Oleh: Sjaichul Anwari *)
Ketahanan energi menjadi salah satu penentu kemampuan Indonesia menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah meningkatnya kebutuhan listrik dan ketidakpastian pasokan global. Dalam menghadapi tantangan tersebut, energi nuklir mulai memperoleh tempat dalam perencanaan nasional sebagai sumber listrik rendah emisi yang dapat mendukung pasokan secara stabil.
Namun, pemanfaatan nuklir menuntut persiapan yang jauh lebih kompleks daripada pembangunan pembangkit listrik pada umumnya. Keselamatan, kepastian regulasi, kesiapan teknologi, dan kompetensi manusia harus menjadi fondasi agar pengembangan energi nuklir benar-benar memperkuat kepentingan nasional.
Duta Besar RI untuk Jepang, Nurmala Kartini Pandjaitan Sjahrir, menekankan pentingnya memperkuat kerja sama Indonesia-Jepang dalam pengembangan kapasitas energi nuklir yang aman dan bertanggung jawab. Kolaborasi tersebut membuka ruang bagi Indonesia untuk mempelajari teknologi, tata kelola, serta pengembangan sumber daya manusia dari negara yang memiliki pengalaman panjang dalam pemanfaatan energi nuklir.
Kerja sama internasional memiliki arti penting karena Indonesia sedang menyiapkan fondasi untuk memasuki industri nuklir secara bertahap. Pengalaman negara mitra dapat menjadi bahan pembelajaran, tetapi standar keselamatan dan desain kebijakan tetap harus disesuaikan dengan kondisi geografis, kelembagaan, serta kebutuhan sistem kelistrikan nasional.
Energi nuklir menawarkan karakteristik pasokan yang dapat membantu memenuhi kebutuhan listrik secara konsisten ketika pembangkit energi terbarukan seperti surya dan angin mengalami perubahan produksi. Kombinasi berbagai sumber energi dapat memperkuat ketahanan sistem, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, dan mendukung target pengurangan emisi.
Anggota Dewan Energi Nasional periode 2026–2030, Satya Widya Yudha, menjelaskan bahwa energi nuklir telah ditempatkan dalam perencanaan ketenagalistrikan Indonesia sebagai bagian dari strategi dekarbonisasi jangka panjang. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa pengembangannya memerlukan kesiapan regulasi, penerimaan masyarakat, pendanaan, lokasi yang sesuai, dan penguatan sistem jaringan listrik.
Tantangan geografis Indonesia membuat pemilihan lokasi menjadi salah satu keputusan paling menentukan. Kajian harus memperhitungkan risiko gempa bumi, tsunami, kondisi geologi, ketersediaan air, serta jarak dari pusat kebutuhan listrik agar keselamatan dan keandalan pasokan dapat dijaga.
Pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) juga membutuhkan kerangka hukum yang jelas dan lembaga pengawas yang kuat. Setiap tahap, mulai dari pemilihan teknologi dan perizinan hingga konstruksi, pengoperasian, serta pengelolaan limbah, harus mengikuti standar keselamatan yang ketat dan dapat diawasi secara independen.
Kepercayaan publik menjadi unsur penting dalam keseluruhan proses tersebut. Pemerintah perlu menyediakan informasi yang terbuka mengenai manfaat, risiko, prosedur keselamatan, dan mekanisme penanganan keadaan darurat agar masyarakat dapat memahami keputusan pengembangan nuklir berdasarkan pengetahuan yang memadai.
Kesiapan sumber daya manusia juga menentukan apakah teknologi yang dipilih dapat dikelola secara bertanggung jawab. Indonesia membutuhkan tenaga ahli dalam bidang reaktor, keselamatan radiasi, pengawasan, rekayasa, keamanan siber, hingga pengelolaan bahan bakar dan limbah nuklir.
Wakil Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Amarulla Octavian, menyoroti pentingnya menyiapkan SDM untuk mendukung rencana PLTN pertama Indonesia. Kebutuhan tenaga kompeten perlu dipenuhi sejak tahap persiapan dan meningkat ketika proyek memasuki fase komisioning, yakni proses pengujian untuk memastikan fasilitas bekerja sesuai desain dan persyaratan keselamatan.
Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menyatakan pemerintah mulai menempatkan energi nuklir sebagai salah satu pilar strategis dalam kebijakan energi nasional. Target pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir hingga 7 gigawatt (GW)* telah dimasukkan ke dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dan perencanaan ketenagalistrikan nasional. Menurut Hashim, langkah tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi sekaligus mendukung transisi menuju energi bersih. Pemerintah juga mendorong pengembangan biofuel untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor energi, terutama dari kawasan yang rentan terhadap konflik geopolitik.
Sementara itu, CEO Rosatom Alexey Likhachev menyampaikan kesiapan perusahaan nuklir Rusia untuk mendukung Indonesia melalui pengembangan PLTN skala besar, reaktor modular kecil, hingga unit pembangkit terapung. Kerja sama juga diarahkan pada pembangunan infrastruktur nuklir, pelatihan sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi nuklir untuk kepentingan nonenergi. Bagi Indonesia, pola kerja sama tersebut berpotensi mempercepat pembentukan ekosistem nuklir nasional sekaligus mendorong transfer pengetahuan dan kemampuan teknologi.
Dari sisi regulasi, Plt. Ketua Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten), Zainal Arifin, menyatakan Indonesia terus mengembangkan kerangka pengawasan untuk memastikan pemanfaatan energi nuklir berlangsung aman dan sesuai standar. Pembahasan dengan Rosatom antara lain mencakup kesiapan regulasi, perizinan, serta koordinasi lintas sektor untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir terapung. Sebelumnya, Direktur Pengaturan Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir Bapeten, Nur Syamsi Syam, juga menjelaskan bahwa pembahasan mengenai floating power unit telah berjalan sejak awal 2026 melalui lokakarya dan koordinasi dengan kementerian serta lembaga terkait. Penguatan regulasi ini menjadi krusial agar ambisi pengembangan energi nuklir tidak hanya bertumpu pada target kapasitas, tetapi juga dibangun di atas fondasi keselamatan, kesiapan kelembagaan, dan pengawasan yang kuat.
Dengan arah kebijakan yang semakin jelas, pengembangan energi nuklir dapat menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus mempercepat penguasaan teknologi strategis. Kuncinya adalah memastikan setiap langkah berjalan hati-hati, transparan, dan berstandar keselamatan tinggi agar nuklir benar-benar menjadi bagian dari solusi energi nasional yang berkelanjutan.
*) Pengamat Energi Terbarukan



Post Comment